Info Honorer

Cuma guru honorer sebelum 2005 yang diangkat

2012-02-22T23:57:00.002-08:00

JAKARTA. Para guru honorer siap-siap kecewa. Pasalnya, pemerintah menegaskan tidak semua guru honorer bakal diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, guru honorer yang diangkat adalah yang lulus kompetensi dasar maupun bidang. "Jadi harus ada tes," ucapnya, Rabu (22/2).

Selain itu, Azwar mengatakan, pemerintah hanya akan mengangkat guru honorer rekruitmen sebelum 2005. Ini artinya, guru honorer sesudah 2005 tak bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil sudah memiliki payung hukum yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007. Menurut Azwar, pengangkatan guru honorer tahun ini merupakan yang terakhir kalinya.

Nah, bagi guru honorer yang tidak diangkat, pemerintah akan mengaturnya. Azwar mengaku sedang membahas rancangan peraturan pemerintahnya. "Kami kasih waktu satu bulan baru nanti diserahkan ke Presiden," katanya.

Sebelumnya, para guru honorer melakukan aksi di depan istana Merdeka. Mereka menuntut percepatan pengangkatan status mereka menjadi pegawai negeri sipil.

Sumber : Kontan

600 Ribu Dites, 67 Ribu Langsung jadi PNS

2012-02-22T18:03:00.003-08:00

JAKARTA - Persoalan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil mulai menemui titik terang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar menyebut, Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengangkatan guru honorer tersebut akan siap dalam waktu satu bulan.

"Sebulan-lah waktunya. Kisi-kisinya memang kita akhirnya bisa menerima kesepakatan dengan DPR," kata Azwar di Kantor Presiden, kemarin (22/2). Rancangan PP tersebut nantinya akan lebih dulu dikoordinasikan dengan instansi terkait, seperti Kemenkeu, Kemendagri, dan Setneg, sebelum diserahkan kepada presiden.

Tenaga honorer yang akan diangkat, kata dia, tetap harus memenuhi sejumlah persyaratan. Diantaranya untuk tenaga honorer Kategori 2, yaitu yang digaji non APBN atau APBD. Azwar dengan tegas menyebutkan, honorer kelompok ini wajib mengikuti tes dulu sebelum ditetapkan menjadi CPNS. "Harus ada seleksi kompetensi, baik komptensi dasar maupun bidang. Kemudian memperhatikan lama masa aktif, harus yang sebelum 2005," papar Azwar.

Jumlah honorer Kategori 2 ini mencapai 600 ribu orang. Kemen PAN-RB memproyeksikan pengangkatan mereka bertahap. Kemen PAN-RB sudah berancang-ancang mengangkat honorer Kategori 2 ini mulai tahun depan.

Upaya tadi berbeda dengan kelompok honorer Kategori 1, yang digaji dengan ABPN atau APBD. Tenaga honorer Kategori 1 ditetapkan diangkat langsung menjadi CPNS tanpa harus melewati tes apapun. Jumlah honorer Kategori 1 ini masih berkisar antara 67 ribu orang. Honorer Kategori 1 ini diangkat setelah RPP pengangkatan honorer diteken Presiden SBY. Azwar mengatakan, paling lama sebulan lagi RPP ini akan disahkan presiden.

Mantan Plt Gubernur NAD itu mengaku masih perlu menghitung lagi jumlah tenaga honorer. Saat ini, jumlah yang ada masih dalam bentuk secara umum. "Belum ada alamatnya, namanya siapa. Kita minta data itu dilengkapi lagi," kata Azwar. Meski sudah ada kesepakatan, Azwar mengatakan, hal itu bukan sebagai kabar gembira bagi guru honorer. "Kabar yang proporsional-lah," kata mantan anggota Komisi I DPR itu.

Diantara ratusan ribu tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS tadi adalah profesi guru. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo mengatakan, tidak persoalan misalnya para honorer tadi harus mengikuti tes dulu sebelum lolos jadi CPNS. "Yang penting itu kepastiannya," kata dia. Sulistyo berharap, pemerintah tidak berlarut-larut dalam mengesahkan RPP ini.

Dia menjelaskan, pemerintah masih menyisakan masalah hingga saat ini. Khususnya untuk honorer Kategori 2. Ternyata, sampai saat ini pemerintah pusat masih mengantong Kategori 2 hanya dalam bentuk angka saja. Belum ada nama dan posisi bekerja. Kondisi ini, kata Sulistyo, rawan manipulasi. Bisa jadi, ada nama yang sejatinya masuk Kategori 2, akhirnya tergeser oleh tenaga honorer baru. (fal/wam)

Sumber : JPNN

Diangkat PNS, Honorer I dan II Syaratnya Sama

2012-02-22T17:03:00.000-08:00

JAKARTA--Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kembali menjelaskan tentang status honorer tertinggal kategori I dan II. Menurut dia, selama ini di masyarakat dua kategori honorer tersebut selalu disalahpersepsikan. Alhasil, banyak instansi yang memasukkan honorer kategori II ke kategori I. Sebaliknya yang harusnya kategori I malah ditempatkan di kategori II.

"Banyak yang salah tafsir dengan honorer kategori I dan II. Keduanya sama-sama honorer tertinggal. Perbedaannya hanya terletak pada aspek pembiayaan," kata Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Rabu (22/2).

Untuk tenaga honorer kategori I gaji bersumber dari APBN/APBD. Sedangkan kategori II biaya gaji bersumber dari non-APBDN/APBD. Persyaratan lain bagi honorer kategori I dan II sama, yakni diangkat pejabat berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus menerus. Selain itu usia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh Iebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

"Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru tentang tenaga honorer. Setelah PP ini terbit, BKN akan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BKN dan mengumumkan hasil verifikasi dan validasi terhadap tenaga honorer kategori I," terangnya.

Mengenai perlunya aspek kompetensi dan manajerial dalam penempatan pegawai pada jabatan struktural, Tumpak mengatakan, Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) BKN telah mengimplementasikan Assessment Center di sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemilihan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Deputi Pembinaan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

M Nuh: 180 Ribu Guru Honorer Akan Diangkat

2012-02-22T17:01:00.001-08:00

VIVAnews - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh mengatakan. pihaknya bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara serta sejumlah kementerian terkait telah membahas Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. PP itu merespons tuntutan guru honorer agar diangkat menjadi CPNS.

"Sudah dibahas bersama di kantor Demenpan, bersama dengan Kemenbud, Kemenkeu, Kemendagri, dan BKN untuk merumuskan bagaimana cara merekrut honorer itu," kata Nuh di Kantor Presien, Rabu 22 Februari 2012.

Menurut dia, hanya sekitar 30 persen dari 600 ribu guru honorer atau sekitar 180 ribu yang akan diangkat. Sebab, pemerintah tidak sanggup mengangkat semua guru honorer itu menjadi PNS. "Kira-kira 30 persen dari mereka akan direkrut, tidak mungkin kalau sekitar 600 ribu direkrut," ujarnya.

Menurutnya, para guru honorer itu akan diseleksi. "Tetap menggunakan basis kompetensi," ujarnya.

Guru honorer yang dinyatakan lolos seleksi harus bersedia ditempatkan di manapun yang masih membutuhkan. Hal itu untuk memperbaiki distribusi guru.

"Kalau sekarang honorer di kabupaten A melebihi, bisa jadi diangkat di kabupaten B. Sehingga sekaligus perbaikan distribusi," ujarnya.

Meski masa bakti guru honorer jadi pertimbangan, ittu bukan yang utama. "Masa bakti tetap dipertimbangkan tetapi kompetensi dasar tidak serta merta diabaikan, yang rugi muridnya."
Bagaimana dengan guru yang tak diangkat? "Kalau tidak dapat pegawai negeri, ada tunjangan profesi, dari sisi kesejahteraan bisa tetap diperhatikan," kata Nuh.

Diberitakan sebelumnya, ribuan guru honorer menggelar unjuk rasa di depan Istana Jakarta. Mereka menuntut diangkat menjadi CPNS. (umi)

Sumber : Viva News

Penerimaan CPNS- Tenaga Honorer Tetap Ikuti Seleksi

2012-02-22T16:59:00.003-08:00

JAKARTA – Pemerintah menetapkan mengangkat tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun, mereka tetap harus mengikuti tes seleksi yang akan digelar secara nasional sebagaimana calon PNS lainnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Azwar Abubakar mengatakan, seleksi ini diperlukan karena sebagian besar tenaga honorer yang bekerja saat ini tidak melalui tes kemampuan. Menurut dia, dalam waktu 2–3 tahun, pengangkatan tenaga honorer akan tuntas semua.

“Saya berprinsip semua tenaga honorer ini akan diperhatikan karena alasan kemanusiaan, tapi juga harus mempunyai kemampuan minimum, karena kita gunakan uang negara untuk membayarnya. Yang paling penting jangan menutup kesempatan untuk anak-anak yang masih fresh,” katanya seusai audiensi dengan PGRI mengenai Tenaga Honorer di Gedung Kemenpan dan RB kemarin. Menurut Menpan,tes itu sendiri akan terbagi antara pengujian kemampuan dasar dan kompetensi bidang. Pihaknya akan bekerja sama dengan konsorsium perguruan tinggi negeri untuk menyusun soal yang akan dijadikan alat ukurnya.

Dia menambahkan saat ini memang ada data 600.000 tenaga honorer,namun karena data itu tidak jelas maka akan diperiksa kembali.Menurut dia, data valid sulit didapatkan karena jumlahnya yang dinamis di mana tenaga honorer ini memang tidak digaji oleh pemerintah. Tenaga honorer yang akan diangkat, ujarnya, harus mau menempati daerah yang masih terbatas sumber daya manusianya. “Jujur saya katakan, jumlah guru di Indonesia ini sudah mengalahi di Jepang. Namun, jumlah ini tidak dibarengi dengan efektivitas.

Maka itu, mereka harus mau bekerja di tempat yang kosong atau mau ditempatkan sesuai dengan kebutuhan,”ujarnya. Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo menjelaskan, data yang sudah lengkap itu ialah untuk guru kategori satu yakni tenaga honorer yang mengabdi sejak 1 Januari 2006, bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai APBN sebanyak 167.000 orang.

Tenaga honorer kategori satu ini, jelasnya,yang tahun ini akan diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes seleksi, sedangkan tenaga honorer kategori dua yang juga bekerja di instansi pemerintah namun tidak digaji melalui APBN yang mencapai 600.000, akan diangkat melalui tes seleksi pada periode berikutnya dengan menggunakan APBN Perubahan. neneng zubaidah

Sumber : Seputar Indonesia

4.039 Tenaga Honorer Kategori I Masuk Prioritas

2012-02-21T17:38:00.001-08:00

SEMARANG, suaramerdeka.com - Sebanyak 4.039 tenaga honorer kategori I di lingkungan Pemprov Jateng masuk daftar prioritas pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 5 Tahun 2010. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv, dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat komisinya, Selasa (21/2).
Menurut dia, tenaga honorer kategori I ini dibiayai APBN/APBD yang diangkat per tanggal 31 Desember 2005 dengan masa kerja satu tahun. "Honorer kategori I ini masih prioritas pengangkatan menjadi CPNS meski sebenarnya sudah bisa langsung diangkat CPNS bila merujuk PP 48/ 2005. Kini, mereka masih harus menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga honorer sebagai pengganti PP 48/ 2005 yang direvisi," tandas politisi PKB tersebut.
Rapat dengar pendapat ini menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Suko Mardiono, Kepala Dinas Pendidikan Jateng Kunto Nugroho, dan perwakilan tenaga honorer dan wiyata bakti dari Kota Semarang dan Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan data BKD Jateng, ada 45.846 orang tenaga honorer yang menunggu proses pengangkatan sebagai CPNS. Dari jumlah itu, 4.039 honorer kategori I dan sisanya kategori II.
Menurut Suko, semua honorer ini memiliki peluang untuk diangkat menjadi CPNS. Pengangkatan tenaga honorer ini merupakan masalah nasional yang harus bisa dipecahkan. "Sejak tahun 2005 sebenarnya, kabupaten/ kota tidak diperkenankan untuk mengangkat tenaga honorer tetapi kenyataannya semakin hari makin bertambah. Masalah ini harus diperhatikan karena seiring pertumbuhan penduduk, kebutuhan tenaga honorer seperti guru tentu juga bertambah," tandasnya.
Dari 4.039 honorer kategori I, 1.284 di antaranya merupakan pendidik, 340 tenaga kesehatan, dan sisanya teknik. Untuk honorer kategori II yang berjumlah 41.807 orang, 21.899 orang di antaranya pendidik, 1.346 tenaga kesehatan, dan sisanya teknis. Khusus honorer kategori I, BKD Jateng masih akan menunggu regulasi RPP pengganti PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Jika RPP sudah terselesaikan, pihaknya siap menjalankan regulasinya.

Sumber : Suara Merdeka

Guru Honorer Akan Dites Kompetensi

2012-02-21T17:36:00.004-08:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar mengatakan, setelah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengangkatan Tenaga Honorer disahkan, para tenaga honorer harus melewati tes kompetensi minimal. Tes tersebut meliputi tes kompetensi bidang, dan tes kompetensi dasar.

Ia menjelaskan, alasan diberlakukannya tes tersebut adalah untuk menyaring tenaga honorer yang dinilai laik diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu, masa mengabdi juga akan menjadi pertimbangan. Skala prioritas akan dibagi minimal 50:50 untuk tenaga honorer berpengalaman dengan mereka yang fresh graduate. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS paling lambat sampai 2015 mendatang.

"Kita akan ambil daftar tenaga honorer yang ada, kita seleksi dengan kompetensi minimal. Tentu harus dilakukan karena sebagian besar tenaga honorer belum pernah dites. Prinsipnya, kita tidak ingin menutup kesempatan para fresh graduate," kata Azwar, Selasa (21/2/2012) petang, di Gedung Kemenpan-RB, Jakarta.

Untuk teknis pelaksanaannya, kata Azwar, tes tersebut berskala nasional. Rencananya, Kemenpan-RB akan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bersama konsorsium sepuluh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yaitu, UI, UGM, ITS, IPB, ITB, UPI, Unair, USU, Unand, dan Unhas.

Para tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS juga harus bersedia ditempatkan di daerah-daerah yang dinilai memerlukan tenaga mereka. Ia beralasan, karena selama ini distribusi tenaga honorer cenderung bertumpuk di suatu daerah tertentu, sementara di daerah lainnya kekurangan tenaga.

"Selama ini banyak tenaga honorer di tempat yang penuh, sementara ada tempat lain yang kekurangan. Maka harus diatur," kata Azwar.

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) Sulistiyo mengungkapkan, pihaknya meminta agar lamanya masa mengabdi menjadi syarat yang diprioritaskan dalam pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Menurutnya, para guru yang telah lama mengajar seringkali kalah bersaing ketika dites bersama para guru baru.

Padahal, kata dia, masa mengabdi sekian tahun harusnya bisa menjadi tolak ukur guru yang bersangkutan memiliki integritas, loyalitas, dan kemampuan mengajar yang lebih handal.

"Masa mengabdi harus diperhitungkan. Karena bekerja sekian tahun, harusnya menjadi tolak ukur dan diprioritaskan," kata Sulistyo.

Ia menambahkan, hal selanjutnya yang harus menjadi prioritas adalah mengenai formasi. Dari sekitar 600 ribu jumlah guru honorer K2 (dibiayai non APBN) seluruhnya harus menjadi prioritas, dengan catatan negara memang betul-betul memerlukan tenaga mereka.

"Sebanyak 600 ribu guru honorer jika semua yang diperlukan tentu presentase harus berubah. Jangan salah paham, yang bagus harus diutamakan, termasuk guru yang baru lulus. Tapi wajar jika yang lebih lama mengabdi diprioritaskan," papar Sulistyo.

Sumber : Kompas.Com

Wow, Tenaga Honorer di Jateng Capai 45.846 Orang

2012-02-20T23:53:00.002-08:00

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah (Jateng) mencatat jumlah tenaga honorer di provinsi ini mencapai 45.846 orang, berdasarkan hasil pendataan terakhir pada 2005.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jateng Suko Mardiono di Semarang, Selasa, mengatakan, jumlah tersebut telah "dikunci" sehingga seharusnya tidak mungkin bertambah.
Jumlah honorer sebanyak itu, lanjut dia, dibagi ke dalam dua kelompok, yakni kategori pertama honorer yang dibiayai anggaran negara sebanyak 4.039 orang dan kategori kedua sebanyak 41.807 orang.

Menurut dia, para tenaga honorer ini tetap berpeluang untuk diangkat menjadi pegawai negeri, sesuai dengan regulasi yang ada. "Tetap ada peluang diangkat, namun harus melalui seleksi," katanya.

Sementara itu, lanjut dia, jika setelah pendataan terakhir terhadap tenaga honorer tersebut tenyata masih ada tambahan pegawai yang tidak terdata, maka hal itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah.

"Data honorer nasional sudah dikunci, sehingga jika ada tambahan akan menjadi tanggung jawab daerah," katanya. Ia menuturkan, pengangkatan tenaga honorer ini menjadi permasalahan tersendiri, mengingat jumlahnya yang cukup banyak.

Menurut dia, untuk tenaga honorer yang sudah terdata akan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada. Selain itu, lanjut dia, pemerintah provinsi juga mengupayakan fasilitasi bagi tenaga honorer ini, khususnya di bidang penanganggaran.

Ia mencontohkan, penganggaran bagi tenaga honorer di bidang pendidikan tetap dianggarkan oleh pemerintah provinsi, misalnya melalui bantuan keuangan untuk kabupaten/ kota.

Sumber : Republika

Sore Ini, Guru Honorer-Menpan Bahas RPP

2012-02-20T19:19:00.001-08:00

AKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia bersama perwakilan guru honorer akan menggelar pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar, Selasa (21/2/2012). Pertemuan dijadwalkan akan berlangsung pada sore nanti. Dalam pertemuan itu, rencananya kedua belah pihak akan membahas finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelesaian Tenaga Honorer.

Seperti diberitakan, kemarin, Ketua PB PGRI mendampingi tim guru honorer untuk melakukan negosiasi dengan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan itu, Presiden RI diwakili oleh Menpan-RB Azwar Abubakar dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Saat dihubungi, Sulistiyo yakin RPP akan disahkan. Setelah itu, kata dia, Menpan juga akan mengangkat sekitar 160 ribu guru honorer yang dibayar dengan dana APBN (kategori K-1), dan secara bertahap, 600 ribu guru honorer akan diangkat sekolah (kategori K-2, non APBN) pada 2013.

"Sore ini pukul 15.00 WIB kami akan membahas finalisasi RPP tentang Penyelesaian Tenaga Honorer di Kemenpan," kata Sulistiyo, Selasa (21/2/2012).

Meski tuntutan akan ditindaklanjuti, para guru honorer tetap kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut Presiden RI untuk segera mengesahkan RPP tersebut, hari ini. Dihubungi terpisah, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI), Ani Agustina mengatakan, saat ini para guru honorer tengah bersiap diri bergerak menuju titik unjuk rasa di Depan Istana Merdeka.

"Semua peserta aksi bermalam di Istiqlal. Pukul 09.00 kami berencana kembali ke depan Istana," kata Ani yang juga merupakan koordinatir aksi unjuk rasa.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, ratusan personel kepolisian dari Polres Gambir, Jakarta Pusat juga tengah melakukan apel persiapan di kawasan Monumen Nasional (Monas), di depan Istana Negara.

Sumber : Kompas.Com

Guru Honorer Dapat Titik Terang

2012-02-20T16:59:00.000-08:00

JAKARTA, KOMPAS.com -- Perjuangan ribuan guru dan pegawai tata usaha honorer yang berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2/2012) sejak pagi hingga malam, mulai menemukan titik terang. Pengunjuk rasa yang menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengesahkan payung hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (PNS).
Perwakilan guru honorer yang didampingi pengurus PGRI diterima Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Abubakar dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim datang kemudian saat pertemuan sudah selesai.
"Dalam beberapa hari ini, PGRI dan perwakilan guru honorer beserta pemerintah akan membahas soal pengangkatan guru honorer. Presiden menunggu kesiapan draft pengangkatan yang sampai saat ini masih di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo.
Sulistiyo mengungkapkan, dari informasi yang disampaikan Sekretaris Kabinet, sebenarnya Presiden tidak menunda pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS. Namun, draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS sampai saat ini masih di Kementerian PAN.
Menurut Sulistiyo, Menpan menyanggupi segera mengangkat sekitar 160.000 guru honorer yang dibayar dengan dana APBN (kategori K-1) pada tahun ini setelah RPP disahkan. Adapun untuk guru honor yang diangkat sekolah (kategori K-2, non-APBN) yang jumlahnya sekitar 600.000 direncanakan diangkat secara bertahap pada tahun 2013.
"Para guru masih mau membahas ini dan mendesak pemerintah tidak menunda pengangkatan terlalu lama. Sebab, guru-guru sudah diverifiaksi sejak tahun 2010," kata Sulistiyo.
PB PGRI menyatakan akan mengawal betul janji pemerintah untuk segera menuntaskan pengangkatan guru honorer. Sebagian guru honorer bertahan di Jakarta sampai janji pemerintah terealisasi.
"Pemerintah harus menghargai guru honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun dengan gaji yang tidak layak. Persoalan guru honorer ini harus ada pemecahannya," kata Sulistiyo.
Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia, Ani Agustina mengatakan, sekitar 600.000 guru dan pegawai tata usaha honorer sebenarnya sudah diverifikasi untuk diangkat menjadi calon guru PNS. "Seharusnya tahun lalu sudah disepakati pengangkatan guru honorer yang dinilai layak. Tapi sampai sekarang tidak ada kepastian karena Presiden belum menandatangani peraturan pemerintahnya," kata Ani.
Para guru honorer dari berbagai daerah berencana bertahan di Jakarta sampai pemerintah memberi kepastian soal pengangkatan menjadi guru PNS.

Sumber : Kompas.Com

Hari Ini Finalisasi RPP Honorer jadi PNS

2012-02-20T16:57:00.000-08:00

JAKARTA - Tidak sia-sia aksi demonstrasi 20 ribu lebih guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di depan Istana Kepresidenan, Senin (20/2). Hari ini, sepuluh perwakilan PGRI diminta ikut rembukan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo menjelaskan, aksi demonstrasi ribuan guru ini benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa. Sebenarnya dia sudah menghimbau kepada para guru untuk tidak demo. "Tapi upaya pengangkatan honorer ini sungguh kebangetan," kata Sulistyo. Sebab, RPP ini sejatinya sudah bisa disahkan sejak 2009 silam.

Sulistyo menjelaskan, penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Bahkan dia mengatakan, ada salah satu menteri yang berpidato kemana-mana yang isinya justru menyalahkan guru honorer sendiri. "Ya masak pantas ada menteri yang ngomong siap suruh jadi honorer. Sudah tahu gajinya Rp 200 ribu per bulan," kata Sulistyo sambil mewanti-wanti nama menteri yang bersangkutan tidak dikorankan.

Menteri tadi, kata Sulistyo, juga menggunjing para guru honorer tidak memposisikan diri layaknya buruh industri. Pada intinya, guru merupakan sebuah profesi. Jadi, para honorer tidak perlu menuntutu upah layaknya buruh pabrik.

Di tengah kegelisahan sejumlah guru honorer itu, untungnya bisa sedikit terobati. Tepatnya setelah mereka kemarin sore diterima oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Julian Aldrin Pasha, juru bicara presiden. "Dari Kemendikbud diwakili wakil menteri bidang pendidikan. Tapi datangnya telat," ucap Sulistyo.

Hasil dari pertemuan tersebut, hari ini sepuluh perwakilan PGRI diundang untuk ikut rembuk dalam finalisasi RPP pengangkatan tenaga honorer. Pertemuan pembahasan finalisasi ini direncanakan sore nanti (21/2) di kantor Kemen PAN-RB.

Sulistyo menjelaskan, upaya Kemen PAN-RB yang bersedia mengajak perwakilan guru honorer anggota PGRI harus disambut baik. Dengan cara ini, perwakilan honorer bisa ikut menyumbangkan aspirasinya. Langkah ini, kata Sulistyo, bisa menghindari adanya persoalan pelik pasca penandatanganan RPP pengangkatan honorer oleh Presiden SBY.

Selama ini, Presiden SBY memang beralasan tidak segera mengesahkan RPP tersebut karena diliputi kecemasan. Orang nomor satu di republik ini tidak mau ada polemik yang tambah pelik setelah pengesahan RPP tadi. Sehingga, dia meminta Kemen PAN-RB dan kementerian terkait lainnya untuk merumuskan lebih bagus lagi RPP itu.

Jika hari ini finalisasi RPP itu benar-benar rampung, dijadwalkan Kamis draf RPP bisa dimasukkan ke Sekretariat Negara (Sesneg). Sulistyo mendapatkan bocoran jika sudah masuk ke Sesneg, RPP ini akan dibawa di rapat terbatas. Rapat ini akan diikuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Sesneg. "Tidak perlu menunggu sampai April," ujar Sulistyo.

Sebelumnya memang sempat muncul kabar jika Kemen PAN-RB memasang target finaslisasi RPP pengangkatan honorer April mendatang.

Di tengah kabar baik ini, Sulistyo menghimbau para tenaga honorer di daerah. Dia menyerukan supaya para tenaga honorer, baik guru maupun tenaga lainnya, untuk tidak menyetor uang ke bupati atau walikota. Dia menegaskan jika pengangkatan ini murni rencanan negara dan tidak dipungut biaya. "Meski yang datang itu tim sukses bupati atau walikota, jangan mau memberi uang," kata dia.

Selama ini, Sulistyo mengatakan ada laporan jika setiap honorer diminta Rp 40 juta untuk bisa ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama para honorer akan dicoret. Sehingga, tidak bisa mengikuti tahap validasi dan verifikasi. (wan)

Sumber : JPNN

TUNTUT PP, 40 GTT/PTT Berangkat ke Jakarta

2012-02-19T19:37:00.002-08:00

SUKOHARJO--Sedikitnya 40 guru tidak tetap dan pegawi tidak tetap yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Kabupaten Sukoharjo bertolak ke Jakarta untuk menuntut penetapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Honorer, Minggu (19/2/2012).Rombongan dipimpin langsung Ketua FTHSNI Kabupaten Sukoharjo yang juga Ketua FTHSNI Jawa Tengah (Jateng), Hardi SPd, dan berangkat dari Kantor DPRD dengan dilepas Ketua Komisi IV DPRD, Sudarsono. Hardi menjelaskan perwakilan FTHSNI dari Sukoharjo akan bergabung bersama rombongan dari daerah-daerah lain di seluruh Indonesia dan direncanakan berada di Jakarta selama dua hari, Senin dan Selasa (20-21/2).
“Dari Sukoharjo ada 40 orang yang berangkat. Tujuannya ke Istana Presiden untuk menuntut segera ditetapkannya PP Honorer yang mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS,” ungkapnya ditemui Solopos.com sesaat sebelum keberangkatan ke Jakarta di depan kantor DPRD Sukoharjo, Minggu.
Hardi yang didampingi Sekretaris FTHSNI, Kenang Trihatmo, menyatakan jumlah tenaga honorer yang bergabung menjadi anggota FTHSNI di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 218 orang. Dia menegaskan penetapan PP Honorer penting karena akan menjadi payung hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.
Sementara Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukoharjo, Sudarsono, dalam sambutan pelepasan berpesan agar perwakilan GTT/PTT yang berangkat ke Jakarta menjaga perilaku dan tidak berbuat anarkis saat melakukan aksi. Hal itu, ujar dia, untuk menjaga nama baik Sukoharjo di tingkat nasional.
“Kami sepenuhnya mendukung perjuangan teman-teman GTT/PTT dan mudah-mudahan bisa segera terwujud. Namun harus diingat agar menjaga ketertiban dan jangan sampai berbuat anarkis ketika melakukan aksi,” tandasnya.

Sumber : Solopos.Com

Honorer Bisa Diangkat Jadi CPNS

2012-02-19T19:37:00.000-08:00

MAKASSAR, FAJAR -- Ada kabar gembira bagi honorer di Sulsel. Selain honorer kategori I atau yang dibiayai APBN dan APBD, honorer kategori 2 (yang tidak dibiayai APBN dan APBD) juga bisa terangkat tahun ini. Khusus K2, mereka bisa terangkat jika K1 selesai pengangkatannya Maret atau paling lambat April.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Andi Murni Amien Situru, kepada FAJAR kemarin mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Kementerian Pendayagunaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) membahas soal pengangkatan CPNS di 2012.

"K1 itu PP-nya akan turun Maret, paling lambat April. Jadi tetap ada. K2 pun juga bisa. Setelah selesai K1, K2 juga kita angkat," kata Murni.

Untuk K1 di lingkup pemprov Sulsel sebanyak 265 orang. Hanya saja, 14 orang dinyatakan gugur setelah dilakukan evaluasi. Makanya yang akan terangkat menjadi CPNS hanya 251 orang.

"Kalau K2 kalau tidak salah ada 1.265 orang. Intinya, K2 (terangkat CPNS) setelah selesai K1. K1 keluar Maret atau paling lambat April. Itu disampaikan Deputi pengembangan SDM. Hanya saja, K2 belum dilakukan evaluasi. K1 saja yang bermasalah, termasuk di kabupaten kota akan dievaluasi ulang," katanya.

Terkait perekrutan CPNS lewat seleksi, Murni mengatakan juga sudah ada petunjuk pusat. Hanya saja, harus dilakukan analisis kebutuhan, daftar urut kepangkatan, serta analisis beban kerja. Untuk pengangkatan CPNS lewat jalur umum ini, hanya memungkinkan untuk tenaga perawat, guru dan sipir penjara. Pemprov sendiri hanya bisa menyeleksi tenaga medis. Sedangkan guru bisa lewat kabupaten dan kota. Itu sepanjang pembayaran gajinya tidak melebihi 50 persen.

"Kita harus bikin analisis kebutuhan dan beban kerja lalu kita usulkan berapa untuk gajinya mereka. Kemudian kita usul uraian kerjanya. Itu harus diselesaikan sampai Juni. Jadi setelah kita hitung analisis kebutuhan, daftar urut kepangkatan kemudian analisis beban kerja, kita bisa usul dan dimasukkan Juni 2012. Kalau ini berjalan lancar, seleksi bisa dilakukan November atau Desember 2012," katanya.

Saat ini sendiri, proses analisis masih sementara berjalan. Pemerintah daerah kata Murni sementara melakukan penghitungan. Baik untuk analisis kebutuhan 2012 maupun untuk 2013.

"Untuk penerimaan pegawai 2013, itu baru bisa dilakukan setelah kita menyelesaikan 7 poin syarat. Itu

kita akan bikin Desember 2012 untuk penerimaan 2013," katanya.

Sekadar diketahui, tujuh hal yang harus dilaporkan daerah untuk bisa melakukan seleksi CPNS di antaranya harus ada laporan perhitungan kebutuhan pegawai, uraian jabatan, laporan analisis dan beban kerja, peta jabatan, daftar urutan kepangkatan, serta laporan redistribusi berdasarkan disiplin ilmu.

Dalam pertemuan dengan Kemenpan, Murni juga telah mendapat penjelasan mengenai mekanisme ujian seleksi.

"Untuk penerimaan pegawai sudah dilakukan MoU antara Kemenpan dengan 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Jadi bukan kita mengusul PTN. Untuk Sulsel, saya belum tahu. Yang jelas ada 10 PTN yang melakukan MoU dengan Kemenpan," katanya.

Sebelumnya, Sekprov Sulsel, HA Muallim mengatakan belum bisa memastikan apakah ada seleksi CPNS tahun ini atau tidak. "Seleksi CPNS, saya tidak tahu. Kita sejak awal sudah siap, tapi kan ada moratorium. Katanya minta dimoratorium dulu untuk melihat kebutuhan berapa di provinsi dan berapa di kabupaten, lalu apa itu yang dibutuhkan baru dianalisis dan secara nasional dibuatkan peraturan pemerintah untuk prosedur penerimaannya kembali. Saya kira juga sambil menunggu rancangan UU tentang aparatur sipil negara yang sangat reformatif itu," kata Muallim. (amr/pap)

Sumber : Fajar Online

Honorer Jadi PNS ? Nanti Dulu....

2012-02-19T18:23:00.003-08:00

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih membutuhkan waktu.. Pasalnya, pengangkatan bukan hanya memerlukan pengkajian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, namun prosesnya pun harus melalui harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM serta izin prinsip presiden.

Deputi Kinerja dan Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kuspriyomurdono mengatakan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48/ 2005 jo PP Nomor 43/ 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak langsung jadi, melainkan membutuhkan proses. "Tak ada target waktu penyelesaian revisi PP itu, bisa jadi draft yang dibuat diturunkan lagi untuk dilakukan perbaikan," ucapnya.

Terlebih lagi, kebijakan mengangkat tenaga honorer harus dikonsultasikan ke. Kementerian Keuangan untuk mengetahui apakah ada dananya atau tidak. Sebab, meski pengangkatan dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) namun pemerintah pusat lah yang memberikan Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurutnya, revisi PP 48/ 2005 ini harus dibuat dengan cermat. "Jangan sampai ketika PP baru sudah jadi ternyata masih ada yang poin yang kurang atau tidak," katanya.

Kuspriyomurdono menyebut selagi revisi PP 48/2005 diproses, pemerintah sembari menata pegawai negeri dengan menerapkan kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara rekruitmen CPNS. Bukan saja efisiensi anggaran, moratorium PNS juga untuk mengetahui jumlah pegawai di pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota apa sudah ideal atau justru kekurangan / kelebihan. Total PNS sebelum moratorium sejak tahun 2011 ada 4,7 juta orang. "Kini jumlahnya berkurang ratusan ribu orang," ujarnya. Secara nasional, jumlah PNS yang pensiun setiap tahun ada 116 ribu orang.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jateng Suko Mardiono mengatakan sudah mengusulkan pengangkatan tenaga honorer terhadap pemerintah pusat. Kini, tindaklanjutnya menunggu revisi PP 48/ 2005. Total ada 27.263 tenaga honorer di Jateng yang tersebar di 35 kabupaten/ kota

Sumber : Republika

Guru Honorer Bakal Kepung Istana

2012-02-19T17:58:00.001-08:00

JAKARTA, KOMPAS.com- Sebanyak 50.000 guru dan tenaga tata usaha sekolah yang berstatus honorer bakal berunjuk rasa di depan Istana Negara, Senin (21/2/2012). Para guru honorer ini akan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil.
Ani Agustina, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia di Jakarta, kemarin, mengatakan, para guru dan pegawai tata usaha honorer telah berdatangan ke Jakarta dari berbagai daerah di Indonesia dengan dukungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Pemerintah seharusnya sudah menuntaskan pengangkatan sekitar 600.000 guru dan pegawai tata usaha sekolah honorer yang telah diverifikasi pada tahun lalu.
"Unjuk rasa nasional ini untuk menuntut Presiden segera menandatangani payung hukum pengangkatan para guru dan tata usaha honorer yang dibayar dengan APBN dan APBD untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah-sekolah mulai jenjang TK-SMA/SMK," ujar Ani.
Menurut Ani, sebenarnya persoalan pengangkatan tenaga honorer, termasusk guru, secara nasional sudah disepakati pada Agustus 2011. Namun, perombakan kabinet membuat pembahasan dan kesepakatan kembali terkatung-katung.
"Kami akan bertahan di Istana sampai Presiden memberi kepastian soal pengangkatan. Para guru dan pegawai tata usaha honorer yang dijanjikan diangkat jadi PNS ini sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan. Jadi, kenapa kami dipermainkan tanpa kepastian," ujar Ani.
Ketua Pengurus Besar PGRI Sulistiyo mengatakan, pemerintah harus serius menuntaskan pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS. "Mereka kan sudah memenuhi syarat. Untuk apa ditunda-tunda lagi? Jangan guru yang mengabdi untuk mempersiapkan generasi masa depan bangsa ini dizolimi terus," ujar Sulistiyo.

Sumber : Kompas.Com

Gaji Guru Honorer di Bawah Upah Buruh

2012-02-19T17:51:00.002-08:00

BATAM, KOMPAS.com - Para guru honorer mendatangi kantor Dinas Pendidikan Batam, Sabtu (18/2). Mereka memprotes gaji pokok yang lebih rendah daripada upah minimum Kota Batam 2012.
Para guru mengetahui soal honor itu dalam perjanjian kerja 2012. Dalam perjanjian itu disebutkan gaji pokok Rp 900.000 ditambah tunjangan Rp 500.000. Mereka keberatan dengan angka itu karena UMK Batam 2012 ditetapkan Rp 1,4 juta. Selain UMK, para pekerja di Batam juga mendapat insentif lain sehingga total penghasilan bisa lebih besar dari para guru.
Karena itu, mereka meminta perjanjian kerja direvisi, terutama pada ketentuan gaji pokok. ”Kami minta setidaknya gaji pokok setara UMK saja. Tidak dapat tunjangan tidak apa,” ujar salah seorang guru, Handoko.
Kepala Dinas Pendidikan Batam Muslim Bidin mengatakan, para guru honorer salah alamat. Seharusnya, mereka mempertanyakan soal gaji kepada setiap sekolah. ”Mereka diangkat oleh setiap sekolah. Jadi, jangan tanya ke Dinas Pendidikan,” tuturnya.
Di Jakarta, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia Ani Agustina, Minggu, mengatakan, sekitar 50.000 guru dan tenaga tata usaha sekolah yang berstatus honorer bakal berunjuk rasa di depan Istana Negara, Senin. Para guru honorer itu akan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menandatangani rancangan peraturan pemerintah soal pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil.
Di Makassar, Ikatan Guru Indonesia (IGI) Sulawesi Selatan mendorong pemerataan akses memperoleh bahan ajar dan fasilitas pendukung bagi guru-guru di daerah terpencil. ”Ini dinilai lebih bermanfaat ketimbang memberikan insentif,” kata
Ketua IGI Sulsel Muhammad Ramli Rahim. Ia mengatakan, pendekatan untuk memeratakan pendidikan dari sisi guru tidak selalu harus dengan pemberian materi.(RAZ/ELN/SIN)

Sumber : Kompas.Com

Daftar Nama Tenaga Honorer Belum Pernah Diumumkan

2012-02-17T22:17:00.001-08:00

Jakarta-Humas BKN, sampai saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum pernah mengumumkan daftar nama tenaga honorer Kategori 1 (K1) hasil verifikasi dan validasi (Verval) secara resmi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kasubag publikasi, Petrus Sujendro saat menemui Forum Honorer Indonesia (FHI), Selasa (14/2). Pertemuan dalam rangka audiensi dengan FHI tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Gd I lt. 1 Kantor Pusat BKN Jakarta dan dihadiri juga oleh Kasubdit Dalpeg II, Paulus Dwi Laksono.

Kasubag publikasi, Petrus Sujendro (kiri) dan Kasubdit Dalpeg II, Paulus Dwi Laksono saat menjelaskan tentang pengumuman tenaga honorer.

Pada kesempatan audiensi ini, Pembina FHI, Hasbi menyampaikan laporan bahwa saat ini sudah beredar daftar tenaga honorer K1 hasil verval di Kabupaten Lahat. Menurut Hasbi dengan beredarnya hal tersebut maka menimbulkan keresahan tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria (TMK). Berkaitan dengan masalah tersebut Hasbi meminta BKN segera mengumumkan data hasil Verval secara resmi dan transparan.

Menanggapi permasalahan tersebut, Petrus Sujendro menegaskan bahwa sampai detik ini BKN belum pernah mengeluarkan pengumuman secara resmi terkait tenaga honorer K1 hasil Verval di website resmi BKN. “BKN belum mengumumkan secara resmi karena belum ada regulasi sebagai dasar hukumnya,” tegas Petrus Sujendro. Disinggung soal adanya oknum pegawai BKN yang terlibat pengumuman itu, Paulus Dwi Laksono menyampaikan bahwa pihaknya akan mendalami masalah tersebut lebih lanjut.

Pewakilan FHI menanyakan pengumuman resmi terkait daftar tenaga honorer hasil Verval.

Terkait regulasi pengangkatan tenaga honorer, lebih lanjut Petrus Sujendro menjelaskan bahwa berdasarkan Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah pada Senin (13/2) penyelesaian RPP tenaga honorer baik Kategori 1 (K1) dan K2 diharapkan rampung pada April 2012. (rima/bal/twr)

Sumber : BKN

Guru Honorer Datangi Dewan

2012-02-17T22:16:00.000-08:00

JLN. ACEH,(GM)-

Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung dan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) mendatangi Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Aceh, Jumat (17/2). Mereka mempertanyakan insentif bagi guru honorer dari Gubernur Jabar bagi Kota Bandung yang diisukan hangus.

"Kami ke sini (DPRD, red) untuk mempertanyakan insentif bagi guru honorer dari gubernur kok bisa hangus. Kalau memang ada, berarti ada miskomunikasi dan ada yang salah," ujar Ketua FKGH Kota Bandung, Yanyan Herdian di halaman Gedung DPRD Kota Bandung, kemarin.

Berdasarkan informasi yang diketahuinya, kata Yanyan, hangusnya insentif bagi guru honorer karena ada penolakan dari Pemkot dan DPRD Kota Bandung. "Kenapa ujug-ujug nolak, dan tak pernah bicara dulu pada kita. Berarti ini kan ada pendiaman," ungkap Yanyan.

Tapi bisa jadi informasi dari gubernur ini tak terinformasikan dengan benar. "Kenapa juga yang dipanggil itu PGRI, tidak asosiasi yang menaungi guru honorer seperti FKGH," ungkapnya.

Ditambahkan Ketua Forum Aspirasi Guru Indonesia (FAGI), Iwan, para guru meminta agar aparat pemkot yang menyebabkan hangusnya insentif guru honorer ini ditindak. "Kami juga mendesak pemkot mengganti uang insentif yang hangus tersebut dan segera dibayarkan kepada guru-guru di Kota Bandung," ungkapnya.

Menurut Iwan, mereka diterima anggota dewan Kadar Slamet. Di hadapan para guru honorer, Kadar langsung mengontak Kepala Disdik Kota Bandung dan Jabar. Keduanya mengutarakan pernyataan berbeda. Disdik Kota Bandung tak pernah mendapatkan informasi adanya insentif tersebut, sementara Disdik Jabar mengatakan sudah menganggarkan dana tersebut dan ditolak.

"Menurut Pak Kadar, nanti dewan akan mengundang instansi terkait untuk mengetahui persoalan secara jelas," tandas Iwan.

Harus ditelusuri

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung, Lia Noer Hambali meminta Ketua PGRI Jabar tidak asal bunyi. Karena di media massa hari ini, Ketua PGRI Jabar mengatakan wali kota dan DPRD menyepelekan insentif guru.

"Mekanismenya wali kota yang mengesahkan dan dewan yang menyetujui. PGRI enggak tahu mekanisme dewan itu seperti apa. Dewan itu yang menyetujui, bila sudah disetujui maka pencairan itu adanya di pemkot dan dinas terkait," ujar Lia.

Bila memang pemprov mengalokasikan bantuan, maka akan masuk dan tercantum dalam APBD dan tentunya dewan setuju. "Tapi di 2012 ini, saya tidak mendengar adanya aliran dana insentif ini, jadi apa yang harus kami setujui," tuturnya.

Apalagi, kata Lia, Disdik Kota Bandung pun menyatakan bahwa pihaknya tak pernah mendaptakan informasi terkait adanya dana insentif ini. "Kalau uangnya tidak sampai ke kota, apa yang harus disetujui," ungkap Lia.

Karena itu, pernyataan PGRI Jabar ini harus ditelusuri. "Ini harus dicari, jangan bilang kami menyepelekan, lihat dulu ada enggak aliran dananya. Pernyataan PGRI itu harus dikejar dan ditelusuri," terangnya.

Apalagi dengan nominal Rp 100.000, kata Lia, harusnya gubernur malu. Masa angkanya Rp 100.000/tahun, Kota Bandung saja bisa memberikan tunjangan Rp 300.000/bulan. "Kalau memang perlu, kita tingkatkan saja di 2013 jadi Rp 400.000 per bulan," terang Lia.

Tak ada informasi

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji membantah tegas ada kelalaian yang berujung tidak dicairkannya tunjangan daerah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi guru honorer di Kota Bandung.

"Saya tidak pernah menerima informasi akan adanya dana tunjangan daerah (tunda) dari pemprov. Tidak hanya secara tertulis, namun secara lisan akan adanya rencana bantuan tunda itu tidak ada sama sekali," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat, (17/2).

Menurut Oji, jika memang dia mendengar atau mendapat informasi tersebut maka tidak ada alasan untuk menolak bantuan tersebut. Apalagi dana tersebut dialokasikan bagi guru honorer. "Tidak ada alasan untuk menolak. Saya pun tidak pernah menerima bukti surat tentang uang bantuan tersebut. Itu fitnah," terangnya.

Jika memang pihaknya tidak peduli, maka menurutnya, tidak akan mengurusi pula masalah rencana akan diberikannya hibah untuk guru honorer dari pemkot. Seperti diketahui, DPRD Kota Bandung mengajukan Rp 54 miliar bagi sekitar 14 ribuan guru honorer.

"Kalau dananya sudah cair dari pemkot maka tidak ada alasan untuk menunda mengalirkannya pada guru honorer. Namun hingga saat ini Disdik masih menunggu pendataan dan masukan yang dilakukan selain FKGH, AGHI, FKGHS dan PGRI," ucapnya.

Catatan dari NUPTK (nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan), data Disdik tercatat 14.772 guru honorer. Sementara catatan sementara dari FKGH tercatat 14.026 guru honorer. Catatan dari AGHI, terdapat 6 ribu guru honorer serta tata usaha.

"Semua guru honorer direncanakan mendapat dana ini, baik yang mempunyai NUPTK maupun tidak," terangnya.

Pencairan dana, sesuai mekanisme yakni setelah verifikasi data. Kemudian pada pemkot agar keluar menjadi keputusan wali kota. Tetapi mengenai besaran dan kisaran nilai tundanya pihaknya belum mengetahuinya.

Disdik juga tengah mempertimbangkan bagaimana aturan pembagian dana tunda tersebut, apakah dengan menggunakan dan melihat masa kerja guru atau sebaliknya dibagi sama rata. Jika sama rata, akan lebih mudah bagi Disdik dalam menyalurkannya. "Tetapi, kita tidak mau gegabah, masih harus menunggu berbagai masukan terbaik," tambahnya.

(B.95/B.107)**

Sumber : Klik Galamedia

Ratusan Guru Honorer tak Bisa Terima Dana Insentif

2012-02-16T17:43:00.001-08:00

BANDUNG, (PRLM).-Ratusan ribu guru honorer di enam kabupaten dan kota di Jawa Barat, harus memupus harapan mereka atas janji Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tentang dana insentif di tahun 2011.
Hingga memasuki bulan kedua di tahun 2012, dana insentif yang besarannya Rp 100.000,00 per orang per tahun itu, tidak juga diterima. Usut punya usut, dana itu hangus.
Lenyapnya dana tersebut hanya gara-gara terkendala mekanisme administrasi anggaran di enam kab./kota bersangkutan. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jabar Edi Parmadi membeberkan hal itu
kepada wartawan, dalam sela-sela silaturahmi PGRI dengan Gubernur Jabar di Gedung Negara Pakuan, Jln. Oto Iskandar Dinata No. 1, Kota Bandung, Kamis (16/2) pagi.
"Anggaran dari Pemprov Jabar sudah turun ke masing-masing kabupaten dan kota di Jabar. Dana itu dari bantuan keuangan sehingga proses pencairannya agak ribet, yaitu harus melalui SK Bupati atau SK Wali Kota setempat, ditambah persetujuan DPRD Kabupaten dan Kota bersangkutan.
Jika bupati, walikota, dan DPRD kabupaten kotanya cepat tanggap, maka tentunya segera mengeluarkan kebijakan seperti yang dilakukan di 20 kabupaten dan kota lainnya," ujar Edi.
Untuk enam daerah lainnya, Edi menganggap para kepala daerah dan DPRD di enam kab./kota itu menyepelekan dana insentif guru honorer.
"Mungkin karena nilainya kecil yaitu Rp 100.000,00 per guru per tahun, jadi seperti tidak dianggap. Padahal, meskipun kecil, para guru honorer sangat mengharapkan dana tersebut. Kami, dari PGRI, tidak bisa memaksa pemda setempat untuk segera mencairkan dana itu karena kami di luar sistem mereka. Bukan dari bagian birokrasi," kata Edi.
Para guru honorer yang belum mendapat dana insentif, tidak bisa mengharapkan dapat uangnya di tahun 2012. Pasalnya, dana bantuan itu tidak bisa dirapelkan ditahun 2012. "Secara aturan tidak boleh. Anggaran yang tidak terserap, dikembalikan ke kas daerah masing-masing," katanya.
Edi mengaku menangis di dalam hati atas hangusnya dana insentif bagi ratusan ribu guru honorer di Jabar itu. Bagi guru honorer, uang Rp 50.000,00 saja sangat berarti apalagi jika lebih besar dari itu. "Itu sudah jadi hak para guru. Jika tidak diterima, seakan-akan hak para guru honorer ini dirampas," ucapnya.
Menurut Edi, mengurus dana insentif itu sebenarnya mudah. Itu berdasarkan pengalaman PGRI Jabar ketika mengurus dana insentif untuk 1.500 guru pendidikan luar biasa.
"Hingga kini anggaran tersebut sudah dicairkan secara cepat, tepat dan tuntas. Jika hal ini diurus, saya kira pencairannya akan cepat, soalnya banyak daerah yang sudah mencairkannya," katanya.
Persoalan dana bantuan untuk guru honorer itu, kata Edi, harus menjadi permasalahan bersama. Dia mengharapkan, hangusnya dana itu jangan terulang kembali.
"Kabarnya, gubernur akan menganggarkan kembali dana insentif untuk guru. Kalau bisa dua kali lipat dari anggaran tahun kemarin. Jadi perkiraan dananya sekitar Rp 60 miliar untuk tiga ratus ribu guru honorer dan swasta," katanya.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan membenarkan jika tahun 2012 akan menganggarkan kembali dana insentif bagi guru. Namun dana itu khusus untuk guru honorer atau non-PNS.
"Guru PNS tidak perlu lagi karena mereka sudah dapat gaji, tunjangan daerah, dan sertifikasi," ucapnya di Gedung Negara Pakuan, Kamis pagi kemarin. (A-128/A-89)***

Sumber : Pikiran Rakyat

Pegawai Honorer Buah Balas Budi Politik

2012-02-15T23:03:00.000-08:00

LEBIH dari 367 ribu tenaga honorer di instansi pusat dan daerah kini menunggu ketegasan sikap pemerintah. Hingga tujuh tahun sejak pemerintah merekrut secara besar-besaran tenaga honorer sebagai CPNS pada 2005, pemerintah belum memiliki formulasi yang baku tentang kepegawaian serta nasib tenaga honorer.

Akibatnya, lebih dari 67 ribu tenaga honorer kategori I bergolak menuntut pemenuhan janji pemerintah mengangkat mereka sebagai CNPS, sementara lebih dari 300 ribu tenaga honorer kategori II menunggu ketegasan tentang kelanjutan kontrak mereka.

Sementara itu, untuk tenaga honorer kategori II, pemerintah belum memiliki formulasi yang final. Apakah terhadap mereka akan dilakukan verifikasi dan seleksi ulang sebelum sebagian ditetapkan sebagai CPNS. Atau, pemerintah akan mengangkat CPNS khusus bagi tenaga honorer dengan kategori tertentu.

Nasib 67 ribu tenaga honorer kategori I (digaji dengan APBN/APBD) mungkin bakal lebih baik daripada rekan-rekan mereka yang termasuk kategori II (digaji dengan non APBN/APBD). Kementerian PAN dan DPR sudah memiliki kesepakatan politis untuk mengangkat tenaga honorer kategori I sebagai CPNS tanpa tes.

Peraturan pemerintah (PP) tentang pengangkatan itu April nanti akan kembali diserahkan ke Sekretariat Negara, setelah sebelumnya dua kali ditolak karena kesalahan redaksi surat dan tahun pengalokasian anggaran. Bila PP tersebut segera disetujui presiden, tenaga honorer kategori I akan langsung ditetapkan sebagai CPNS dan berhak mendapat rapel gaji sejak Januari lalu.

Persoalan tenaga honorer kategori II memang ibarat simalakama bagi pemerintah. Jumlahnya sangat besar, lebih dari 300 ribu, sehingga rentan secara politis. Selain itu, tenaga honorer tersebut terhitung sebagai angkatan kerja sehingga berpengaruh pada angka penganggur. Namun, di sisi lain, pengangkatan ratusan ribu CPNS secara bersamaan tentu akan mengganggu keuangan negara. Apalagi, pemerintah kini menerapkan kebijakan moratorium terbatas penerimaan CPNS.

Tenaga honorer kategori II juga unik. Tenaga honorer itu ditengarai sebagai buah politik balas budi para bupati yang baru terpilih di pilkada bagi para tim sukses mereka. Karena itu, tanggal pada surat keputusan pengangkatan para tenaga honorer itu umumnya tidak terlalu jauh dari garis api yang diterapkan pemerintah, yakni 31 Desember 2004. Bahkan, sebagian tenaga honorer itu sebenarnya juga belum memiliki SK pada 31 Desember 2004. Namun, bupati membuat SK dengan tanggal yang dimundurkan sehingga bisa masuk dalam hitungan tenaga honorer kategori II.

Masalah tenaga honorer tersebut adalah buah dari salah kaprah pengelolaan aparatur pemerintahan sekaligus imbas dari besarnya animo masyarakat untuk menjadi CPNS.

Pemerintah pada waktu lalu lebih memilih mengangkat tenaga honorer daripada menggunakan tenaga kerja lepas untuk pekerjaan yang tidak termasuk pelayanan publik, seperti tukang kebun, penjaga sekolah, tenaga keamanan, atau tenaga urusan rumah tangga. Sementara itu, tenaga honorer merasa telah sekian tahun mengabdi kepada pemerintah sehingga layak untuk diangkat menjadi CPNS.

Ke depan, pemerintah harus tegas dalam pengelolaan aparatur pemerintahan tersebut. Pemerintah dapat menggunakan tenaga kerja waktu terbatas untuk pekerjaan nonpelayanan publik. Sementara itu, pekerjaan yang termasuk pelayanan publik tidak seharusnya diserahkan pada tenaga honorer. (*)

Sumber : Padang Ekpress

April, Pengangkatan Honorer Tuntas

2012-02-15T18:55:00.000-08:00

JAKARTA - Kesekian kalinya pemerintah mengumbar janji akan menuntaskan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Kali ini, pemerintah berjanji men-deadline penuntasan pengangkatan April mendatang. Janji ini diharapkan bisa meredam berbegai ancaman. Diantaranya boikot Unas 2012.
Janji dari pemerintah tersebut disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) saat diundang rapat dengar pendapat di Komisi II DPR kemarin (13/2). "Ya benar, pemerintah siap menyelesaikan persoalan RPP honorer paling lama April," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo.

Dia berharap, pemerintah benar-benar menepati janjinya ini. Sehingga, tidak menimbulkan polemik di kalangan tenaga honorer. Dia mengakui jika selama ini pemerintah sering berjanji akan menuntaskan persoalan honorer. Tetapi akhirnya meleset juga.

Janji mengangkat honorer sudah muncul Agustus 2011 lalu. Saat itu, Kemen PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kompak jika RPP pengangkatan honorer akan diteken Presiden SBY paling lambat akhir tahun 2011. Nyatanya, hingga saat ini RPP tersebut tidak kunjung diteken. Celakanya, hingga saat ini draf RPP itu masih ngendon di Kemen PAN-RB. "DPR semua kompak. Persoalan honorer harus dituntaskan segera," tegas Ganjar.

Di tengah gelombang desakan penuntasan urusan pengangkatan honorer ini, terungkap persoalan mendasar yang menyebabkan pengesahan RPP pengangkatan honorer berlarut-larut. Persoalannya adalah, Presiden SBY ingin persoalan verfikasi dan validasi honorer saat ini benar-benar beres dulu. Presiden tidak ingin ada persoalan yang lebih pelik setelah pengesahan RPP kelak.

Ketua Umum Forum Honorer Indonesia (FHI) Nur Ainie usai mengikuti RDP dengan Komisi II menjelaskan, memang benar saat ini muncul laporan kecurangan atau manipulasi update data tenaga honorer. Baik kategori 1 (digaji APBN atau APBD), maupun kategori 2 (digaji non APBN atau APBD).

Ainie menyebutkan beberapa daerah yang masih menyisakan laporan kasus manipulasi tadi. Diantaranya di Brebes dan Blora, Jawa Tengah. Kemudian di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, serta di Lampung.

"Jika benar-benar serius, pengangkatan honorer di daerah yang masih kasus tadi dilangkahi dulu," pinta Ainie. Namun, harapan tadi cukup kecil mengingat pemerintah dibawah komando Presiden SBY cukup hati-hati sekali dalam mengambil kebijakan strategis. Termasuk urusan penuntasan pengangkatan honorer menjadi CPNS. Meski demikian, Ainie yang juga menjadi honorer K2 berharap janji pemerintah yang kesekian kali ini bisa dipenuhi.

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar dalam RDP kali ini menjelaskan perkembangan pengesahan RPP pengangkatan honorer dengan tenang. Azwar membenarkan jika hasil verifikasi dan validasi yang akhirnya menetapkan 67 ribu honorer K2 ternyata memunculkan indikasi rekayasa atau manipulasi.

"Kita masih terima laporan pengaduan tentang pendataan tenaga honorer," ujar Azwar. Laporan ini datang dari DPR, DPRD, asosiasi tenaga honorer, sejumlah LSM, dan masyarakat perorangan.

Di tengah tekanan pengangkatan honorer yang kuat dan indikasi manipulasi ini, akhrinya Kemen PAN-RB membawa nasib RPP pengangkatan honorer ke rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono. Tepatnya pada Selasa pekan lalu (7/2).

Sehari kemudian, Kemen PAN-RB menindaklanjuti hasil dari rapat ini. "Pada intinya perlu dilakukan verifikasi dan validasi ulang," ujar dia.

Upaya ini digarap bareng antara Kemen PAN-RB, BKN, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Azwar optimis target pengesahan RPP bisa tuntas sesuai tenggat waktu yang sudah ditetapkan. April depan.

Sumber : Jambi Independent

Ancaman Boikot Honorer Tak Ganggu UN

2012-02-15T17:23:00.001-08:00

JAMBI – Menghadapi Ujian Nasional (UN) mendatang, pemerintah daerah di provinsi Jambi sepertinya cukup percaya diri (Pede). Meski secara nasional ada 20 ribu honorer yang mengancam pemboikotan UN, tapi di provinsi Jambi mereka tak begitu mengkhawatikan. Bahkan, mereka percaya untuk kondisi pendidikan di Jambi ini masih baik. Guru honorer yang mencapai ribuan orang di Kota Jambi akan dilibatkan dalam pelaksanaan UN tahun 2012 ini. Hal ini ditegaskan langsung oleh Jumisar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi kepada Jambi Ekspres (Group JPNN).

Menurutnya, semua guru akan diberdayakan dalam pelaksanaan UN 2012 ini, termasuk juga tenaga honorer. “Tenaga guru honorer juga akan kita libatkan dalam pelaksanaan UN tahun 2012 ini nantinya,” katanya ketika dikonfirmasi kemarin.

Ditanyakan mengenai jumlah guru honorer yang ada di Kota Jambi, dirinya mengatakan jumlahnya mencapai ribuan orang. Sayangnya, ia tak mengetahui pasti berapa jumlah tenaga honorer tersebut. “Jumlah banyak. Guru honorer yang ada di Kota Jambi dan terdata masuk dalam database serta mengantongi NUPTK, jumlahnya mencapai ribuan orang. Namun jumlah pastinya saya kurang tahu pasti,” tegasnya.

Lalu, bagaimana keterlibatan guru honorer dalam pelaksanaan UN tahun 2012 ini" Jumisar menjelaskan, guru honorer akan ikut serta menjadi pengawas ujian. “Ada yang jadi pengawas, ada juga yang menyiapkan bahan untuk ujian dan mungkin juga untuk tenaga tekhnis nantinya,” jelasnya.

Disebutkannya, jadwal UN akan dilaksanakan mulai 16 April mendatang. “Untuk tingkat SMA sederajat pelaksanaan ujiannya akan berlangsung pada 16 April mendatang. Begitu pula juga untuk tingkatan SMP sederajat juga akan berlangsung mulai tanggal 16 April,” bebernya.

Akan tetapi, untuk tingkatan SD sederajat, UN kemungkinan akan dilaksanakan pada tanggal 8 atau 9 Mei 2012. “Untuk menyambut UN ini, semua persiapan sudah kita lakukan dengan maksimal. Kepada anak-anak kita sudah mencoba memberikan bekal yang lebih baik,” sebutnya.

Disamping itu, sambungnya, pihaknya juga sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk anak-anak dalam melaksanakan try out. “Kita sudah mempersiapkan bahan untuk melakukan try out. Soal untuk try out sudah kita bagikan kepada siswa,” ungkapnya.

Apakah ada kekhawatiran Dinas Pendidikan, jika guru honorer bisa saja melakukan boikot terhadap pelaksanaan UN mendatang" Dirinya dengan mantap mengatakan, tak ada kekhawatiran sama sekali.

“Itu tidak ada. Tidak mungkin ada pemboikotan. Guru kita di Kota Jambi ini kan semuanya baik-baik. Jadi tidak mungkin ada pemboikotan pelaksanaan UN,” ujarnya.

Sementara itu, Novi Irwan, salah seorang tenaga honorer yang mengajar di MTs Tarbiyah Mazniyah, yang sudah mengajar kurang lebih 4 tahun di sekolah tersebut mengatakan, biasanya terlibat dalam pelaksanaan UN sebagai pengawas.

“Biasanya mengawas di sekolah. Bukan di sekolah tempat saya mengajar. Karena itu tergantung penempatan. Karena sistimnya pakai sistim silang,” ujarnya.

Dirinya mengaku, setiap tahun memang selalu dilibatkan. Dalam pelaksanaan ujian nasional. Namun, pada tahun 2011 lalu, dirinya mengaku tak dilibatkan dalam pelaksanaan UN. “Tahun ini kita mengharapkan dilibatkan dalam pelaksanaan ujian nasional ini,” ungkapnya.

Untuk mengawas, sambungnya, memang ada insentif yang diberikan dari sekolah. “Rp 25 ribu perhari untuk mengawas 2 mata pelajaran. Yang membayar dari sekolah,” pungkasnya. (wsn)

Sumber : JPNN

Guru Honorer Tuntut Jadi PNS

2012-02-15T17:22:00.001-08:00

Guru honorer di Kab. Bandung masih berharap untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Tuntutan itu disampaikan sejumlah organisasi guru honorer, seperti Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI), Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS), dan Forum Honorer Indonesia (FHI) kepada Komisi D DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa (14/2).

Dalam pertemuan terbuka tersebut, juga dihadirkan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP). Pertemuan dipimpin langsung Ketua Komisi D DPRD Kab. Bandung, Arifin Sobari dan dihadiri sejumlah anggota komisi yang membawahi bidang pendidikan.

Ketua PGHI Kabupaten Bandung, Dedi Mulyadi menuturkan, pertemuan ini merupakan dorongan kepada lembaga legislatif dan eksekutif untuk mendesak pemerintah pusat agar segera mengangkat para guru honorer menjadi PNS. Sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) tentang pengganti PP No. 48/2005 jo 43 tahun 2007 tentang rekruetmen CPNS dari tenaga honorer.

"Jumlah guru honorer di Kabupaten Bandung sebanyak 12.640 orang. Hingga sekarang status kepegawaiannya enggak jelas, honornya pun jauh di bawah upah minimum kabupaten (UMK). Upah yang kami terima bervariasi, antara Rp 150.000 hingga Rp 500.000/bulan," terang Dedi Mulyadi.

Menyangkut perhatian dari Pemkab Bandung, ia menilai sudah baik. Terbukti dari penyiapan anggaran sebesar Rp 3 miliar yang dialokasikan dari APBD murni 2012 dan anggaran tambahan dijanjikan pada perubahan APBD 2012.

"Kami berharap perhatian pemerintah daerah tidak sebatas pada bantuan honor, tapi juga ikut mendorong pemerintah pusat untuk melakukan pengangkatan guru honorer menjadi PNS," katanya.

Perwakilan dari FKGHS Kabupaten Bandung, Tatang mendesak BKPP untuk mengumumkan secara terbuka melalui media massa hasil pendataan guru honorer yang memiliki persyaratan untuk diangkat sebagai CPNS. Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari praktik jual beli CPNS yang disinyalir kerap terjadi.

"Pengumuman itu semata-mata untuk pengamanan data siluman. Kita pun menyayangkan sikap pusat yang mengeluarkan moratorium PNS. Kebijakan itu sangat berpengaruh pada nasib guru honorer," ujarnya.

Data normatif

Perwakilan dari BKPP Kabupaten Bandung, Yani menjelaskan, hingga sekarang BKPP belum memiliki database resmi mengenai jumlah guru honorer. Data yang ada di BKPP hanya data norminatif yang ada di tiap-tiap sekolah.

"Kalau database itu pengumpulan datanya harus bersama-sama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Data nominatif yang kami miliki akan kita validasi lagi April mendatang. BKPP pun terbuka kepada organisasi guru honorer untuk mengawal proses pendataan ini, sehingga kekhawatiran rekan-rekan guru tidak menjadi kenyataan," paparnya.

Ketua Komisi D DPRD Kab. Bandung, Arifin Sobari menegaskan, DPRD Kab. Bandung mendukung keinginan para guru honorer untuk diangkat sebagai PNS. Penghasilan yang masih minim dengan status kepegawaian yang tidak jelas, dipandang tidak sebanding dengan pengorbanan dan dedikasi mereka.

"Sekarang tinggal menunggu janji pemerintah pusat untuk merealisasikan pengangkatan guru honorer jadi PNS. Saya berharap pusat memenuhi janjinya itu," tandas Arifin.

Sumber : Klik - Galamedia

Pisahkan Kepentingan UN-Honorer

2012-02-14T17:15:00.001-08:00

PALEMBANG – Ancaman Dewan Kehormatan Honorer Indonesia (DKHI) yang akan memboikot ujian nasional (UN) disikapi bijaksana Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel. Kadisdik Sumsel, Drs H Ade Karyana MEd melalui Kabid Dikmenti yang juga panitia UN Drs Widodo MEd meminta antara UN dan pengangkatan honorer menjadi calon PNS (CPNS) tidak dicampuradukkan.
   “Tolong dipisahkan, tidak bisa UN dan proses pengangkatan CPNS dicampuradukkan karena keduanya dua hal yang berbeda,” ungkapnya, tadi malam. Menurutnya, UN menjadi kerja bersama seluruh jajaran pendidikan, termasuk para guru honorer. Tujuannya untuk menguji tingkat pembelajaran para siswa dan kerja para guru.
   ”Dengan segala perjuangan kita memperjuangkan nasib para guru honorer. Mudah-mudahan tidak ada yang namanya mau boikot pelaksanaan UN nanti,” kata Widodo. Pasalnya, citra guru salah satunya ditentukan dari tingkat laku dan perbuatan seluruh guru, tidak hanya yang berstatus PNS tapi juga guru honorer.
   Guru merupakan sosok yang pantas digugu dan ditiru generasi muda. ”Jangan rusak citra guru sebagai pengabdi dan pejuang tanpa tanda jasa karena sesuatu yang kurang baik,”ucapnya. Justru para guru honorer harus menunjukkan sikap dan tindakan terpuji agar tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengangkat mereka menjadi PNS.
   Terkait keberadaan guru honorer di Sumsel, kepastian jadi tidaknya mereka diangkat menjadi PNS di tahun ini tergantung BKN (Badan Kepegawaian Nasional), termasuk berapa guru honorer di Sumsel. Tentu saja setelah ada aturan hukum yang saat ini masih ngambang di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
   ”Kita dari Disdik dan pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota berusaha keras memperjuangkan para guru honorer agar segera bisa diangkat menjadi PNS,”tegas Widodo. Namun, kembali lagi kapan pengangkatan itu tergantung dari kemampuan finansial dalam APBN. Ketersediaan dana itulah yang melatarbelakangi jumlah/kouta pengangkatan PNS, termasuk dari guru honorer tiap tahunnya.
    Sebelumnya, ancaman boikot UN ini keluar dari DKHI. Organisasi tenaga honorer yang berbasis di Semarang itu memberikan toleransi hingga bulan depan kepada Kemen PAN-RB untuk memasukkan rencana peraturan pemerintah (RPP) pengangkatan honorer ke Sekretariat Negara (Setneg). Jika tidak, mereka mengancam akan memboikot pelaksanaan UN, yang dimulai April nanti.
    Terpisah, seluruh kepala sekolah (kepsek) di Metropolis mendatangi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Palembang, kemarin. Kedatangan ratusan kepsek itu, bukannya melakukan aksi, tapi mengambil format A1 (formulir pendaftaran peserta sertifikasi guru) dalam pelaksanaan sertifikasi guru 2012.
   “Mau ngambil A1 sertifikasi guru yang terdaftar,” ujar Miss Sutra, kepala TK Paramount School. Bila terdapat kesalahan pada data, berkas tersebut harus dikembalikan hari ini untuk entry data. Selanjutnya, pengambilan nomor peserta ujian 20 Februari dan lima hari berikutnya pelaksanaan tes di Universitas Sriwijaya (Unsri).
   Diperkirakan, tes selama 2 jam pada 25 Februari nanti. Di tempatnya, ada 9 guru yang bakal mengikuti tes ujian sertifikasi guru tersebut, yakni 5 guru SD dan 4 TK. “Kita nggak ada yang pegawai negeri, semuanya swasta,” bebernya seraya mengatakan, sertifikasi guru ini merupakan yang pertama baginya.
   Kepala Disdikpora Palembang, Riza Fahlevi melalui Kabid Perencanaan, Pembangunan dan Program, Edy Manhar mengatakan, jumlah guru yang memiliki NUPTK (nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di Kota Palembang mencapai 28.174 orang. Mereka merupakan guru PNS, guru tetap yayasan swasta dan guru yang diangkat Pemkot Palembang atau honor.
   “Guru PNS sebanyak 11.076 orang, sisanya merupakan tenaga honor dan swasta,” kata Edy. Dari jumlah yang ada tersebut, guru yang telah bersertifikasi dari 2006-2011 lalu mencapai 8.307 orang. Artinya, masih banyak guru yang belum sertifikasi atau baru 29,48 persen (30 persen).
   “Yang belum sebanyak 19.867 guru di Palembang,” katanya. Secara bertahap tiap tahun, mereka akan disertifikasi menunggu kuota yang diberikan pusat kepada LPMP di setiap provinsi-nya.
“Sampai akhir 2015 nanti, kita prediksi di Kota Palembang bisa mencapai 50 persen,” katanya. Sebab, saat 2016 mendatang tak lagi menggunakan sistem portofolio, melainkan pendidikan sertifikasi guru selama setahun. Jadi, perlu waktu setahun mendapatkan sertifikasi dan tunjangan dari pemerintah tersebut.
Pendek kata, pemilik NUPTK yang bakal memiliki sertifikasi tersebut hanya mencapai 14 ribuan guru. Sementara sisanya 14 ribu guru lainnya, harus melalui ujian pendidikan selama setahun.
   Pada 2011 lalu, kuota sertifikasi guru yang diberikan Kemendikbud sebanyak 3.192 orang. Namun, yang lulus sertifikasi mencapai 2.887. Selain karena tak lulus administrasi, juga disebabkan oleh pensiun dan tak memenuhi syarat. Tahun ini, kuota yang diberikan tak sebanyak 2011, hanya 1.838 guru pemilik NUPTK.
   Yang berhak mengikuti sertifikasi pendidik hanya 1.618 orang saja. Data ini ditetapkan dalam A1 yang sebelumnya telah dikoreksi untuk ikut dalam tes di Universitas Sriwijaya (Unsri). “Usia maksimal harus 59, kemudian dipertimbangkan pangkat dan golongannya, pendidikan S-1, masa kerjanya dan sebagainya,” bebernya. Dalam sertifikasi guru ini, pihaknya memprioritaskan guru yang berprestasi.
   Ia meminta kepada sejumlah kepsek negeri dan swasta yang mengambil format A1 kemarin untuk segera melaporkan ke Disdikpora hari ini. “Kita harapkan besok (hari ini, red) sudah dikembalikan bila ada berkas yang salah, supaya langsung bisa kita entry. Kita tunggu sampai pukul 16.00 WIB, karena akan langsung kita kirim online ke pusat,” bebernya.
   Mereka yang telah memiliki sertifikasi, diberi tunjangan tambahan penghasilan yang besarnya satu bulan gaji pokok. Tahun ini, rencananya akan diberikan per triwulan. “Tahun ini, April mendatang sudah dibayarkan. Tapi, hal tersebut tetap tergantung data guru sertifikasi yang diperbaharui setiap tahunnya dan di-SK-kan. Para guru sertifikasi ini tetap harus registrasi ulang,” imbuhnya.(tha/rei)

Sumber : Sumatera Express

Pemerintah Janji Tuntas April

2012-02-13T19:35:00.000-08:00

JAKARTA, FAJAR -- Nasib puluhan ribu pegawai honorer di tanah air masih akan terkatung-katung. Setidaknya sampai April mendatang. Pemerintah berjanji menuntaskan pengangkatan tenaga honorer maksimal pada April nanti.

Janji pemerintah tersebut disampaikan jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Senin 13 Februari. Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo berharap agar pemerintah benar-benar menepati janji. Kalau tidak, polemik di kalangan tenaga honorer bakal semakin besar.

Janji mengangkat honorer sudah muncul pada Agustus 2011. Saat itu Kemen PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa rancangan peraturan pemerintah (RPP) akan diteken Presiden SBY paling lambat akhir 2012. Nyatanya, hingga saat ini RPP tersebut tidak kunjung diteken. Draf RPP itu masih mengendap di Kemen PAN-RB. ”DPR kompak. Persoalan honorer harus dituntaskan segera,” tegas Ganjar.

Di tengah gelombang desakan penuntasan pengangkatan honorer, beredar kabar tak sedap. Ketua Umum Forum Honorer Indonesia (FHI) Nur Ainie mengatakan, muncul laporan kecurangan atau manipulasi update data tenaga honorer. Baik untuk kategori 1 yang digaji oleh APBN atau APBD maupun kategori 2 yang sumber gajinya berasal dari non-APBN atau APBD.

Beberapa daerah yang bermasalah adalah Brebes dan Blora di Jawa Tengah serta Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Juga, beberapa daerah di Lampung. ”Jika benar-benar serius, pengangkatan honorer di daerah yang masih kasus tadi dilangkahi dulu,” pinta Ainie.

Namun, terwujudnya harapan itu kecil karena pemerintah sangat hati-hati dalam mengambil kebijakan strategis. Termasuk, urusan penuntasan pengangkatan honorer menjadi CPNS.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengungkapkan bahwa hasil verifikasi dan validasi yang akhirnya menetapkan 67 ribu honorer K-2 (kategori 2) memunculkan indikasi rekayasa atau manipulasi. ”Kami masih menerima laporan pengaduan tentang pendataan tenaga honorer,” ujar Azwar. Laporan tersebut datang dari DPR, DPRD, asosiasi tenaga honorer, sejumlah LSM, dan masyarakat perorangan.

Kemen PAN-RB membawa nasib RPP pengangkatan honorer ke rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono pada Selasa pekan lalu. Sehari kemudian Kemen PAN-RB menindaklanjuti hasil rapat tersebut. ”Pada intinya, perlu dilakukan verifikasi dan validasi ulang,” ujar Azwar.

Upaya itu digarap bareng oleh Kemen PAN-RB, BKN, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Azwar optimistis target pengesahan RPP bisa tuntas April mendatang, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. (jpnn/sil)

Sumber : JPNN

Pemerintah Pastikan Angkat Tenaga Honorer Jadi PNS

2012-02-13T17:10:00.000-08:00

JAKARTA – Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) akan mengajukan Peraturan Pemerintah (PP) Pengangkatan Tenaga Honorer ke Sekretariat Negara (Setneg).

Wamenpan dan RB Eko Prasodjo mengatakan, PP pengangkatan tenaga honorer ini memang ada karena atas kesepakatan politik pemerintah dengan DPR.Tahap verifikasinya sudah selesai dan segera dikirimkan ke Setneg. ”Pembahasannya sendiri lintas wilayah yakni seluruh kementerian, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP),”ungkapnya di Jakarta kemarin.

Namun,katanya,sebelum diajukan ke Setneg, Kemenpan dan RB akan membahas pengangkatan ini lebih dalam dari segi hukumnya ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan dari kemampuan anggaran negara oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Guru Besar Fisip UI ini menyebutkan, jika tidak ada masalah dalam pembahasan dengan kedua kementerian tersebut, PP langsung di-serahkan ke Setneg.”Pengangkatannya kita harap secepatnya,”katanya.

Dia juga menegaskan belum bisa mengalkulasi jumlah kuota yang akan diangkat. Berdasarkan data saat ini, jumlah tenaga honorer yang belum diangkat mencapai 67.000 orang. Anggota Komisi II DPR Abdul Hakam Naja menyatakan, penuntasan pengangkatan pegawai honorer jangan dibiarkan berlarut-larut sebab bisa mengganggu kinerja pelayanan mereka kepada masyarakat.

”Ini kanmengenai kesejahteraan juga mereka juga,”ucapnya. Politikus dari Fraksi PAN ini menyebutkan, salah satu masalahyangberlarutialahvalidasi data tenaga honorer yang tersebardiseluruhinstansi. Apalagi verifikasi dan validasi ulang itu juga berguna untuk mengusut dugaan kecurangan atau manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan kepada BKN maupun instansi pemerintah.

Dia menegaskan,Komisi II DPR mendesak pemerintah agar dapat menyelesaikan RPP paling lambat April 2012 dan selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II.Untuk itu,Kemenpan dan RB bersama BPKP dan BKN diminta untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah.

Sementara itu, Ketua Federasi Honorer Indonesia Ainie menjelaskan,pihaknya akanmelakukan aksi demonstrasi besarbesaran pada 12 Maret nanti. ”Kami menuntut hak pengangkatan kami yang selalu tertundatunda. Nasib kami tidak jelas, padahal kami selalu diberikan janji-janji manis pengangkatan itu sejak lama,”ungkapnya. neneng zubaidah

Sumber : Harian Seputar Indonesia

GURU HONORER: 350.000 Guru tuntut tunjangan

2012-02-13T17:09:00.000-08:00

Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung Yanyan Herdiyan mengatakan Gubernur Jabar telah menjanjikan akan mencairkan dana tunjangan itu pada Desember 2011.

"Tapi kenyataannya sampai saat ini hampir semua guru honorer belum menerima, kalaupun ada jumlahnya sangat sedikit,"katanya saat berunjuk rasa di halaman Gedung Sate Bandung, Senin (13/02).

Menurut dia, pembagian dana tunjangan tersebut tidak merata. Banyak yang belum mendapatkan dana tersebut seperti di Kabupaten Garut, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Bandung.

Dia menambahkan bahkan nominal yang diberikan pemrov tersebut pun sangat jauh dari yang diinginkkan pihaknya.

FKGH Jabar menginginkan dana tunjangan setiap guru sebesar Rp250.000 per bulan. Namun, gubernur hanya memberi Rp100.000 per tahun.

FKGH Bandung juga mengeluhkan proses pemberian tunjangan daerah untuk guru honorer yang harus menggunakan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK), yagn mayoritas belum dimiliki.

“Disdik Bandung ingin yang dapat tunjangan adalah yang memiliki NUPTK, kami keberatan karena banyak yang belum punya. Pengurusan NUPTK itu lama dan sering ada pungutan liar saat mengurusnya,” jelasnya.

Disdik Kota Bandung, lanjutnya, menganggarkan dana tunjangan tersebut sebesar Rp50 miliar. Berdasarkan data FKGH jumlah guru honorer yang ada di Kota Bandung mencapai 16.000 orang.

“Dengan dana itu masing-masing guru bisa mendapat Rp3 juta per tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Oji Maroji mengatakan dana tunjangan tersebut akan segera dicairkan kepada seluruh guru honorer yang tercatat di NUPTK.

“Dan termasuk juga yang berdasarkan masukan dari FKGH, FKGHS,PGRI,dan AGI. Kami akan mengupayakan musyawarah dengan asosiasi supaya sepakat dan bisa dibagi rata,” katanya.

Menurutnya jumlah guru honorer yang memiliki NUPTK sebanyak 14.772 orang. Saat ini, pendistribusian dana tersebut belum bisa berjalan karena proses verifikasi masih berlangsung. (k29/Bsi)

Sumber : Bisnis.Com

PP Honorer jadi CPNS Ditenggat April

2012-02-13T17:07:00.001-08:00

JAKARTA--Pemerintah dan DPR RI memutuskan akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap instansi pusat maupun daerah yang memiliki lebih dari 200 tenaga honorer tertinggal kategori satu.

Langkah serupa juga dilakukan terhadap instansi pemerintah yang data honorernya mendapat laporan pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan kepada presiden, wakil presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), serta kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Disinyalir terdapat indikasi rekayasa ataupun manipulasi data tenaga honorer yang disampaikan oleh sejumlah instansi pemerintah kepada BKN,” ujar Menpan-RB Azwar Abubakar dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (13/2).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Effendi itu, DPR RI juga mendesak pemerintah agar dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS menjadi PP, paling lambat April 2012 dan selanjutnya dilaporkan kepada Komisi II DPR. U

Untuk itu, Kemenpan-RB bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BKN diminta segera menyelesaikan dan menuntaskan kegiatan verifikasi dan validasi ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah secara tepat dan akurat.

"Pemerintah harus menyelesaikan RPP Honorer Tertinggal paling lambat April. RPP ini sudah terlalu lama molor," tegas Taufik.

Terkait dengan RPP honorer, Azwar mengatakan, saat ini pihaknya telah menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diproses lebih lanjut menjadi PP.

Dalam kesempatan itu, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno mengemukakan, dari 152.130 tenaga honorer kategori I, hampir semuanya telah divalidasi dan diverifikasi. Hasilnya, hingga 31 Desember 2011 sebanyak 72.569 memenuhi kriteria (MK), dan 77.891 orang tidak memenuhi kriteria (TMK).

Sedangkan tenaga honorer kategori II yang telah sampai BKN per 31 Mei 2011 berjumlah 633.824 orang. Jumlah ini mengalami penambahan data kategori I sebanyak 8.956, sehingga jumahnya menjadi 642.780 orang. Mereka terdiri dari tenaga honorer di instansi pusat sebanyak 84.996 orang, dan di daerah mencapai 577.784 orang.(esy/jpnn)

Sumber : JPNN

20 Ribu Honorer Boikot Unas

2012-02-12T17:52:00.000-08:00

JAKARTA - Ujian Nasional (Unas) 2012 yang tinggal dua bulan lagi terancam buyar. Penyebabnya bukan disebakan keterlambatan distribusi soal. Tetapi, 20 ribu honorer guru dan tenaga kependidikan mengancam boikot gebyar tahunan itu.

Mereka menuntut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengangkatan honorer tidak boleh lama-lama ngendon di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Ancaman boikot Unas ini keluar dari Dewan Kehormatan Honorer Indonesia (DKHI). Organisasi tenaga honorer yang berbasih di Semarang itu memberikan toleransi hingga bulan depan kepada Kemen PAN-RB untuk memasukkan RPP pengangkatan honorer ke Sekretariat Negara (Setneg). "Jika Maret dimasukkan ke Setneg, perkiraan kita bulan itu juga akan disahkan presiden," kata Ketua Umum DKHI Ali Mashar, Minggu (12/2).

Sebaliknya, jika tidak ada tanda-tanda iktikad baik dari Kemen PAN-RB untuk memasukkan RPP itu ke Setneg, maka Ali mengatakan tidak bisa membendung seruan mogok kerja masal rekan-rekannya sesama honorer menjelang dan selama unas.

Dia mengatakan, saat ini anggotanya ada 30 ribu tenaga honorer. Dimana 20 ribu diantaranya adalah guru dan tenaga kependidikan. Sisanya adalah tenaga medis dan administrasi di kantor pemda.

Ali yang juga menjadi tenaga honorer bagian administrasi di sebuah SMK di Kabupaten Semarang itu mengatakan, selama ini gelaran unas paling banyak melibatkan honorer. "Terutama bagian administrasi," katanya.

Ali mencontohkan, di sekolahnya ada 15 tenaga administrasi dan tenaga kependidikan, satu diantaranya adalah PNS. Dia menyebutkan unas tidak akan berjalan jika hanya ada 1 tenaga administrasi PNS yang bekerja.

Keterlibatan tenaga kependidikan honorer dalam unas tidak hanya tenaga administrasi saja. Mulai dari penjaga keamanan, tukang kebun, tukang bersih-bersih sekolahan, hingga penjaga malam terlibat dalam unas. Ali mencontohkan, andai kata ada satpam mogok, pasti ketertiban lingkungan sekolah saat unas terganggu.

Contoh berikutnya jika tukang bersih-bersih sekolah yang masih honorer juga mogok kerja. "Banyangkan apakah peserta unas bisa nyaman mengerjakan ujian jika sekolahnya kotor. Apalagi kamar mandinya bau karena tidak ada yang membersihkan," terang Ali.

Ancaman paling banter muncul manakala seluruh tenaga administrai atau tata usaha (TU) honorer. Sebab, kata Ali, selama ini peran TU atau tenaga administrasi yang didominasi honorer, cukup sentral menjelang, selama, dan pasca unas.

Di antaranya sebelum unas tugas mereka adalah mengentri daftar tetap nama-nama peserta unas. Selanjutnya menerima nomor peserta lalu disebar ke siswa dan ditempel ke meja-meja peserta.

"Mana mungkin guru yang menempel nomor soal itu. Apalagi apa mungkin peserta unas sendiri yang menempelnya, pasti kacau," jelas dia. Ali menandaskan gerakan mogok kerja menjelang, selama, dan setelah unas ini sudah kompak disuarakan honorer di sekolah negeri dan swasta.

Mumpung unas masih akan dilangsungkan pertengahan April mendatang, Ali mengingatkan pemerintah masih punya waktu untuk lebih memperhatikan nasib honorer.

Sebelumnya, dia sudah khawatir jika rencana pengangkatan langsung 76 ribu tenaga honorer kategori 1 (digaji APBN atau APBD) batal. Sebab, RPP yang melandasi pengangkatan tersebut ditolak Setneg dan dikembalikan lagi ke Kemen PAN-RB.

"Sejatinya kami tidak ingin mengorbankan siapapun. Tetapi nasib kami sendiri sampai sekarang tidak jelas," pungkas Ali. (wan)

Sumber : JPNN

M Nuh Minta Honorer Tak Mogok

2012-02-12T17:51:00.001-08:00

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendikbud) Mohammad Nuh merespon langsung rencana aksi mogok ribuah honorer DKHI saat gelaran unas. Dia mengingatkan, urusan pengangkatan honorer tidak perlu dikatikan dengan pelaksanaan unas.

"Pihak-pihak itu perlu menjelaskan duduk perkaranya seperti apa. Kami terbuka," tandasnya, Minggu (12/2).

Nuh menyayangkan jika akhirnya aksi mogok ini merugikan jutaan peserta unas. Pihak Kemendikbud merasa tidak suka dengan aksi ancam-ancaman seperti ini. Sebagai seorang guru atau tenaga kependidikan, para honorer yang berniat mogok saat unas harus bisa menjelaskan dengan baik akar persoalan yang selama ini terjadi.

Jika memang terkait rencana pengangkatan honorer yang terkatung-katung, Nuh mengatakan bisa dicari solusinya. "Semua bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai ada yang dirugikan," kata dia.

Menteri asal Surabaya itu mengingatkan para honorer di lingkungan sekolahan jika mereka itu beda sekali dengan buruh-buruh di pabrik sepeda motor atau pabrik lainnya. Proses pengangkatan honorer di lingkungan pendidikan sendiri, kata Nuh, harus melalui berbagai kajian. Khususnya tentang sebaran PNS.

Dia menjelaskan sulit mengabulkan usulan pengangkatan honorer menjadi CPNS di suatu daerah yang PNS-nya sudah padat. "Di satu sisi ada daerah yang kurang sekali PNS-nya," kata Nuh.

Untuk itu, perlu ada perhitungan untuk pemerataan aparatur negara sipil atau PNS yang akurat sehingga tidak terjadi ketimpangan. (wan)

Sumber : JPNN

Soal Honorer Tertinggal, Daerah Terus Buru BKN

2012-02-12T17:50:00.001-08:00

JAKARTA - Molornya penetapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Honorer Tertinggal menimbulkan keraguan daerah. Ujung-ujungnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun terus diburu.

"BKN sekarang makin tambah ramai. Hampir tiap hari ada kunjungan dari daerah. Kalau dihitung-hitung hampir semua provinsi sudah ke BKN dan menanyakan hal yang sama, yaitu kapan honorer tertinggal diangkat CPNS," ungkap Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Sabtu (11/2).

BKN, lanjutnya, terus diburu karena daerah mencurigai ada kesengajaan untuk menahan penetapan PP tersebut. Terlebih ketua tim verifikasi dan validasi honorer tertinggal kategori satu adalah pejabat BKN.

"Banyak DPRD kabupaten/kota maupun provinsi menanyakan, apakah honorer kategori satu akan diangkat atau tidak. Sebab, sudah satu tahun lebih statusnyanya tidak jelas," ujarnya.

Kepada wakil rakyat itu, Tumpak mengatakan, BKN serius menuntaskan permasalahan tenaga honorer. Hanya saja BKN masih menunggu pemerintah menerbitkan PP terbaru mengenai tenaga honorer. Setelah PP ini terbit, BKN akan menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BKN sebagai petunjuk pelaksanaannya.

"Setelah PP terbaru tentang tenaga honorer dan Perka BKN tentang tenaga honorer ini diterbitkan, BKN akan melakukan pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori satu dan rencana pelaksanaan tes sesama tenaga honorer kategori II yang pengangkatannya disesuaikan dengan keuangan negara," tuturnya. (Esy/jpnn)

Sumber : JPNN

PKB Perjuangkan Nasib Guru Honorer

2012-02-10T19:44:00.001-08:00

JAKARTA – Konsistensi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) dalam memperjuangkan nasib sejumlah guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sepertinya tak kenal lelah dan patut dicontoh oleh fraksi lainnya. Tidak hanya itu, fraksi dibawah pimpinan Marwan Jafar ini juga total memperjuangkan peningkatan gaji Peyuluh Agama.

“Perjuangan kita untuk guru honorer agar segera diangkat menjadi PNS, kita dari awal sudah usahakan, kita sudah total untuk itu. Mulai Buka posko, sampai mimpin aksi agar jadi pegawai sudah bahkan lobi juga sudah,” ujar Ketua F-PKB, Marwan Jakar kepada INDOPOS (Group JPNN), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Marwan, F-PKB ingin mendengarkan aspiras-aspirasi masyarakat bawah. Oleh karena itu, guru honorer harus tetap diapresiasi begitupun kalangan penyuluh Agama yang notabene banyak alumni pesantran agar mendapatkan kesejahteraan lebih baik. ”Mereka ini kasihan, ada yang dari daerah terpencil, ini kurang diperhatikan, bahkan disia-siakan. Tentu kita tidak bisa tinggal diam,” tambahnya.

Lebih lanjut, politisi PKB ini mengaku kecewa dengan kinerja menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, terkait masih kurangnya perhatian terhadap guru-guru honor yang banyak tersebar di daerah-daerah terpencil. “Kita sudah berjuang di komisi, tepatnya di Komisi II, semua jalur sudah kita coba, mulai dari forum lobi sampai aksi, tapi menterinya kurang begitu memberikan respon yang positif,” keluhnya.

Lebih lanjut, dirinyapun meminta bantuan partai-partai besar bisa membantu mengakomodasi kepentingan para guru honorer tersebut. Agar lebih memperhatikan nasib para pendidik dan penyuluh agama yang nasibnya tidak jelas dan banyak tersebar di daerah tertinggal.

“Saya kira jika hanya F-PKB yang berjuang, akan berat karena itu butuh dukungan dari semua fraksi lainnya,” imbuhnya.

Hal senada juga diucapkan anggota F-PKB lain, Ali Maschan Moesa. Menurut Ali, fraksinya sudah mati-matian memperjuangkan agar para guru honorer tersebut dijadikan PNS. “Kita suda maksimal membantu guru honorer bersama komisi 10 dan 2,” katanya.

Namun, ia menyesal dengan sikap yang lamban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Kemen PAN). Ke depan, pemerintah harus menghargai jerih payah guru tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan menambah anggaran di APBN. “Mereka (pemerintah) harus berani menganggarkan 5 persen dari GNP seperti di Malaysia,” tandasnya.

Sementara itu, terkait nasib para penyuluh agama yang berada di bawah Kementerian Agama, anggota Komisi VIII Abdul Hakim, mengaku sangat prihatin, mengingat beban dan pengabdiannya yang agak kurang sebanding dengan gajinya. Padahal, predikat “guru umat” yang melekat kepada Penyuluh Agama, selalu bekerja tanpa mengenal jam dinas, malah persoalan waktu siang atau malam bukan penghalang untuk terus berbakti kepada masyarakat.

“Sebagai penyambung lidah Depag di masyarakat, keberadaan Penyuluh Agama sangat dirasakan kontribusinya. Meskipun penempatan penyuluh satu orang untuk satu kecamatan, dan jumlahnya belum merata di setiap lecamatan. Jadi sangat ironis jika hanya digaji sekitar Rp150 ribu perbulan,” terangnya pada INDOPOS, melalui siaran persnya. (dms)

Sumber : JPNN

67 Ribu Honorer Gagal Diangkat CPNS

2012-02-10T18:43:00.000-08:00

JAKARTA - Polemik pengangkatan langsung tenaga honorer kategori 1 (K1) terus bergulir. Skenario pengangkatan langsung honorer K1melalui RPP pengangkatan honorer terancam buyar. Sebab, hingga saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) belum menyerahkan draf RPP itu ke Sekretariat Negara (Setneg).

Perkembangan terbaru keberadaan RPP ini dipaparkan oleh Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasojo. Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan memang draf RPP masih di kantornya. "Sudah kami masukkan ke Setneg. Tapi dikembalikan lagi untuk dilakukan pengkajian," kata dia. Namun, dia enggan merinci betuk kajian yang diharapkan Setneg tersebut.

Eko mengatakan, tindak lanjut dari pengembalian draf RPP tersebut adalah, pihaknya segera menggelar rapat pertemuan dengan jajaran kementerian yang berkepentingan dengan pengangkatan tenaga honorer ini. Diantaranya adalah Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), serta Kemenkes (Kementerian Kesehatan).

Agenda utama dalam pertemuan ini adalah menindaklanjuti masukan-masukan dari Setneg. Eko juga mengatakan, dalam pertemuan ini akan dilakukan pembahasan tentang verifikasi ulang data honorer yang akan diangkat menjadi CPNS. Khususnya untuk honorer K1.

Muncul kabar jika kuota honorer K1 67 ribu bakal menyusut akibat verifikasi ulang ini. Sebab, dalam penyusunan ini ditemukan praktek penggelembungan data honorer K1. Diperkirakan, nantinya jumlah honorer K1 menyusut menjadi 42 ribu.

Eko belum berkomentar terkait rencanan verifikasi ini. Dia mengatakan, masih menunggu pertemuan lintas kementerian tersebut untuk membahas lebih lanjut rencana verifikasi ulang ini. Diantara pos tenaga honorer yang diperkirakan banyak mengalami perubahan adalah di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Khususnya di pos tenaga sipir. Sementara kouta pengangkatan tenaga honorer guru dan tenaga medis bakal mengalami penyusutan setelah verifikasi tadi.

Menurut Eko, pihak Kemen PAN dan RB cukup serius menyelesaikan pembahasan RPP ini. Dia mengelak jika disebut Kemen PAN dan RB terus mengulur waktu dan tidak pro aktif dalam menyelesaikan proses pengesahan RPP ini. Dia menjelaskan, setelah revisi rampung dan perbaikan lainnya beres draf RPP ini akan segera dimasukkan ke Setneg.

Di bagian lain, Dewan Koordinator Honorer se-Indonesia (DKHI) terus memantau perkembangan penuntasan draf RPP tenga honorer. "Hampir seminggu sekali kita pantau perkembangannya," ujar Ketua Umum DKHI Ali Mashar. Dia mengatakan, sekitar 30 ribu anggota DKHI seluruh Indonesia sampai saat ini masih cemas terkait penuntasan pengesahan RPP itu.

Pria yang menjadi tenaga honorer K2 sebagai tenaga administrasi di sebuah SMK di Kabupaten Semarang itu menjelaskan, pemerintah sangat lambat dalam menuntaskan RPP tenaga honorer ini. Pemerintah mereka sebut lambat karena sejatinya pertengahan 2010 RPP tenaga honorer ini sudah tuntas.

Setelah mengikuti sekian lama perjalanan pembahasan RPP tenaga honorer ini, dia mencoba mengurai sedikit kronolgi pembahasan RPP itu. Menurut Ali, draf RPP sejatinya sudah dimasukkan Kemen PAN dan RB ke Presiden SBY awal Agustus 2011 silam. Selanjutnya Presiden SBY membawanya dalam pembahasan sidang kabinet bidang Politik Hukum dan Keamanan pada 2 Agustus 2011.

Kala itu, dalam sambutannya SBY menyatakan jika RPP tentang pengankatan tenaga honorer menjadi CPNS menjadi perhatian banyak kalangan. SBY meminta pengangkatan tenaga honorer harus direncanakan dan dikalkulasikan dengan tepat dan benar. "Saya sendiri setiap saat mendapatkan pesan melalui dari SMS saudara-saudara kita di seluruh tanah air tentang ini," ujar SBY dalam sambutannya.

Ali mengatakan, permintaan SBY supaya pengangkatan honorer harus direncanakan dan dikalkulasikan dengan benar dan tepat tadi akhirnya berujung pada perbaikan-perbaikan. Dalam sidang kabinet tersebut, Ali mendapatkan informasi dari Kemen PAN dan RB berujung pada beberapa keputusan.

"Pada intinya harus ada perbaikan redaksi dan sosialisasi ke daerah-daerah dulu," kata dia. Ali menambahkan, pemerintah akhirnya menetapkan jika pengankatan honorer ini tidak bisa serta merta begitu saja. Tetapi juga harus didahului dari hasil analisis jabatan (anjab), analisasi beban kerja (ABK), serta proyeksi PNS selama lima tahun.

Ali memperkirakan, RPP honorer ini tidak akan disahkan manakala dari seluruh instansi yang ada di republik ini belum setor berbagai ketentuan tadi. Dari pertemuan terakhir dengan Kemen PAN dan RB beberapa pekan lalu, Ali memperkirakan pemerintah masih dalam tahap mencetak kader-kader untuk menyusun beberapa ketentuan itu.

"Memang ada yang sudah setor anjab, ABK, dan proyeksi PNS. Tetapi belum komplit, selain itu juga harus diverifikasi lagi," jelas Ali. Pokoknya, Ali tidak yakin draf RPP itu bisa rampung dan diteken dalam waktu dekat. Dia berharap, deadline penyerahan anjab, ABK, dan proyek PNS yang ditetapkan hingga Juni depan bisa ditepati seluruh instasi di pusat maupun daerah. Dengan demikian, paling tidak ada sedikit perkembangan menuju pengesahan RPP pengangkatan honorer. (wan)

Sumber : JPNN

Tenaga Honorer Harus Waspadai Upaya Penipuan

2012-02-09T18:40:00.000-08:00

Jakarta-Humas BKN, Tenaga honorer hendaknya mewaspadai berbagai upaya penipuan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terkait pengumuman pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Hal ini perlu dilakukan sehubungan dengan banyaknya upaya penipuan yang mengatasnamakan pejabat Badan Kepegawaian Negara (BKN). Informasi ini disampaikan Direktur Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) III Ulida Lumban Toruan saat menerima anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Semarang di Ruang Rapat lantai 2 gedung II BKN Pusat Jakarta, Kamis (9/2). Pejabat BKN lain yang melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Semarang adalah: Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Dalpeg III.B Carnadi, Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro, Kasubdit Perencanaan Pengembangan Pegawai Badi Mulyono, dan Kasubdit Dalpeg III.C R. Tris Kuryani Syafari. DPRD dan BKD Kabupaten Semarang dalam audiensi ini menanyakan permasalahan moratorium penerimaan CPNS dan tindak lanjut terhadap tenaga honorer.

Pejabat BKN menjelaskan permasalahan kepegawaian kepada DPRD dan BKD Kabupaten Semarang: (kiri-kanan) Direktur Dalpeg III Ulida Lumban Toruan, Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro, dan Kasubdit Dalpeg III.B Carnadi

Ulida Lombun Toruan menegaskan bahwa tindak lanjut yang dilakukan BKN terhadap tenaga honorer masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terbaru mengenai tenaga honorer yang akan diterbitkan Pemerintah. Tindak lanjut ini berupa pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I dan rencana pelaksanaan tes sesama tenaga honorer kategori II yang pengangkatannya disesuaikan dengan keuangan negara.
Pada kesempatan yang sama, Carnadi menjelaskan bahwa berdasarkan data Kedeputian Dalpeg, tenaga honorer di Kabupaten Semarang untuk kategori I berjumlah 39 orang, dimana 26 orang dinyatakan memenuhi kriteria, 13 orang tidak memenuhi kriteria. Ada pun untuk tenaga honorer kategori II berjumlah 1071 orang.

Audiensi sedang berlangsung antara BKN dengan DPRD dan BKD Kabupaten Semarang

Badi Mulyono menegaskan bahwa moratorium penerimaan CPNS dilaksanakan 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Berdasarkan Peraturan Bersama tentang Penundaaan Sementara penerimaan CPNS, tenaga honorer merupakan salah satu unsur yang dikecualikan dalam pelaksanaan moratorium. Pengecualian terhadap moratorium ini juga berlaku pada kementerian/lembaga yang membutuhkan beberapa formasi seperti: tenaga pendidik, tenaga dokter dan perawat pada UPT Kesehatan, dan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, serta Pemerintah Daerah (Pemda) yang belanja pegawainya di bawah/kurang dari 50% dari APBD. Terkait dengan moratorium penerimaan CPNS, tiap instansi pemerintah harus melakukan penataan pegawai dengan optimal. Untuk penataan pegawai dengan baik, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mutlak dimplementasikan.

Petrus Sujendro berharap agar DPRD dan BKD Kabupaten Semarang mendiseminasikan informasi ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga audiensi ini dapat menghasilkan manfaat yang optimal dalam melaksanakan Norma, Standar, dan Prosedur (NSP) di bidang kepegawaian. (aman-tawur)

Sumber : BKN

Penipuan Marak, Honorer Diminta Waspada

2012-02-09T16:40:00.001-08:00

JAKARTA - Aksi penipuan terkait pengumuman pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS makin marak saja. Tak hanya satu dua kali, aksi tersebut hingga saat ini masih berlangsung. Ada yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan-RB), yang yang mencatut Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sikap pemerintah yang belum mengumumkan tenaga honorer yang lolos verifikasi dan validasi, juga akan mendorong makin gencarnya aksi penipuan.

"Tenaga honorer harus mewaspadai berbagai upaya penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini perlu dilakukan sehubungan dengan banyaknya upaya penipuan yang mengatasnamakan pejabat BKN," kata Direktur Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) III Ulida Lumban Toruan di Jakarta, Kamis (9/2).

Ditegaskannya, terhadap nasib puluahn ribu tenaga honorer, BKN masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terbaru mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

"Jadi belum ada pengumuman sama sekali. Kalau ada oknum yang ngaku bisa membantu pengangkatan honorer jadi CPNS, itu tidak benar," tegasnya.

Moratorium penerimaan CPNS dilaksanakan 1 September 2011 sampai 31 Desember 2012. Berdasarkan Peraturan Bersama tentang Penundaaan Sementara penerimaan CPNS, tenaga honorer merupakan salah satu unsur yang dikecualikan dalam pelaksanaan moratorium.

Pengecualian terhadap moratorium ini juga berlaku pada kementerian/lembaga yang membutuhkan beberapa formasi seperti tenaga pendidik, tenaga dokter dan perawat pada UPT Kesehatan, dan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, serta Pemerintah Daerah (Pemda) yang belanja pegawainya di bawah/kurang dari 50 perse dari APBD.

"Terkait dengan moratorium penerimaan CPNS, tiap instansi pemerintah harus melakukan penataan pegawai dengan optimal. Untuk penataan pegawai dengan baik, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mutlak dimplementasikan. Kalau sudah oke, baru bisa melakukan penerimaan CPNS," tandasnya. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

BKN Menampung Aspirasi KGB Terkait Tenaga Honorer

2012-02-08T18:14:00.000-08:00

Jakarta-Humas BKN, Uji publik terhadap pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I baru akan dilakukan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru tentang tenaga honorer. BKN pun akan menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BKN sebagai petunjuk pelaksanaan PP ini. Informasi ini disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Humas Tumpak Hutabarat saat melakukan audiensi dengan para guru honorer Bekasi yang tergabung dalam Komite Guru Bekasi (KGB) di Ruang Rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Rabu (8/2). Selain Kabag Humas, para pejabat BKN yang ikut hadir dalam audiensi ini adalah Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) I.A Paulus Dwi Laksono dan Kepala Subbagian (Kasubbag) Publikasi Petrus Sujendro. Ada pun para pejabat kepolisian yang hadir adalah Kapolsek Kramat Jati Kompol Imran Gultom dan Kanit Bimas AKP Sudaryo.

Audiensi tengah berlangsung antara pejabat BKN (kanan) dan guru honorer KGB (kiri)

Terkait permintaan KGB agar uji publik ini segera diumumkan, Tumpak Hutabarat dengan jelas menegaskan bahwa PP terbaru tentang tenaga honorer akan menjadi payung hukum bagi BKN dalam menindaklanjuti tenaga honorer kategori I dan kategori II. Verifikasi dan validasi yang telah dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap tenaga honorer kategori I adalah dari aspek kepegawaian, ada pun BPKP melakukan verifikasi dan validasi dari aspek pembiayaan terhadap tenaga honorer.

Kabag Humas Tumpak Hutabarat (ketiga dari kanan) menerima aspirasi tertulis dari KGB didampingi Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro (kedua dari kanan) dan Kasubdit Dalpeg I.A Paulus Dwi Laksono (kanan)

Pada kesempatan ini, Tumpak Hutabarat menerima aspirasi tertulis yang disertai dokumen pendukung dari KGB untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan BKN. (aman-tawur)

Sumber : BKN

Guru Honorer Bentangkan Spanduk di BKN

2012-02-08T16:18:00.000-08:00

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan guru yang mengatasnamakan Komite Guru Bekasi melakukan unjuk rasa, Rabu (8/2/2012) pagi. Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk berisi berbagai tuntutan di depan Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jalan Meyjen Sutoyo, arah UKI, Jakarta Timur. Aksi tersebut menuntut pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Ketua Komite Guru Bekasi, Muklis Setiabudi mengatakan, banyak tenaga honorer di instansi pemerintah yang telah lama mengabdi, bahkan sebelum undang-undang yang mengatur para tenaga honorer lahir, namun belum juga diangkat menjadi PNS.
"Mereka dizolimi kekuasaan BKN yang telah berkoonspirasi merekayasa data para tenaga honorer sesuai kepentingan pesanan, sehingga menjadi korban," ujar Muklis dalam orasinya.
Untuk itu, para guru tersebut menuntut BKN untuk melakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan terhitung mulai tugas, agar para guru yang telah mengabdi selama bertahun-tahun diangkat menjadi PNS. Mereka juga menuntut agar para oknum pejabat pemerintah yang merekayasa data tenaga honorer agar ditindak tegas.
Meski dalam kondisi terik matahari, ratusan guru tersebut tetap berdiri sambil membentangkan spanduk untuk memperjuangkan kepentingannya. Di antara spanduk tersebut berisi tuntutan, antara lain, "Nasib Tenaga Honor Bukan Dijualbelikan" dan "BKN Sumber Masalah Tenaga Honorer".
Dalam aksinya, para demonstran juga mengusung keranda mayat yang terbuat dari bambu sebagai simbol matinya nurani pejabat BKN.
Hingga pukul 11.05 WIB, aksi tersebut masih berlangsung dan mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Cililitan menuju Cawang UKI tersendat. Aksi tersebut juga tampak sepi dari penjagaan petugas kepolisian.

Sumber : Kompas.Com

Rekayasa Data Akibatkan Konflik Guru Honorer

2012-02-07T16:58:00.000-08:00

BEKASI, (PRLM).- Komite Guru Bekasi (KGB) menuntut Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menyamaratakan tenaga honorer yang tercecer belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2009. Pengelompokan tenaga honorer ke dalam kategori I (bebas tanpa tes-red) dan II (wajib tes) hanya menimbulkan konflik dan membuat sejumlah pihak berkepentingan merekayasa data.
Perihal rekayasa data tersebut, Ketua KGB Muklis Setiabudi menyebutkan hal demikian terjadi di Kota Bekasi. Keyakinan tersebut didasari penelusuran atas data 221 tenaga honorer Kota Bekasi yang masuk kategori I untuk diangkat menjadi PNS. "Kami memilih sampel berdasarkan daftar I pengajar di SD dan menemukan delapan guru honorer yang masuk kategori I masa kerjanya belum mencapai satu tahun," ucap Muklis kepada wartawan, Selasa (7/2/12).
Padahal berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 5 tahun 2010 tentang Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer, masa kerja tenaga honorer yang bisa diangkat minimal satu tahun pada 31 Desember 2005. Sementara kedelapan pengajar tersebut baru mulai bekerja pada bulan Mei, Juli, dan November 2005.
Kecurigaan lain didasari pada nomor Tenaga Kerja Kontrak (TKK) kedelapan pengajar tersebut. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi menyebutkan jumlah TKK pada tahun 2005 sebanyak 4.114 orang. Namun kedelapan pengajar itu memiliki nomor TKK di atas angka 4.600.
"Kalau memang jumlah TKK tahun itu hanya 4.114 orang, hanya satu yang benar-benar tercecer, yakni Surojo dari SDN Kranji XI. Nomor TKK dia 2.000-an, sedangkan yang delapan itu lebih besar dari jumlah TKK yang ada," kata Muklis.
Bukti hasil penelusuran KGB itu akan disampaikan pada BKN, Rabu (8/2), sekaligus untuk menagih janji. BKN pernah berjanji akan menggugurkan 221 tenaga honorer kategori I asal Kota Bekasi jika ada bukti penyimpangan. (A-184/A-88)***

Sumber : Pikiran Rakyat

Gaji Honorer di Siantar Harus Sesuai UMK

2012-02-06T16:25:00.000-08:00

TRIBUNNEWS.COM,PEMATANGSIANTAR - Penyesuaian Upah Minimum Kota (UMK) Pematangsiantar, Sumatara Utara, dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) juga harus dibarengi dengan kenaikan gaji tenaga honorer dilingkungan Pemko Siantar.
"Kenaikan UMK tidak hanya berlaku untuk karyawan perusahaan tetapi juga untuk tenaga honor," ujar anggota Komisi III, EB Manurung, Senin (6/2.2012).
Menurutnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak menjadi patokan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai honor. Pasalnya, Pemerintah Kota harus mampu meningkatkan PAD dan tidak selalu berpatokan pada nominal yang ada di dalam APBD.
"Pemko tidak bisa membuat sebuah intervensi keterbatasan anggaran. Namun harus mencari solusi yang tepat dan bukan hanya membebankan pada nominal APBD yang ada,"ujarnya.
EB Manurung, menekankan agar kebocoran PAD yang terjadi menjadi celah bagi Pemko menaikkan anggaran.
Saat ini, tenaga honor hanya menerima gaji sekitar Rp 500 ribu atau Rp 22,5 ribu setiap hari kerja. Jumlah tersebut menurut EB Manurung tidak sesuai dengan kebutuhan hidup dan UMK yang ditetapkan oleh pemerintah dan dewan pengupahan.
"Jangan membuat peraturan, tetapi tidak dilaksanakan secara merata," ujar EB Manurung yang menilai kebocoran PAD sangat besar.
Pemko dinilainya selama ini belum benar-benar melakukan pendataan asset yang bisa meningkatkan PAD daerah. Banyak investor, namun PAD tidak meningkat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Siantar Resman Panjaitan mengatakan bahwa UMK KotaPematangsiantar mengalami peningkatan menjadi Rp 1,2 juta dari tahun sebelumnya yakni Rp 1,03 juta.
UMK tersebut sudah diberlakukan sejak Januari 2012 silam untuk seluruh perusahaan baik kategori kecil maupun besar.

Sumber : Tribun News

Moratorium CPNS Hendaknya Dipahami dengan Menyeluruh

2012-02-05T19:20:00.001-08:00

Jakarta-Humas BKN, Moratorium Penerimaan CPNS hendaknya dipahami dengan menyeluruh oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kebijakan Moratorium penerimaan CPNS ini adalah upaya pemerintah dalam melakukan penataan pegawai di instansi-instansi pemerintah dan bukan sekadar penundaaan penerimaan CPNS. Hal ini ditegaskan oleh Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro saat melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Serang di Ruang Rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Selasa (31/1). Selain dihadiri Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro, audiensi ini juga dihadiri Kepala SubDirektorat (Kasubdit) Perencanaan Kompensasi Pegawai Sukamto, dan Kasubdit Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) II.A Suparman. Dalam audiensi ini juga dibicarakan tentang dan tindak lanjut tenaga honorer, selain permasalahan moratorium CPNS.

Para pejabat BKN menjelaskan permasalahan kepegawaian; (kiri-kanan) Kasubdit Dalpeg II.A Suparman, Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro, dan Kasubdit Perencanaan Kompensasi Pegawai Sukamto

Lebih lanjut Petrus Sujendro menegaskan bahwa pelaksanaan moratorium penerimaan CPNS ini dilakukan pada tanggal 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Berdasarkan Peraturan Bersama tentang Penundaan Sementara penerimaan CPNS, tenaga honorer merupakan salah satu unsur yang dikecualikan dalam pelaksanaan moratorium. Pengecualian terhadap moratorium ini juga berlaku pada kementerian/lembaga yang membutuhkan beberapa formasi seperti: tenaga pendidik, tenaga dokter dan perawat pada UPT Kesehatan, dan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, serta Pemerintah Daerah yang belanja pegawai-nya di bawah/kurang dari 50% dari APBD.

Pada kesempatan yang sama, Sukamto menyatakan bahwa tiap instansi pemerintah perlu melaksanakan penataan pegawai dengan baik. Guna mewujudkan hal ini, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mutlak dimplementasikan. Disamping itu, guna pemerataan distribusi tenaga pelayanan masyarakat, PNS harus bersedia ditempatkan di instansi dan wilayah di seluruh Indonesia yang membutuhkan. Jika kebutuhan PNS di suatu daerah telah memadai, diterapkan prinsip zero growth atau pun minus growth.

DPRD Kabupaten Serang mendengarkan penjelasan para pejabat BKN tentang kepegawaian

Pada kesempatan yang sama, Suparman menjelaskan bahwa BKN akan mengumumkan tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) dan tidak memenuhi kriteria (TMK) setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru tentang tenaga honorer. Hal ini karena PP tentang tenaga honorer ini adalah payung hukum bagi BKN dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara tuntas. (aman-tawur)

Sumber : BKN

Wah, 65 Tenaga Honorer Gagal Diangkat Jadi PNS

2012-02-05T17:27:00.002-08:00

REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Sebanyak 65 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, gagal menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Kegagalan itu karena gajinya tidak berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), namun berasal dari dana satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kata Komisi A DPRD Bengkulu Selatan, Hadiar Saito, Minggu.

"Untuk membuktikan informasi bahwa ke 65 tenaga honorer itu gagal diangkat PNS, pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PAN RB dan BKN, akhir pekan lalu dan betul-betul gagal, ujarnya.

Ia mengatakan, kegagalan nasib tenaga honorer itu akibat BKN tidak dapat mengolah berkas mereka karena berkas pada poin pembayaran gaji tidak termasuk dalam draf APBD.
Pembayaran para tenaga honorer itu melalui pos biaya operasional SKPD, berdasarkan petunjuk teknis surat edaran tiga menteri nomor 05 tahun 2010 sumber gaji honorer harus dianggarkan dari APBD.

Dewan penasaran, dengan penjelasan Sekda selama ini yang mengatakan, honorer gagal, ternyata benar setelah dikroscek, jelasnya. Belum ada kejelasan soal pemindahan secara otomatis honorer kategori I ke kategori II yang akan mengikuti tes CPNS tahun ini, pihak BKN dan Men PAN masih membahas pengajuan itu, namun peluang untuk masuk sangat kecil.

Alasannya draf dan daftar jumlah honorer kategori II sudah di meja BKN dan KemenPAN sebagai acuan persiapan tes CPNS jalur honorer. Dewan terus berupaya agar mereka dapat diangkat, faktanya seperti ini, kata Saito.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Selatan, Drs H Zainal Abidin Merahli mengatakan, tetap berupaya dan selalu berkoordinasi pada BKN agar persoalan ini ada pemecahannya.

Sedangkan dari daerah sudah disetujui anggota DPRD setempat agar seluruh honorer yang terdaftar ke pusat itu untuk diangkat menjadi PNS dengan pertimbangan mereka sudah mengabdi rata-rata di atas lima tahun dan bahkan ada sudah mengabdi sepuluh tahun, ujarnya.

Sumber : Republika

7 Februari DPRD Panggil Dishub Riau

2012-02-03T17:13:00.001-08:00

Riauterkini - PEKANBARU - Kisruh didalam internal dinas perhubungan Provinsi Riau,dengan adanya mosi tidak percaya dari beberapa kepala bidang tentang indikasi adanyapungutan atau upeti oleh kepala dinas Perhubungan. Sehingga membuat DPRD Riau perlumemanggil kepala dinas Perhubungan, untuk minta klarifikasi atas kisruh diinternaldan kinerjanya selama tahun 2011.

"Tanggal 7 Februari besok kita memang sudah menjadwalkan akan memanggil kepala dinasperhubungan. Dan dalam pemanggilan ini, terkait adanya kisruh diinternal dinasperhubungan sendiri, dan evaluasi kinerja dinas perhubungan sepanjang tahun 2011.Karena selama ini, kita melihat banyak sekali proyek dan tugas yang belumdilaksanakan maksimal," kata Abu Bakar Siddik anggota komisi C DPRD Riau kepadaRiauterkini di gedung DPRD Riau.

Abu Bakar membenarkan, bahwa adanya pengangkatan pegawai honorer sebanyak 60 orangdi dinas perhubungan sudah mendapat persetujuan dari komisi C dan Badan Anggaran.Karena jumlah anggaran untuk pemerimaan tenaga honorer tersebut sudah masuk dalamRencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2011.

"Adanya penerimaan tenaga honorer di dinas perhubungan, memang itu sudah dilaporkandan masuk dalam rencana kegiatan anggaran dinas perhubungan tahun 2012. Dan soalmasalah teknis yang terjadi diinternal dinas perhubungan itu urusan mereka, yangkita inginkan adalah bagaimana kinerja dari dinas perhubungan bisa lebih baik denganpenerimaan tenaga honorer untuk pengawas jalan ini, " ungkap Abu Bakar.

Saat ditanya, berapa anggaran yang disetujui dewan untuk penerimaan 60 tenagahonorer, Abu mengaku tidak tahu persisnya berapa. Tapi yang jelas, katanya anggaranitu memang sudah disetujui oleh mereka pada APBD tahun 2012.

"Dan dasarnya mengapa dewan menyetujui adanya penerimaan ini, untuk meningkatkanpengawasan jalan Provinsi yang rusak parah, karena selama ini tidak ada pengawasandari dinas perhubungan," ujarnya.***(jor)

Sumber : Riau Terkini

Honor Guru Honorer Setara UMP

2012-02-01T22:57:00.001-08:00

Padang, Padek—Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyebutkan bantuan honor sebesar 20 persen dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada guru honorer di setiap sekolah terpencil, terlalu kecil. Karena itu, Irwan mengusulkan bantuan honor tersebut dinaikkan.

Demikian disampaikan Gubernur kepada Wakil Presiden RI, Boediono dalam teleconfrence di Gubernuran, kemarin. Teleconfrence juga diikuti enam gubernur lainnya dari Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, Yogyakarta, dan Kalimantan Barat.

Irwan mengusulkan honor guru honorer paling tidak setara dengan standar upah minimun provinsi (UMP) yang saat ini Rp 1.150.000 di Sumbar.
Menanggapi usulan tersebut, Wapres Boediono berharap persoalan tersebut dapat ditanggulangi dulu oleh pemerintah daerah. “Jika sudah berjalan nanti, kami akan coba untuk membantunya,” ujar mantan Gubernur BI tersebut.

Usai teleconfrence, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar, Syamsurizal menyebutkan, bantuan honor tersebut adalah kewenangan kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumbar melaporkan total dana BOS Sumbar Rp 568.700.210.000 dari APBN Rp 27.805.260.000. Jumlah sekolah yang mendapat dana BOS sebanyak 4.124 SD/SDLB.

Untuk SMP, SMPLB, dan SMPT sebanyak 749 sekolah. Sedangkan jumlah murid SD/SDLB tercatat 678.504 orang, serta 207.553 orang untuk siswa SMP/SMPLB.

Masing-masing murid SD mendapat Rp 580 ribu setahun, SMP Rp 710 ribu. Sedangkan honor guru honorer diambil 20 persen dari total dana BOS yang didapatkan masing-masing sekolah.

Penyalurannya, untuk triwulan I sudah disalurkan ke seluruh sekolah. Jumlahnya mencapai Rp 135.223.737.500. “Dananya telah kami transfer ke rekening sekolah, mulai 9-13 Januari lalu. Artinya, lebih cepat tiga hari dari tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, Sumbar menjadi provinsi kedua tercepat dalam menyalurkan dana BOS di Indonesia setelah Yogyakarta,” kata Irwan Prayitno.

Wajar 9 Tahun
Dalam kesempatan itu, Syamsurizal melaporkan wajib belajar (wajar) sembilan tahun di Sumbar, berjalan dengan baik, sehingga angka partisipasi kasar (APK) pendidikan dasar mencapai tuntas paripurna sejak 2009.

Namun demikian, diakuinya masih ada kabupaten dan kota tertentu masih belum tuntas. “Secara terus menerus Pemprov bersama pemkab/pemko tetap memacu agar APK mencapai tuntas mencapai Tunas Paripurna,” terangnya.

Kini, Pemprov bersama kabupaten dan kota mulai mempersiapkan pendidikan wajar 12 tahun. Kabupaten dan kota yang telah mencanangkan wajar 12 tahun antara lain adalah Sawahlunto, Padangpanjang, Pariaman, dan Pesisir Selatan.

Salah satu caranya, Pemprov mengalokasikan beasiswa bagi anak-anak yang berpotensi tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA dan anak-anak SLTA dari keluarga kurang mampu.

“Tahun lalu, Pemprov mengalokasikan anggaran Rp 13.921.950.000 untuk 39.777 siswa. Tahun ini Rp 13.477.450.000 untuk 38.507 siswa. Masing-masing siswa mendapat Rp 350 ribu setahun,” tukas Syamsurizal. (cp)

Sumber : Padang Ekpress

DI DIY BOS TERSALUR RP 65 M ; Sultan: Pikirkan Insentif Honorer

2012-02-01T16:25:00.000-08:00

JAKARTA (KR) - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah disalurkan ke rekening sekolah mencapai sekitar Rp 65 miliar dari Rp 277 miliar total dana BOS tahun 2012. Di luar itu, pemerintah DIY juga menyalurkan BOS daerah untuk sekolah-sekolah negeri dan swasta yang jumlah muridnya kurang dari 20 orang. ”Ke depan kami berharap pemerintah bisa memikirkan insentif bagi guru-guru swasta honorer,” kata Sultan saat berdialog melalui teleconference Wakil Presiden Boediono, Rabu (1/2). Teleconference dilakukan pada Rapat Komite Pendidikan di kantor Wapres Jakarta. Acara dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh, Menteri Keuangan Agus Marto, Menteri Agama Suryadharma Ali dan Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto. Pada kesempatan ini Wapres juga dengan Gubernur NTB, Aceh, Papua Barat dan Sumatera Barat tentang penyaluran dana BOS. Kepada para Gubernur, Wapres meminta agar melakukan pengawalan karena tujuannya untuk anak-anak kita memperoleh pendidikan yang maksimal sehingga jangan tidak sampai tujuan. ”Kami di pusat juga akan membuat sistem yang efektif untuk melakukan pengawalan pelaksanaan program,” kata Wapres. Sedang Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menilai, mekanisme penyaluran di 2012 melalui provinsi jauh lebih baik dibanding penyaluran 2010 dan 2011. (Mgn/Sim)-b yang dilakukan melalui kabupaten/kota. Dari catatan UKP4, sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi adalah: kurangnya kapasitas sekolah dalam melengkapi persyaratan pencairan dana BOS, peraturan yang ada belum menfasilitasi dan melindungi kepala sekolah dalam mencairkan dana BOS dan penetapan standar alokasi dana BOS belum menfasilitasi sekolah terpencil. (Mgn/Sim)-b

Sumber : Kedaulatan Rakyat

Guru Honorer Dibiarkan, PKB Ancam Turun ke Jalan

2012-01-31T16:22:00.000-08:00

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Marwan Ja'far, menyatakan pihaknya siap turun ke jalan bersama guru-guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS. Dia menyatakan pihaknya sudah kesal dengan Pemerintah yang lamban menangani masalah guru honorer ini.

"Kita siap turun," jelasnya, di DPR, Selasa (31/1). Dia mengatakan masih banyak guru honorer yang nasibnya terkatung-katung. Selama ini guru honorer dibiarkan saja statusnya dan tidak dinaikkan menjadi PNS. Padahal, jelasnya mereka sudah berbakti selama bertahun-tahun.

PKB sempat turun ke jalan berdemonstrasi bersama ribuan massa terkait sekretaris desa yang nasibnya tidak jelas. PKB ketika itu mendesak Kemendagri agar sekdes di seluruh indonesia berstatus PNS. Setelah didemo berkali-kali, akhirnya sekdes diangkat menjadi PNS.

Marwan menyatakan hal yang sama juga akan dilakukan. Kali ini untuk memperjuangkan nasib guru honorer

Sumber : Republika

3.678 Tenaga Honorer Masuk Daftar Tunggu

2012-01-31T16:21:00.000-08:00

SOREANG,(GM)-

Sebanyak 3.678 tenaga honorer Kabupaten Bandung masuk dalam daftar tunggu calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka akan diangkat menjadi CPNS jika moratorium atau penghentian sementara perekrutan PNS sudah berakhir. Namun, jika kuota yang diberikan pemerintah pusat kurang dari jumlah tenaga honorer yang ada di Kab. Bandung, maka mereka akan diseleksi terlebih dahulu.

Menurut Kabid Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung, Haslili Lindayani, jumlah tenaga honorer saat ini tercatat sebanyak 3.678 orang yang tersebar di sejumlah instansi. Mereka masuk daftar tunggu setelah pemerintah memberlakukan moratorium.

"Setelah ada surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri tentang moratorium PNS, tidak boleh lagi ada perekrutan PNS hingga Desember 2012. Tapi, tidak semua tenaga honorer tersebut secara otomatis langsung menjadi PNS. Jika kuota yang diberikan kurang dari jumlah tenaga honorer yang ada, maka kita harus lakukan seleksi," ungkap Linda --sapaan akrab Haslili Lindayani-- ketika ditemui "GM" di ruang kerjanya di Soreang, Selasa (31/1).

Dijelaskan Linda, pihaknya saat ini masih menunggu peraturan pemerintah (PP) yang baru tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Sebab, PP tersebut sudah berakhir pada tahun 2010 lalu. "Kita belum menerima PP-nya, tapi kita terus melakukan persiapan," jelasnya.

Setelah moratorium perekrutan PNS berakhir, Pemkab Bandung tidak akan melakukan penerimaan CPNS dari umum. Apalagi anggaran belanja pegawai Pemkab Bandung lebih dari 50 persen.

"Pemerintah memperbolehkan merekrut CPNS dari umum jika anggaran belanja pegawainya kurang dari 50 persen. Sementara anggaran belanja di Kabupaten Bandung sekitar 50,4 persen. Jadi tidak boleh merekrut CPNS dari umum.

Sumber : Galamedia

CPNS Diutamakan bagi Guru Honorer

2012-01-31T16:19:00.001-08:00

JAKARTA– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini diutamakan untuk guru honorer. Pasalnya, sebagian besar mereka telah mengabdi cukup lama.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan,para guru honorer yang sudah mengabdikan lebih dari lima tahun mestinya jadi prioritas. ”Harapan kami seperti dan nantinya dipertimbangkan,” katanya saat ditemui SINDO di Jakarta kemarin.

Kendati minta diprioritaskan, Mendikbud juga menegaskan bahwa mereka yang diangkat tersebut tetap harus mengedepankan kompetensi. Karena itu, perlu juga diperhatikan rekam jejak para honorer tersebut. Menurut dia, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan berdasarkan Undang- Undang (UU) No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di antaranya kualifikasi akademik dengan tingkat pendidikan program sarjana (S-1) atau diploma (D-4).“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,”katanya.

Dia menambahkan saat ini ada ribuan guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS. Mereka sebagian tersebar di daerah yang terpencil dan tertinggal. Karena itu, pemerintah akan memprioritaskan mereka untuk diangkat tahun ini. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo berpendapat, pada 2011 jumlah guru honorer yang akan dinaikkan statusnya menjadi PNS mencapai 160.00 orang. Kemudian pada 2012,jumlah guru honorer yang akan mengikuti seleksi calon PNS mencapai 720.000 orang.

Namun,pihaknya meminta pemerintah untuk memperhatikanjugapengangkatanguru kategori 1 yakni guru yang mengabdi sejak 1 Januari 2006,bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai oleh APBN. “Guru tingkat dua yang juga bekerja di instansi pemerintah namun tidak digaji melalui APBN, juga harus dinaikkan statusnya. Guru yang bekerja di sekolah swasta sejak 2005 dan juga guru bantu yang mencapai 14.000 orang kami mohon dijadikan PNS,”katanya.

Selain itu, juga ada guru di masa 2010/2011 sebanyak 197.678 guru dan tenaga honorer, termasuk calon PNS yang teranulir dari Jawa Tengah. Ditambah lagi janji pengangkatan 5.966 orang guru bantu DKI yang akan diangkat tahun ini. Anggota DPD ini juga menyarankan pemerintah harus membenahi sistem perekrutan karena penerimaan calon PNS di daerah sangat bernuansa kecurangan. Isu yang beredar, ujarnya, proses seleksi PNS menjadi ajang pengumpulan uang melalui jalan belakang oleh pemerintah daerah setempat.“ Ada yang bayar Rp50 juta hingga Rp75 juta,”ungkapnya.

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menilai, perhatian pemerintah terhadap guru honorer sangat rendah, sebab hingga kini masih ada ratusan ribu guru yang berstatus honorer. Banyaknya jumlah guru honorer yang belum diangkat ini disebabkan kekacauan data administrasi yang dimiliki pemerintah.“Seharusnya, pengangkatan itu dapat dilakukan pada tahun lalu namun tenggat waktu pendataan yang sedianya harus selesai Agustus 2010 terpaksa molor hingga tahun ini,”tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kemenpan dan RB membuka formasi penerimaan calon PNS untuk tenaga pendidik dan tenaga medis. Penerimaan guru hanya diperuntukkan bagi daerah yang masih kekurangan. neneng zubaidah

Sumber : Harian Seputar Indonesia

Tindak Lanjut Terhadap Tenaga Honorer Masih Menunggu PP

2012-01-30T20:43:00.001-08:00

Jakarta-Humas BKN, Tindak lanjut yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap tenaga honorer masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP) terbaru mengenai tenaga honorer. Tindak lanjut ini berupa pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I dan rencana pelaksanaan tes sesama tenaga honorer kategori II yang pengangkatannya disesuaikan dengan keuangan negara. Informasi ini disampaikan Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat saat menerima anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo di Ruang Rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Kamis (26/1). Selain Kabag Humas, pejabat BKN yang melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Sukoharjo adalah: Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pengendalian Kepegawaian (Dalpeg) IIIB Carnadi, Kasubdit Dalpeg IIIC Tris Kuryani, dan Kepala Subbagian (Kasubbag) Publikasi Petrus Sujendro. DPRD Kabupaten Sukoharjo dalam audiensi ini menanyakan permasalahan tenaga honorer dan moratorium penerimaan CPNS.

Para Pejabat BKN memberikan penjelasan kepada DPRD Kabupaten Sukoharjo: (kiri-kanan) Kasubbag Publikasi Petrus Sujendro, Kasubdit Dalpeg IIIB Carnadi, Kabag Humas Tumpak Hutabarat, dan Kasubdit Dalpeg IIIC Tris Kuryani

Tumpak Hutabarat menegaskan bahwa moratorium penerimaan CPNS dilaksanakan 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Berdasarkan Peraturan Bersama tentang Penundaaan Sementara penerimaan CPNS, tenaga honorer merupakan salah satu unsur yang dikecualikan dalam pelaksanaan moratorium. Pengecualian terhadap moratorium ini juga berlaku pada kementerian/lembaga yang membutuhkan beberapa formasi seperti: tenaga pendidik, tenaga dokter dan perawat pada UPT Kesehatan, dan jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, serta Pemerintah Daerah yang belanja pegawai-nya di bawah/kurang dari 50% dari APBD tahun 2011.

Dalam audiensi ini, Tumpak Hutabarat lebih lanjut menjelaskan perlunya tiap instansi melakukan penataan pegawai. Untuk penataan pegawai dengan baik, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja mutlak dimplementasikan. Disamping itu, guna pemerataan distribusi tenaga pelayanan masyarakat, PNS harus bersedia ditempatkan di instansi dan wilayah di seluruh Indonesia yang membutuhkan. Jika kebutuhan PNS di suatu daerah telah memadai, diterapkan prinsip zero growth atau pun minus growth.

Audiensi tengah berlangsung antara para pejabat BKN dengan DPRD Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data Kedeputian Dalpeg, tenaga honorer di Kabupaten Sukoharjo untuk kategori I berjumlah18 orang, dimana 12 orang dinyatakan memenuhi kriteria, 6 orang tidak menyatakan kriteria. Ada pun untuk tenaga honorer kategori II berjumlah 1136 orang.

Kepala Subbagian Publikasi Petrus Sujendro mengharapkan DPRD Kabupaten Sukoharjo dapat menyampaikan hasil audiensi ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan kepegawaian. Hal ini agar terwujud kesamaaan persepsi visi, misi dan langkah stratejik dalam pelaksanaan dan pengawasan kepegawaian, khususnya di Kabupaten Sukoharjo (tawur-aman).

Sumber : BKN

Pemerintah Didesak Segera Angkat Guru Honorer Jadi PNS

2012-01-30T17:28:00.001-08:00

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PGRI mendesak pemerintah untuk segera mengangkat guru bantu, guru honorer, serta tenaga pendidikan honorer yang memenuhi syarat menjadi PNS. Hal tersebut merupakan salah satu butir Pernyataan Konferensi Kerja Nasional IV Tahun 2012 PGRI Masa Bakti XX Tahun 2008-2013 di Bandung akhir pekan lalu.
"Kami mendesak pemerintah menerbitkan PP tentang penyelesaian tenaga honorer dan PP tentang tenaga tidak tetap yang di dalamnya mengatur penghasilan minimum guru non-PNS dan sertifikasi bagi guru honor di sekolah negeri yang memenuhi ketentuan 24 jam mengajar," kata Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo, dalam rilisnya yang diterima Republika, Senin (30/1).
Masih terkait guru, PGRI juga mendesak pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi guru sehingga tahun 2015 nanti semua guru telah bersertifikat pendidik sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 dan PP Nomor 74 Tahun 2008. "Pemerintah juga diharapkan segera menyelenggarakan pendidikan profesi guru sesuai dengan perundang-undangan sehubungan akan dilaksanakannya uji kompetensi dalam merekrut calon peserta sertifikasi," kata Sulistiyo.
Selain itu, sebagai konsekuensi logis dari profesionalisme guru, PGRI juga mendesak pemerintah mendorong dan memfasilitasi para guru untuk segera menjadi anggota organisasi profesi guru yang memiliki legalitas, keanggotaan, dan pengurus serta fasilitas yang jelas dan nyata perjuangannya. "Hal ini dikarenakan UUGD telah menetapkan setiap guru wajib menjadi anggota organisasi profesi guru (Pasal 41 ayat 3)," katanya.
PGRI juga berharap seluruh guru di Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme dengan disiplin dan kerja keras. "Sehingga menjadi guru yang berkualitas dan profesional yang mampu bersaing di percaturan global," kata Sulistiyo mengakhiri.

Sumber : republika

Tahun Ini Ada Seleksi CPNS Baru

2012-01-29T17:52:00.001-08:00

JAKARTA - Kemen PAN dan RB (Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) telah bekerjasama dengan konsorsium 10 PTN. Kerjasama ini digadang cikal bakal terbentuknya sistem rekrtumen CPNS baru bebas KKN. Selain itu juga menjadi tanda-tanda akan segera ada seleksi CPNS baru.

Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasojo di Jakarta, Minggu (29/1) menuturkan, memang tahun ini ada kesempatan bagi daerah untuk menjalankan seleksi CPNS baru. "Tetapi proses pengajuannya kebutuhan sangat ketat," katanya.

Namun khusus tahun ini pemerintah juga membatasi formasi CPNS baru. Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas itu menjelaskan, untuk seleksi CPNS baru tahun ini hanya untuk posisi tenaga pendidik dan tenaga medis. Tenaga medis ini meliputi dokter umum, perawat, dan bidan.

Selain itu, juga dibuka kesempatan seleksi CPNS baru untuk posisi pekerjaan yang mendesak. Saat ini, pekerjaan yang mendesak diantaranya adalah sipir atau penjaga lembaga pemasyarakatan (LP).

Meski sudah memastikan tahun ini bakal ada seleksi CPNS baru untuk beberapa posisi tadi, Eko belum bisa memberikan kapan persis penyelenggaraannya. "Masih dalam proses," kata dia.

Dia menuturkan, akhir pekan lalu sudah menggelar pertemuan dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Dalam pertemuan ini, semakin menguatkan jika pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan baru menjadi prioritas rekrutmen CPNS baru tahun ini. Pertemuan ini juga menjadi start identifikasi jumlah kebutuhan pegawai baru di daerah.

Sebelum menjatuhkan kepastian kapan pelaksanaan CPNS baru tahun ini, Eko mengatakan pihaknya masih menunggu data laporan kebutuhan dari daerah. Indormasi laporan kebutuhan ini juga harus dilengkapi dengan laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja. "Kita punya beberapa ketentuan dokumen yang harus disetor. Semuanya harus dilengkapi," katanya.

Setelah dokumen lengkap, tidak serta merta usulan CPNS baru dikabulkan. Tetapi, akan melewati dulu proses verifikasi. Diluar posisi yang sudah ditetapkan tadi, Kemen PAN dan RB juga sudah berancang-ancang untuk menggelar seleksi CPNS baru untuk seluruh formasi pekerjaan tahun depan.

Perkembangan usulan CPNS baru bisa dipantau di website Kemen PAN dan RB. Khusus di provinsi Jawa Timur (Jatim) per 20 Januari, rata-rata pemkot dan pemkab di provinsi ini baru menyerahkan form perhitungan kebutuhan PNS baru saja. Masih ada laporan lainnya, seperti proyeksi PNS selama lima tahun, uraian jabatan, analisis beban kerja, redistribusi pegawai, dan form usulan kebutuhan pegawai.

Sebagian kecil daerah di Jatim sudah melengkapi dokumen pengajuan CPNS baru dengan laporan analisis beban kerja. Contohnya di Kab. Malang, Kab. Nganjuk, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, dan Kota Kediri. Sementara di Kota Madiun, Kota Blitar, Kab. Magetan, Kab. Lamongan, Kab Banyuwangi, melaporan dokumen usulan kebutuhan PNS terlebih dahulu. Dokumen yang lain belum mereka masukkan.

Eko mengatakan memang banyak sekali dokumen laporan yang harus diserahkan daerah untuk bisa menjalankan seleksi CPNS baru. "Seluruhnya harus komplit. Tidak boleh ada satu dokumen yang bolong," katanya.

Upaya ini dilakukan dalam rangka profesionalisasi aparatur sipil negara. Dia berharap, formasi PNS baru yang diusulkan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah. Bukan usulan yang mengada-ada seperti periode sebelumnya.

Sampai saat ini, pihak Kemen PAN dan RB terus sosialisasi terkait usulan kebutuhan CPNS baru. Untuk tenaga pendidik seperti guru, sudah diberlakukan aturan tersendiri. Misalnya, untuk guru TKN (Taman Kanak-kanak Negeri) ditetapkan satu guru negeri untuk satu rombongan belajar yang ada di satu kabupaten atau kota.

Selanjutnya, untuk guru kelas SDN ditetapkan satu orang untuk satu rombongan belajar di seluruh kabupaten atau kota. Aturan ini juga sama untuk usulan guru SLB Negeri. Sedangkan untuk guru Penjaskes dan agama, dihitung tiga kali jumlah sekolah yang ada di kabupaten atau kota.

Sementara untuk rumus usulan guru bidang studi di SMP, SMU, dan SMK adalah, mengalikan jumlah jam wajib sebuah bidang studi dengan jumlah rombongan belajar, lalu dibagi 24 jam. Untuk guru BP, aturan ditetapkan satu guru untuk 150 siswa. Jadi jika di sebuah sekolah ada 300 siswa, maka guru BP-nya ditetapkan dua orang.

Aturan tersebut tidak berlaku jika di dalam satu sekolah jumlah guru masih mencukupi. Daerah boleh mengusulkan jika ada sekolah yang benar-benar membutuhkan, karena tenaga pendidik yang ada sudah pensiun. (wan)

Sumber : JPNN

Laporan Jumlah Honorer Tertinggal Banyak tak Wajar

2012-01-29T17:51:00.002-08:00

JAKARTA - Jumlah honorer tertinggal di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah untuk kategori I berjumlah 18 orang. 12 orang di antaranya dinyatakan memenuhi kriteria, sisanya (6 orang) tidak menyatakan kriteria.

Data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebutkan bahwa banyak daerah yang jumlah honorernya mencapai ratusan hingga ribuan orang. Jika dibanding dengan kabupaten/kota lainnya, jumlah honorer tertinggal di Sukoharjo masih wajar.

"Angka ini masih wajar, karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Sebab banyak di daerah lainnya, jumlah honorernya masih ribuan. Padahal saat pendataan 2005 lalu, sudah tidak ada lagi honorer tertinggal," ungkap Kepala Subbagian Publikasi BKN Petrus Sujendro, Sabtu (28/1).

Bila kategori I, Sukoharjo hanya mengoleksi 18 honorer, kategori II justru banyak. Tercatat, tenaga honorer kategori II berjumlah 1136 orang. Mereka nanti akan diangkat CPNS melalui tes sesama honorer tertinggal kategori II.

"Memang, rata-rata kabupaten/kota banyak mengajukan honorer tertinggal kategori II. Karena itu, data yang ada masih harus diperiksa lagi kebenarannya. Tapi itu nanti kalau PP-nya sudah ada," ujarnya.

Sebelumnya, Asisten Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN&RB Nurhayati mengatakan, data honorer tertinggal hasil verifikasi dan validasi angkanya sangat besar. Logikanya, dikatakan tertinggal bila jumlah maksimal 100-an dan bukan ribuan. Sebab, data 2005 honorer yang diangkat CPNS hampir 1 juta otang. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

PP Honorer Tertunda, BKN Enggan Umumkan Hasil Validasi

2012-01-29T17:51:00.000-08:00

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melakukan verifikasi dan validasi honorer kategori I yang tertinggal. Namun hasilnya belum mau diumumkan karena masih menungggu pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Honorer Tertinggal menjadi Peraturan Pemerintah.

"Ya terpaksa data-datanya kita simpan dulu. Kalau RPP-nya sudah ditetapkan menjadi PP baru kita keluarkan dan umumkan ke masyarakat," kata Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi JPNN Sabtu (28/1).

Ditambahkannya, untuk mengumumkan hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I harus berpatokan pada PP. Demikian juga dengan rencana pelaksanaan tes sesama tenaga honorer kategori II yang pengangkatannya disesuaikan keuangan negara.

"Kuncinya ada di PP kok. Mungkin penundaan penetapan PP Honorer Tertinggal berkaitan dengan penataan kepegawaian yang diwajibkan pada seluruh instansi sesuai isi moratorium CPNS," ucapnya.

Moratorium penerimaan CPNS dilaksanakan 1 September 2011 sampai 31 Desember 2012. Berdasarkan Peraturan Bersama tentang Penundaaan Sementara penerimaan CPNS, tenaga honorer merupakan salah satu unsur yang dikecualikan dalam pelaksanaan moratorium.

Pengecualian terhadap moratorium ini juga berlaku pada kementerian/lembaga yang membutuhkan beberapa formasi seperti: tenaga pendidik, tenaga dokter dan perawat pada UPT Kesehatan, jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, serta pemerintah daerah yang belanja pegawai-nya di bawah atau kurang dari 50 persen dari APBD 2011.

Untuk diketahui, sekitar 67 ribu honorer kategori I yang telah diverikasi dan validasi harus menahan sabar diangkat CPNS. Apalagi pemerintah kemudian mengatakan, data 67 ribu tersebut masih harus diverikasi ulang karena ada informasi bila angka tersebut banyak yang dimanipulasi. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

67 Ribu Honorer Belum Tentu Dapat Tempat

2012-01-29T17:50:00.000-08:00

JAKARTA - Pelaksanaan rekrutmen CPNS baru tahun ini bisa jadi membuat 67 ribu tenaga honorer kategori I ketar-ketir. Pasalnya, mereka segera diangkat jika RPP Pengangkatan Honorer yang kabarnya sudah ada di lingkungan istana diteken Presiden SBY. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamasi Birokrasi (PAN-RB), Eko Prasodjo, mengatakan bahwa rekrutmen CPNS baru untuk formasi tertentu tidak termasuk dalam skenario pengangkatan honorer. "Ini berbeda. Formasi ini di luar rencana penerbitan PP untuk tenaga honorer," ujarnya, Minggu (29/1). Guru besar FISIP Universitas Indonesia itu menegaskan, rekrutmen CPNS baru tahun ini dijalankan dengan skenario tambahan formasi. Dengan demikian, di luar dari formasi yang sudah diplot untuk diisi tenaga honorer kategori I.Sayangnya, hingga saat ini belum ada kepastian kapan RPP tenaga honorer tadi akan diteken. Sehingga wajar jika 67 ribu tenaga honorer kategori I tadi khawatir kursinya diduduki CPNS baru yang lolos seleksi tahun ini. Eko mengingatkan, tambahan formasi CPNS baru tahun ini hanya diberlakukan untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang sudah melampirkan laporan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Jika ada tenaga honorer yang tidak sabar menunggu RPP Pengangkatan Tenaga Honorer diteken, bisa ikut mengadu nasib melalui tes CPNS baru ini. Syaratnya, memenuhi ketentuan rekrutmen CPNS baru yang bakal ditetapkan.(wan)

Sumber : JPNN

Tak Berkantor, Tenaga Honorer Terima Gaji

2012-01-29T17:48:00.001-08:00

INILAH.COM, Ba’a - Puskesmas Oele memiliki seorang tenaga cleaning service berinisial AT yang tidak pernah bertugas tetapi selalu mendapatkan gaji sebagai tenaga kontrak.
AT kini berdomisili di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupangitu, saat yang bersangkutan datang untuk mengambil gaji sebagai tenaga kontraknya selama setahun
Menurut sumber RND, saat AT kini berdomisili di Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang itu datang untuk mengambil gaji sebagai tenaga kontraknya selama setahun, Kepala Puskesmas Oele, Ester Bekakengan mamasukan nama AT.
Namun ketika berkonsultasi dengan Bendahara Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, Ester disarankan untuk membayar saja gaji AT sebanyak Rp10.800.000 karena AT merupakan salah satu atlet sepak bola Kabupaten Rote Ndao dan merupakan tenaga kontrak titipan salah seorang wakil rakyat daerah itu.
Ia mengatakan, setelah mendengar saran dari Bendahara Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao maka Ester selaku Kepala Puskesmas lalu kembali membawa pulang absen dan memanipulasi tanda tangan dan menyerahkan kepada Bendahara Gaji Dinas Kesehatan.
Saat menyerahkan absen itu, Ester juga tak lupa memasukan surat pernyataan tidak bertanggung jawab jika kedepan muncul persolaan terkait tenaga kontrak tersebut.
“Akhir 2011 lalu tenaga kontrak siluman itu ikut antri untuk mengambil gajinya selama setahun sebesar Rp10.800.000. Padahal dia tidak pernah masuk kerja. Sementara da tenaga kontrakyang sudah bekerja selama setahun tapi hanya menerima gaji enam bulan saja,” kata sumber itu.
Masih menurut sumber RND itu, ada proses kompromi untuk merugikan negara sehingga diharapkan para wakil rakyat Kabupaten Rote Ndao dapat memangil pelaku dan Kepala Dinas Kesehatan bersama Bendahara Gaji dan Kepala Puskesmas untuk dimintai penjelasannya sehingga dapat diketahui benang merah kasus menipulasi yang telah merugikan Negara itu.
Ia juga berharap agar aparat keamanan melakukan penyelidikan guna mengungkap kasus mafia tenaga kontrak yang tidak prosedural dan merugikan masyarakat banyak itu agar kedepan ada efek jerahnya.
Apalagi disinyalir, sindikasi tenaga kontrak itu melibatkan orang penting di Kabupaten Rote Ndao. Hingga berita ini diturunkan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, dr Emiliayana Seran belum dapat dimintai komentarnya. Pasalnya ketika hendak ditemui RND, Sabtu (28/1) lalu, yang bersangkutan sedang sibuk. [mor]

Sumber : Inilah.Com

UGM Koordinator PTN Seleksi PNS

2012-01-27T18:43:00.000-08:00

JAKARTA--Janji pemerintah untuk melibatkan perguruan tinggi negeri (PTN) secara full dalam penyelenggaraan seleksi CPNS, akhirnya direalisasikan. Dalam rapat antara pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta puluhan rektor PTN, diputuskan Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi ketua konsorsium 10 PTN penyelenggara seleksi CPNS secara transparan, bersih dan obyektif.

Itu berarti, setiap daerah yang akan menyelenggarakan test CPNS harus menggunakan materi dari konsorsium 10 PTN yang direkomendasikan Mendikbud tersebut. Ini agar, materi test CPNS-nya benar-benar teruji dan dijamin objektivitasnya.

"Ini sebagai tindak lanjut dari sembilan program penajaman dan percepatan reformasi birokrasi. Kalau sudah dimasak bagus-bagus, kemudian dicolok dengan tangan, nanti basi makanannya,” ujar Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar ketika memberikan arahan dalam rapat tersebut, Kamis (26/1).

Dia berharap, konsorsium 10 PTN yang direkomendasikan Mendikbud ini mampu mengubah citra pelaksanaan seleksi CPNS yang belakangan ini diwarnai dengan banyaknya kasus KKN. Bahkan ada sinyalemen itu merupakan salah satu ‘ATM’ bagi pimpinan daerah.

"Memang selama ini, pemda bekerja sama dengan PTN dalam menyelenggarakan seleksi CPNS. Tetapi pada saat pengumuman hasil ujian, bukan PTN yang melakukan, tetapi pejabat pembina kepegawaian (PPK) daerah itu sendiri, yang sebelumnya bisa mengubah rangking nilai peserta. Yang menyedihkan, ada sejumlah rektor PTN yang tidak tahu bahwa PTN yang dipimpinnya ikut menyelenggarakan test CPNS," beber politisi PAN ini.

Ditambahkannya, mestinya hasil ujian yang diselenggarakan PTN, selain diserahkan ke PPK, juga disampaikan kepada Menteri PAN&RB dan Kepala BKN. Hal itu bisa menghindari terjadinya kong kalingkong. “Untuk itulah saya mengajak ICW untuk ikut mengawasi pelaksanaan seleksi CPNS,” ucapnya.

Adapun konsorsium 10 PTN tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas pendidikan Indonesia (UPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas). (Esy/jpnn)

Sumber : JPNN

Pegawai Honorer Minta Gubernur Copot Kadisbudpar

2012-01-25T21:00:00.000-08:00

MANOWKARI-Sempat terganggu akibat amuk sejumlah honorer yang menuntut diangkat jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil),aktifitas kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Papua Barat,Rabu (25/1) kembali normal. Para pegawai telah kembali beraktifitas normal seperti biasa. Namun, sebelumnya, para pegawai terlebih dahulu membersihkan ruangan yang tampak berantakan. Palang pintu di ruang kepala dinas, salah satu kepala bidang telah dibuka. Salah seorang kepala seksi di Disbudpar,Yance Malaviki kepada wartawan menyatakan, tuntutan sejumlah PNS yakni meminta gubernur untuk mencopot kepala dinas. Alasannya, selain kinerja kepala dinas yang tidak maksimal, para pegawai termasuk beberapa kepala bidang nyaris tidak pernah melakukan apa-apa. Menurutnya, pendelegasian tugas dan wewenang tak berjalan. Sebagian besar pekerjaan ditangani sendiri oleh kepala dinas dan orang-orang terdekatnya. “Kami tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran), sehingga kami tidak pernah melakukan kegiatan, semuanya diurus oleh kepala dinas sendiri dengan bagian TU,” ungkapnya.. Para pegawai juga mempersoalkan transparansi anggaran dinas dan peruntukkannya. Alokasi anggaran tak diketahui banyak aparatur. “DIPA yang diterima berapa saja kita tidak pernah tahu. Kita ini seolah-olah hanya jadi boneka saja. Banyak dana yang tidak jelas lari kemana, karena itu kami minta agar kepala dinas bersama bendahara diganti saja,” lanjutnya.(lm)

Sumber : Cenderawasih Pos

Dishub Riau Bantah Tarik Pungli Tenaga Honorer

2012-01-25T16:29:00.000-08:00

Pekanbaru - Dinas Perhubungan (Dishub) Riau membantah adanya tudingan adanya pungutan liar (pungli) dari tenaga honorer masing-masing Rp 20 juta per orang. Penerimaan tenaga honor sudah mendapat izin dari DPRD Riau.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Perhubungan Darat, Dishub Riau, Indra Lubis saat dihubungi detikcom, Rabu (25/1/2012) di Pekanbaru. Menurut Indra, pihaknya memang menerima 60 tenaga honorer di Bidang Perhubungan Darat.

"Tapi tidak benar, kalau rekrutmen itu para tenaga honor harus mengeluarkan uang sampai Rp 20 juta per orang. Mereka kita terima menjadi tenaga honorer dengan gratis, tidak ada bayar-bayaran," kata Indra.

Penerimaan tenaga honor sebanyak 60 orang tersebut, lanjut Indra, untuk membantu kerja para PNS di Dishub Darat. Mengingat tenaga PNS di Dishub Darat hanya 7 orang.

"Mana mungkin dengan tenaga 7 orang kita bisa pantau semua wilayah Riau. Mereka kita terima menjadi tenaga honorer untuk membantu wilayah kerja kami yang begitu luas," kata Indra.

Selain itu, imbuhnya, tenaga honorer ini memiliki tugas khusus yakni kegiatan uji petik kendaraan. Mereka bekerja selama 22 hari dengan menerima gaji Rp 50 ribu per hari.

"Kita sangat ketat melakukan absensi terhadap mereka. Kalau ada yang sampai tiga kali tidak masuk kerja tanpa alasan, kita langsung berhentikan," kata Indra.

Penerimaan tenaga honorer ini, sifatnya tidak mengikat. Bila nantinya tidak diperlukan lagi, makan masa kontrak kerjanya akan dihentikan.

"Penerimaan ini juga sudah disetujui pihak DPRD Riau, makanya dana anggaran untuk honor mereka sudah tersedia dalam APBD Riau. Kita juga sudah laporkan masalah tenaga honor ini ke Badan Kepegawaian Daerah," kata Indra.

Sebebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemprov Riau menerima laporan adanya penerimaan tenaga honorer di Dishub Riau. Satu sisi, Pemprov Riau sendiri menyebut, tidak ada lagi penerimaa tenaga honorer. Apalagi isu yang berkembang, para tenaga honorer tersebut harus menyogok saat diterima di Dishub Riau.

Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Chairul Riski sebelumnya mengatakan kepada detikcom, pihaknya akan mengkroscek soal penerimaan tenaga honore di Dishub Riau.

Sumber : Detik News

Kebutuhan Tenaga Kesehatan Masih Tinggi

2012-01-24T21:09:00.000-08:00

BANJARMASIN – Kebutuhan tenaga kesehatan di Kalsel ternyata masih cukup tinggi. Pasalnya hingga kini masih ada beberapa desa atau daerah terpencil yang belum memiliki tenaga kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Rosihan Adhani mengatakan, tahun ini pihaknya akan kembali membuka kesempatan kepada para tenaga kesehatan untuk memberikan pengabdiannya kepada masyarakat di Banua.

“Tahun ini kita ada formasi cukup banyak untuk tenaga kesehatan,” ujar Rosihan kepada wartawan koran ini, kemarin.

Diterangkan Rosihan, formasi tenaga kesehatan tersebut paling banyak adalah untuk tenaga pegawai tidak tetap (PTT) bidan. Formasi bidan PTT cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan bidan desa yang saat ini belum mencapai 100 persen di Kalsel.
“Program satu bidan satu desa tahun ini akan terus berlanjut, harapannya tahun ini semua desa di Kalsel sudah memiliki bidan,”ucapnya.

Ada 300 formasi bidan PTT yang anggarannya berasal dari pemerintah pusat tersebut. Di Kalsel sendiri dari 281 desa dari sekitar 1.200 desa yang belum memiliki bidan. Jika sebanyak 300 formasi PTT pusat tahun ini terpenuhi, maka semua desa di Kalsel akan memiliki bidan.

“Kalau 300 formasi itu penuh, maka semua desa kita sudah ada bidan. Sekarang ada 281 yang belum mempunyai bidan desa, tapi ada beberapa desa yang mungkin juga bidannya pindah atau kontraknya habis jadi kita juga bisa isi dengan formasi sebanyak 300 tersebut,” cetusnya.

Diterangkan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar ini, saat ini jumlah lulusan kebidanan di Kalsel sudah mencukupi. Sehingga, ia yakin kuota 300 PTT pusat akan terpenuhi di Kalsel. Kondisi tersebut cukup menggemberikan jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Sebelumnya, formasi yang disediakan banyak namun jumlah lulusannya tak mencukupi.

“Makanya tahun ini kita tidak anggaran PTT daerah karena pengalaman tahun lalu hanya separuh yang terserap,” katanya.

Selain membuka lowongan untuk bidan, rekrutmen tenaga kesehatan seperti dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis juga akan dilakukan tahun ini. Rekrutmen tahun ini bertujuan memenuhi kebutuhan dokter di puskesmas.

“Idealnya satu puskesmas satu dokter. Khusus untuk puskesmas perawatan harus ada dua dokter. Semua puskesmas sudah memiliki dokter tapi kita tetap rekrut yang baru untuk mengantisipasi jika ada dokter yang pindah,” tandasnya. (tas)

Sumber : JPNN

Pemprov Riau akan Cek Penerimaan Tenaga Honorer di Dishub Darat

2012-01-24T17:19:00.001-08:00

Pekanbaru - Pemprov Riau akan segera melakukan kroscek adanya kabar Dinas Perhubungan (Dushub) Darat menerima tenaga honorer. Sesuai ketentuan, jajaran lingkup Pemprov Riau tidak dibenarkan menerima lagi tenaga honor.

Demikian disampaikan Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Chairul Riski kepada detikcom, Selasa (24/1/2012) di Pekanbaru. Menurut Riski, jika benar adanya penerimaan tenaga honor di Dishub Riau, hal tersebut harus dibatalkan.

Mengingat, jajaran Pemprov Riau sudah lebih dua tahun terakhir tidak membenarkan perekrutan tenaga honor.

"Kalau benar Dishub Riau merekrut tenaga honor, ini jelas menyalahi aturan yang ada. Apalagi kalau sempat mereka yang direkrut mesti bayar kepada oknum Dishub, ini jelas sekali tidak dibenarkan," kata Riski.

Menurut Riski, Pemprov Riau akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawain Daerah terkiat dugaan penerimaan tenaga honor di Dishub Riau tersebut. Pihaknya akan mempertanyakan dari mana SK pengangkatan tenaga honor tersebut.

"Jika benar Dishub Riau merekrut tenaga honor sampai lebih 20 orang, ini harus segera dianulir. Sebab, SK pengangkatan mereka sampai saat ini tidak ada laporan kami terima. Makanya kita akan cek juga ke badan kepegawaian," ungkap Riski.

Menurut Riski, pihak Pemprov Riau memang menerima sejumlah informasi terkait penerimaan tenaga honor tersebut. Penerimaan ini bisa berjalan lancar, karena adanya permainan oknum di Dishub Riau.

"Makanya kita akan segera klarfikasi masalah ini. Kalau benar ada rekrutmen, kita pastikan, pengangkatan itu akan kita batalkan. Walau di antara mereka sudah ada yang bekerja lebih dari setahun, tetap saja dibatalkan. Karena rekrutmen tersebut, sudah menyalahi aturan. Kan timbul pertanyaan, kalau Pemprov Riau sendiri telah menyebut ada dana untuk tenaga honorer, mengapa Dishub bisa menerima secara diam-diam. Dari mana dana mereka untuk menggajinya," kata Riski.

Sumber : Detik News

Pemprov Riau akan Cek Penerimaan Tenaga Honorer di Dishub Darat

2012-01-23T19:46:00.000-08:00

FKGHS Tuntut Transparansi Data Honorer

2012-01-23T19:45:00.000-08:00

BATUJAJAR,(GM)-
Forum Komunikasi Guru HonorerSekolah (FKGHS) Kab. Bandung Barat(KBB) mengharapkan transparansi datauntuk guru honorer kategori II. Halitu diperlukan menjelang persiapanCPNS yang kini tinggal menunggu kebijakandari pusat dalam menentukannasib guru honorer tersebut.

"Berdasarkan informasi dari BadanKepegawaian Pendidikan dan Pelatihan(BKPP) KBB yang diterima FKGHS,tercatat sekitar 1.000 guru honoreryang masuk ke dalam data kategoriII," terang Sekretaris FKGHSKBB, Dadan Saepudin di Batujajar,Senin (23/1).

Menurut Dadan, data tersebut merekaterima saat FKGHS melakukan audiensidengan Komisi D DPRD KBB.

"Itu baru berupa angka, tidak berupanama-nama, siapa saja yang masukdalam kategori II. Munculnya namanamatersebut secara langsung mengarahpada adanya transparansi,"katanya.

Dikatakan Dadan, pendataan kategoriII ini menjadi perhatian bagi guruhonorer di KBB, terlebih bagi merekayang merasa terakomodasi denganpendataan tersebut.

"Secara organisasi kita juga mendataguru honorer yang masuk sehingga organisasiprofesi guru honorer ini bisamenjadi mitra bagi pemerintah, baikdalam konteks koreksi maupun memberimasukan," ujarnya.

Tentukan nasib

Sehubungan dengan pengangkatantenaga honorer tersebut, disampaikanDadan, masih menunggu tanda tangandari presiden mengenai PP tentangPengangkatan Tenaga Honorer sebagaipengganti PP No. 48. "Kalau sudah ditandatangani,nantinya akan menentukannasib tenaga honor pada kategoriI atau II," jelasnya.

Di sisi lain, tambah Dadan, ada kebijakanmoratorium PNS hingga Desember2012 yang menghentikan pengangkatanPNS. Tapi apabila kebijakantersebut sudah dicabut, pihaknyayakin pemerintah akan memperhatikannasib guru honorertersebut.

"Waktu audiensi di DPRD kita sudahmengetahui angka-angkamya. Karenaitu kita akan coba untuk audiensi keBKPP terkait siapa saja nama-namayang ada di dalam data tersebut, sehinggadengan kita bisa mengetahuidan memahaminya," paparnya.

Sehubungan dengan penentuankatageri I dan katageri II, pihaknyamenilai hal ini merupakan apresiasipemerintah. Karena itu, upaya mendorongperubahan status tersebutharus dilakukan secara objektif sehinggatidak ada pihak yang merasadirugikan. (B.68)**

Sumber : Galamedia

Wakil Ketua DPRD Dituding Tipu Calon Honorer

2012-01-23T17:31:00.002-08:00

BATUBARA-Wakil Ketua DPRD Batubara Asmadinata Dalimunthe dituding menipu warga yang hendak menjadi honorer yang nantinya diangkat menjadi PNS di Pemkab Batubara.

Ade Irma Suryanti(25), warga Tanjung Morawa Deliserdang kepada Metro Siantar (Grup JPNN) menuturkan, dirinya diiming-imingkan dijadikan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Batubara. Sebagai syarat, ia menyerahkan uang Rp45 juta, Januari 2011 lalu di rumah orangtuanya.

Dia mengaku, penyerahan uang disertai bukti peneriman di kertas bermatarai Rp6 ribu diberikan kepada Syahrial (33), warga Tanjung Morawa, disaksikan RA yang merupakan suruhan sekaligus sopir pribadi Asmadinata.

Masih kata Ade, peristiwa itu berawal ketika dirinya mengikuti seleksi ujian CPNS di Pemkab Batubara tahun 2010. Namun ternyata tidak lulus. Lalu, dia dirayu oleh oknum tertentu sembari menahan ijazahnya. Kata oknum tersebut, ia bisa lulus menjadi PNS dengan cara penyisipan, jika mampu memberikan uang Rp45 juta kepada Asmadinata melalui Syahrial. Namun, penyisipan yang dijanjikan tidak kunjung ada. Akhirnya dia dijanjikan menjadi PTT di Dinas Kesehatan. Hanya saja rupanya, janji itu tidak terealisasi.

“Aku diiming-imingi Syahrial sesuai pesan Asmadinata, tapi tak ada buktinya. Kini aku hanya minta, uang saya dikembalikan,” kata Ade.

Diungkapkannya, Syahrial pernah berjanji mengembalikan uangnya September 2011. Namun tidak ditepati. Sehingga dirinya memilih melanjutkan permasalahan itu ke ranah hukum.

Terpisah, RA mantan orang dekat Asmadinata, membenarkan dirinya menyaksikan Ade menyerahkan uang kepada Syahrial atas pesan Asmadinata. Selain itu, dia juga menerangkan, ada korban lain atas tipuan mantan bosnya itu, yakni dua PTT di Dinas Kesehatan Rp50 juta, honorer Pemadam Kebakaran Rp40 juta, dan staf ahli DPRD Rp15 juta. Untuk honorer di Dinas Kelautan dan Perikanan Rp15 juta, serta di sekretariat DPRD Rp15 juta.

“Ada dua korban lagi yang dikutip, 1 orang saudara Fahmi mantan Ketua PAC PPP Air Putih Rp19 juta. Pak Arif orang Medan Rp80 juta dijanjikan dikasih proyek. Sementara saya sendiri, dijanjikan proyek cleaning service Rp40 juta,” aku RA sembari menambahkan, Asmadinata juga meminjam uangnya secara berturut-turut sehingga terkumpul Rp61,5 juta.

Sementara Wakil Ketua DPRD Batubara Asmadinata Dalimunthe ketika dikonfirmasi membantah tuduhan itu. “Tak ada itu. Kalau memang ada fakta dan bukti, kita siap bertanggung jawab dan mengembalikannya. Namun apabila tidak, jangan hukum berbalik menuntutnya,” tegasnya ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/1). (CK-1/spy)

Sumber : JPNN

Pemko Bahas Gaji Honorer Pirngadi

2012-01-23T17:31:00.000-08:00

MEDAN-Pemko Medan akan berkoordinasi bersama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Medan, terkait gaji tenaga honor pegawai RSU dr Pirngadi Medan yang di bawah standar upah minimum kota (UMK).
“Kalau bisa pekan depan sudah dibahas,” kata Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri, Minggu (22/1)
Menurutnya, Pemko Medan berencana akan menyesuaikan gaji tenaga honorer sesuai dengan UMK Medan sebesar Rp1.285.000.
Sebelumnya, Kadissosnaker Medan, Marah Husin Lubis mengatakan kalau seluruh perusahaan diminta untuk melaksanakan keputusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang mengesahkan UMK Medan 2012 sebesar Rp1.285.000.
“Kalau ada perusahaan membayar upah di bawah ketentuan yang sudah dikeluarkan akan dikenakan sanksi,” ujarnya. (adl)

Sumber : Harian Sumut Pos

Pegawai Honorer Keluhkan Gaji

2012-01-23T17:30:00.001-08:00

MEDAN- Tenaga honor RSU dr Pirngadi Medan, keluhkan gaji yang masih di bawah standar upah minimum kota (UMK). "Gaji kami sampai saat ini masih di bawah UMK dan gaji kami hanya mengalami kenaikan Rp100 ribu per tahun, itu pun kalau sudah lama bekerja baru bisa naik Rp100 ribu," kata DNS (34), salah satu tenaga honor kepada Sumut Pos (Grup JPNN).

Menurutnya, gaji yang mereka terima memang jauh di bawah standar dan dinilai sudah tidak manusiawi. "Gaji saya saja Rp500 ribu per bulan di mana saya sudah lama bekerja disini, sekitar 5 tahun," ujarnya.

Hal senada diucapkan pegawai lainnya, RBTS (30). Menurutnya, seharusnya managemen rumah sakit harus lebih memperhatikan nasib para pegawainya. "Pihak rumah sakit sejauh ini tidak pro kepada para pegawai. Kalau hal ini kami laporkan pasti kami kena skor dan bisa-bisa dipindah dan dimarahi," ujarnya.

Sementara itu, tenaga kontrak hanya bisa diam menyusul dalam waktu dekat ini akan dievaluasi. Dengan evaluasi ini, para tenaga kontrak pasti ada yang tidak diterima lagi dan pasti ada yang tidak diperpanjang kontraknya. "Kalau saya sih, menunggu evaluasi saja bang. Kalau diperpanjang kontrak, terima kasih dan kalau tidak diperpanjang, mau bilang apa," tutur AZM (32), salah satu tenaga kontrak sambil tertawa kecil.

Kasubbag Hukum dan Humas RSU dr Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin SH MKes mengatakan, gaji para pegawai honor tetap akan mengalami kenaikan. Namun, itu harus dilihat juga dari kinerja dan masa lamanya dia bekerja. "Gaji mereka akan tetap mengalami kenaikan tapi harus dilihat juga kinerjanya," pungkasnya.

Disinggung mengenai tenaga kontrak, Edison mengaku, akan dilakukan evaluasi dalam waktu dekat ini. "Evaluasi untuk tenaga kontrak akan dilakukan tapi itu harus dilakukan penilaian ulang kembali. Syarat tenaga kontrak yang layak dikontrak diantaranya kinerjanya, loyalitas, masa kerjanya dan lain-lainnya," ungkapnya.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Medan, Khairuddin Salim mengatakan, pihak RSU Pirngadi Medan hendaklah menaikkan gaji tenaga honor karena gaji Rp500 ribu sebulan itu tidak cukup. "Dirut RSU Pirngadi Medan harus mempertimbangkan hal ini. Dengan gaji Rp500 ribu sebulan tidaklah cukup memenuhi kebutuhan para pekerja tenaga honor," pungkasnya.

Mengenai tenaga kontrak, Khairuddin Salim menambahkan, hendaklah para tenaga kontrak dalam melakukan kerja dengan serius dan dengan begitu kontrak bisa diperpanjang lagi. "Untuk tenaga kontrak, lebih serius lagi dalam bekerja agar kontraknya bisa diperpanjang dan tunjukkan kinerjanya masing-masing," sebutnya.(jon)

Sumber : JPNN

Tentang Dana Stimulan Rp 3 M untuk Guru Honorer PGHI dan FGHI Masih Pro-Kontra

2012-01-20T18:42:00.000-08:00

CICALENGKA,(GM)-
Terkait wacana Pemkab Bandung menggelontorkan dana stimulan Rp 3 miliar bagi 12.000 guru honorer di Kab. Bandung, ternyata hingga, Kamis (19/1) masih terjadi pro-kontra antara Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) dan Forum Guru Honorer Indonesia (FGHI) Kab. Bandung.

Sebelumnya, Sekretaris FGHI Kab. Bandung, Drs. Ahmad Lutfi, tidak setuju rencana Pemkab Bandung menggulirkan dana Rp 3 miliar untuk 12.000 guru honorer di Kab. Bandung. Ahmad khawatir jika benar dana stimulan digelontorkan, ada imbas negatif terhadap nasib para guru honorer.

Kekhawatiran mereka, kata Ahmad, setelah dana stimulan diterima oleh para guru honorer sebesar Rp 250.000/orang, akan menghambat pengangkatan guru honorer yang masuk format 2 menjadi calon PNS. Para guru honorer yang mencapai 12.000 orang di Kab. Bandung itu tersebar di semua tingkatan (SD, SMP, SMA/SMK).

Menurut Ahmad Lutfi, kekhawatiran para guru honorer yang masuk format 2 sekitar 4.000 orang itu, tidak diangkat segera menjadi CPNS. Bahkan, ada isu guru honorer yang masuk format 2 itu, kurang dari 4.000 orang atau mencapai 2.400 orang. Mereka rencananya akan diposisikan menjadi CPNS.

"Adanya rencana pengangkatan para guru honorer yang masuk format 2 berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 5 tahun 2010 tentang Pendataan Guru Honorer. Para guru honorer tersebut masuk pada format dua, berdasarkan pada surat keputusan yang dikeluarkan masing-masing sekolah dimana mereka mengajar," katanya.

PGHI setuju

Sementara itu, Ketua PGHI Kab. Bandung, Dedi Mulyadi, setuju dan menyambut baik rencana Pemkab Bandung akan menggelontorkan dana stimulan bagi ribuan guru honorer tersebut. Bahkan pihaknya kata Dedi telah mengusulkan bantuan dana stimulan ke Pemkab Bandung, Rp 7,9 miliar.

"Dari usulan bantuan yang disampaikan itu, baru akan dikucurkan sebesar Rp 3 miliar. Jumlah itu tentunya belum mencukupi untuk dibagikan kepada 12.000 guru honorer di Kab. Bandung. Rencananya dana Rp 3 miliar tersebut akan dicairkan April mendatang,"kata Dedi kepada "GM" di Cicalengka, Kab. Bandung, Kamis (19/1).

Menurut Dedi, untuk merealisasikan bantuan dari pemerintah itu, kini PGHI masih melakukan pendataan terhadap para guru honorer yang ada di Kab. Bandung. Berdasarkan data terakhir, kata Dedi, jumlah para guru honorer yang ada di Kab. Bandung itu sebanyak 12.000 orang. Mereka mengajar di SD, SMP dan sekolah-sekolah lainnya.

Dikatakan Dedi, terkait bantuan dana stimulan sebesar Rp 3 miliar yang akan digelontorkan yang dinilai masih minim, pihaknya berusaha berkoordinasi dengan pejabat dinas terkait di Pemkab. Bandung. Kekurangan kata dia, akan kembali diajukan pada anggaran perubahan. Ia pun berharap, dana stimulan itu digulirkan pemerintah sesuai usulan, yakni Rp 7,9 miliar.

"Adanya rencana bantuan dana stimulan dari Pemkab Bandung, sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada para guru honorer. Diharapkan, ini bisa membantu menyejahteraan ribuan para guru honorer di Kab. Bandung yang semuanya masih belum diangkat menjadi PNS," katanya.

Ditanya terkait munculnya pernyataan dari sejumlah guru honorer yang mengkhawatirkan dengan digelontrokannya dana stimulan itu akan menghambat pengangkatan guru honorer menjadi calon PNS, sebenarnya tidak ada kaitan ke arah itu. "Itu murni kepedulian pemerintah. Jadi tidak ada kaitannya dengan rencana pengangkatan para guru honorer menjadi calon PNS," katanya. (B.105)**

Sumber : Galamedia

PENGUPAHAN GTT: BKD Gunakan Perpres 54/2011

2012-01-20T17:33:00.001-08:00

SRAGEN- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen menyatakan pemberian upah bagi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT-PTT) bukan dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, melainkan melalui SK Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Pemberian upah atau honor tersebut didasarkan pada mekanisme Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Yang menandatangani SK itu PPK bukan pejabat kepegawaian,” ujar
Budiyono kepada Espos, Rabu (18/1/2012).
Dalam kesempatan audiensi dengan para GTT-PTT di Gedung Dewan, Selasa lalu, Budiyono menegaskan istilah insentif, tunjangan kesejahteraan atau tunjangan fungsional diganti dengan upah dengan dasar Perpres
tersebut.
Penasihat Forum Guru dan Pegawai Tidak Tetap (FGPTT) Sragen, Eko Warsono, mengaku setuju dengan pernyataan Kepala BKD tentang upah. Namun, Eko menyatakan belum ada kesepakatan tentang siapa yang
mengeluarkan SK tentang pengupahan GTT-PTT, apakah pejabat kepegawaian atau PPK. Dia masih akan mengkaji hal tersebut bersama pengurus dan anggota FGPTT.
“Kami setuju dengan upah itu. Para GTT-PTT bisa mendapatkan upah sembari menunggu kepastian pengangkatan mereka menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Bila ada yang belum terangkat menjadi PNS karena kendala ijazah dan lainnya, minimal bisa terlindungan dan memiliki penghasilan, bukan lagi insentif atau tunjangan,” tambahnya.
Eko juga menyinggung tentang nasib para guru TK yang belum masuk dalam database di BKD Sragen. Menurut dia, jumlah guru TK itu minimal sekitar 600-an orang. “Masa pengabdian guru TK ini lama, ada yang 24 tahun, bahkan ada yang 30 tahun, tapi statusnya belum jelas. Kami akan mencoba melakukan saran dari BKD untuk meminta afirmasi kepada Pemkab Sragen tentang status mereka,” tegasnya.

Sumber : SoloPos

INSENTIF PEGAWAI: Pemberian Honor GTT-PTT Dinilai Bebani APBD

2012-01-20T17:32:00.001-08:00

SRAGEN – Rencana Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sragen untuk mengupah para guru tidak tetap, pegawai tidak tetap (GTT-PTT) dan tenaga kontrak dinilai Komisi IV DPRD Sragen dinilai akan membebani APBD. Untuk insentif GTT-PTT saja, APBD 2012 akan mengalokasikan anggaran Rp717 juta, belum termasuk tunjangan lainnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sragen, dr Aris Surawan, saat dihubungi Espos, Kamis (19/1/2012), mengungkapkan pemberian upah bagi GTT-PTT dan tenaga kontrak yang didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2011 jelas akan membebani APBD. Bila APBD Sragen tidak kuat, kata dia, kebijakan itu bisa disiasati dengan memiliki dua alternatif.
“Alternatif pertama, besaran nilai upahnya ditentukan cukup kecil, yakni di bawah upah minimum kabupaten (UMK) yang dibagikan kepada GTT-PTT atau tenaga kontrak yang masuk dalam database kategori II. Sedangkan pilihan kedua besaran upah itu sama dengan UMK untuk sebagian GTT-PTT dan diberikan secara bertahap. Misalnya tahun ini upah baru diberikan kepada sejumlah orang dulu, yang lainnya menyusul,” urai Aris.
Menurut Aris, berdasarkan penjelasan dari Dinas Pendidikan (Disdik) ada alokasi anggaran senilai Rp324 juta yang diberikan kepada 540 GTT-PTT di lingkungan Disdik yang sudah dianggarkan di kebijakan umum anggaran dan plafron prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) 2012. Demikian pula, lanjut Aris, dari penjelasan BKD ada senilai Rp393 juta untuk insentif 655 orang PTT di luar lingkungan Disdik. “Anggaran tersebut diberikan kepada satuan kerja (Satker) masing-masing dalam pemberian insentifnya dan berbagai dengan tenaga kontrak lainnya,” imbuhnya.
Terpisah, Penasihat Forum Guru dan Pegawai Tidak Tetap (FGPTT) Sragen, Eko Warsono, mengaku sudah membahas wacana BKD tentang pengupahan GTT-PTT yang didasarkan pada Perpres No 54/2011. Dia mengungkapkan GTT-PTT masih mengkaji lebih lanjut tentang wacana itu dan mencari sampel surat keputusan (SK) dari kabupaten/kota lainnya tentang honor GTT-PTT.
“Kami punya contoh SK dari daerah lain ternyata honor bisa diberikan melalui SK yang ditandatangani pejabat, seperti Sekretaris Daerah (Sekda). Pertanyaannya, mengapa di Sragen hal itu tidak bisa dilakukan, malah dialihkan ke Perpres No 54/2011 yang kesannya seperti outsourcing. Oleh karenanya, kami masih terus mengkaji dan akan menanyakan hal itu ke BKD,” tambahnya.

Sumber : Solo Pos

Peminat Guru Honorer Daerah Membeludak

2012-01-19T16:38:00.001-08:00

KOTA BARU, KOMPAS.com — Peminat untuk diangkat menjadi guru honorer daerah di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, membeludak.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Baru Murdianto MAP, Kamis (19/1/2012), di Kota Baru, mengatakan, untuk APBD Kota Baru 2012, Dinas Pendidikan tidak menerima guru honorer baru, tetapi yang mendaftar cukup banyak.
"Lebih dari 300 orang melamar untuk diangkat menjadi guru honorer daerah," katanya.
Diakuinya, insentif sekitar Rp 700.000 yang diberikan oleh Pemkab Kota Baru menjadi salah satu pertimbangan bagi pelamar yang ingin menjadi guru honorer.
Meski demikian, sebagian dari mereka bertujuan agar tercatat sebagai guru honorer yang dibiayai dari dana APBD.
Berdasarkan jumlah guru yang ada saat ini, yang sudah berstatus PNS sekitar 2.000, belum lagi guru honorer, sehingga kekurangan guru di Kota Baru sudah tidak sebesar tiga atau empat tahun lalu.
"Hanya saja, penempatannya masih terpusat di ibu kota kecamatan dan kurang merata. Sementara di daerah terpencil masih kurang," ujar Murdianto.
Atas dasar tersebut, untuk APBD 2012, Pemkab Kota Baru tidak menambah jumlah guru honorer, tetapi akan memaksimalkan guru-guru yang sudah ada agar benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
"Tidak menutup kemungkinan guru honorer yang tidak maksimal tugasnya akan diberhentikan," pungkas Murdianto.
Sementara itu, sepuluh tahun terakhir Pemkab Kota Baru membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Baru untuk menjadi guru honorer.

Sumber : Kompas.Com

Calo CPNS Gentayangan

2012-01-17T20:56:00.000-08:00

MAROS,UPEKS--Bupati Maros HM Hatta Rahman mengingatkan honorer kategori I di Maros agar mewaspadai calo yang menjanjikan mampu meloloskan jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Himbauan Hatta ini mengantisipasi ulah calo yang potensial mengambil keuntungan proses verifikasi di Jakarta.
''Urusan kelulusan dan hasil seleksi tenaga honorer kategori I, Pemkab Maros tidak memiliki kewenangan.Kami hanya menyerahkan berkas. Selanjutnya verifikasi kewenangan penuh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan).
"Data kategori I masih ada di pusat, Pemkab Maros masih menunggu hasil verifikasi pusat dan belum ada jadwal pasti kapan hasil keluar,'' ujarnya baru-baru ini.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Maros, A Ashar Paduppa menuturkan, hasil verifikasi terbaru, tenaga honorer kategori I tercatat 118 orang. Namun itu belum final, karena bisa bertambah ataupun berkurang.
"Hasil pertemuan terakhir di seleuruh BKD di Batam baru-baru ini, setiap kabupaten hanya diberikan jumlah yang lulus, tapi belum ada nama-namanya,'' kata Ashar.
Dikemukakannya, berkas kategori I yang disetor Maros 119. Hasil verifikasi awal yang digelar di Pare-pare seluruhnya lolos. Hasil verifikasi ke dua di Hotel Transit II Maros, tidak ada berkas Maros yang lolos padahal Pemkab Maros kembali mengusulkan berkas sehingga menjadi 243 berkas. Kemudian kembali dilakukan verifikasi dan terakhir hasilnya 118 orang tersebut.
Honorer kategori I, gajinya dibiayai APBD atau APBN. Kategori II tidak dibiayai APBD atau APBN dan honornya dibayar sesuai kemampuan SKPD masing-masing.
Menurut Ashar, sesuai penjelasan Menpan, kategori I sebenarnya adalah pegawai yang tidak terdata di database beberapa tahun lalu, sehingga seharusnya jumlah honorer kategori I tiap kabupaten hanya 5 sampai 10 yang masuk. Kenyatannya, yang terjadi mencapai ratusan orang. Akibatnya verifikasi yang dilakukan sangat ketat.

Sumber : UPEKS Online

Tunjangan Guru Honorer Rp300 Ribu per Bulan

2012-01-17T17:19:00.002-08:00

BANDUNG - Pemkot Bandung akan mengalokasikan anggaran Rp50 miliar dalam APBD Kota Bandung 2012 untuk tunjangan guru honorer. Rencananya, setiap guru honorer akan mendapatkan tunjangan penghasilan sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Yang menjadi masalah sekarang, ada perbedaan data jumlah guru honorer di Dinas Pendidikan Kota Bandung(Disdik) dengan beberapa asosiasi guru honorer di Kota Bandung. Karenanya, saat ini mendesak untuk segera dilakukan verifikasi jumlah guru honorer.

“Di lapangan terdapat banyak kesulitan untuk melakukan verifikasi guru honorer di Kota Bandung. Jumlah antara Disdik dan asosiasi guru honorer berbeda, makanya verifikasi harus dilakukan lebih mendetail," kata Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Katmadja, ketika ditemui di ruang kerjanya, kemarin (16/1).

Disebutkan, sekitar tanggal 20 Januari ini, evaluasi APBD Kota Bandung dari Gubernur akan selesai. Diharapkan, verifikasi sudah bisa selesai akhir bulan ini, agar pencairan dan pembagian dana sudah bisa dilakukan.

Katmadja mengatakan, semua data itu harus disinkronkan, kalau tidak dikhawatirkan ada yang tidak tercover di kemudian hari dan memunculkan masalah baru. Karenanya, lanjut Katmadja, Disdik harus terus melakukan pemantauan agar tidak ada penerima ganda, atau guru honorer yang tidak kebagian tunjangan sama sekali.

"Kalau sudah sinkron, harus ditentukan juga pihak mana yang menyalurkan, apakah lewat dinas atau bank, supaya tidak ada masalah susulan lain," kata Katmadja.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Lia Noerhambali mengatakan, untuk sementara, data yang disepakati, jumlah guru honorer yang akan menerima bantuan sekitar 13.632 orang. Sehingga tahun depan, semua guru honorer akan mendapat Rp300 ribu dari APBD.“Itu di luar pendapatan pokok yang mereka terima setiap bulannya,” tegas Lia.

Lia mengatakan, memang ada beberapa versi jumlah guru honorerdi Kota Bandung. Namun, data yang digunakan adalah data dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung. “Siapa pun boleh mengeluarkan dan mengajukan jumlah gurui honorer. Namun, siapa yang berhak menerimanya, harus diverifikasi dulu oleh Disdik,” tegasnya.

Lia menegaskan, jumlah 13.632 orang guru honorer yang akan mendapat tambahan honor sudah termasuk guru negeri. Sementara untuk guru madrasah yang mengajar di TPA, Lia, mengatakan mengalokasi dana sekitar Rp2miliar. Namun itu masih bisa bertambah atau berkurang, sesuai dengan permintaan. “Karenanya, kami sudah meminta ada anggaran khusus untuk biaya pendataan guru di madrasah, agar datanya lebih akurat,” pungkasnya. (mur/sam/jpnn)

Sumber : JPNN

Malas Berkantor, 21 Honorer Dipecat

2012-01-17T17:19:00.000-08:00

KENDARI - Pengangguran di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dipastikan bertambah. Sebab mulai tahun 2012 ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Bombana mulai memberhentikan sejumlah pegawai honorer tidak tetapnya.

Dinas Kesehatan sebagai SKPD pertama yang mengambil kebijakan tersebut. Sejak 4 Januari 2011 lalu, instansi pimpinan dr Sunandar memecat 21 dari 56 pegawai honorernya. Padahal hampir semua PHTT yang di PHK itu sudah mengabdi sejak 2006 silam.

Kepala Dinas Kesehatan Bombana, dr Sunandar mengatakan, pengurangan pegawai honorer lingkup Dinkes dilakukan sebagai bentuk rasionalisasi anggaran. Pengurangan tidak dilakukan begitu saja, tetapi diambil berdasarkan hasil verifikasi kehadiran honorer yang dilakukan tim dari inspektorat Bombana.

"Jadi yang dirasionalisasi itu mereka yang malas berkantor. Bayangkan selama 247 hari kerja dalam setahun, mereka berkantor hanya 6 hari, ada yang 12 hari, 24 hari dan 36 hari," beber Sunandar.

Sayang rasionalisasi honorer yang dilakukan kepala Dinas Kesehatan ini ternyata tidak diberlakukan kepada honorer di 22 Puskesmas di Bombana. Sampai kemarin, dari 271 orang yang honor, semuanya masih tetap dipertahankan. Sunandar beralasan, hal tersebut belum dilakukan karena tingkat kehadiran honorer di Puskesmas belum diverifikasi.

Meski demikian, dia telah mendapat masukan bahwa tingkat kehadiran honorer di Puskesmas cukup disiplin dan dianggap bagus. Selain itu, kata Sunandar, 205 honorer yang terdaftar di Puskesmas, hanya 66 diantaranya yang mendapatkan gaji honorer selama satu tahun kedepan. Jadi, bila ditambah 35 orang dari Dinkes, maka total pegawai honor yang mendapat porsi anggaran di APBD 2012 sebanyak 101 orang.

"Yang kami tahu setiap Puskesmas hanya tiga yang diberi honor. Selebihnya tinggal kebijakan kepala Puskesmas yang mengaturnya," kata Sunandar.

Dari 35 honorer Dinkes yang dipertahankan saat ini, mantan direktur RSUD Bombana ini menjamin tidak ada satupun wajah baru. Bahkan Sunandar memberi jaminan bahwa, pacsa pemecatan 21 honorer, pihaknya tidak lagi menerima honorer baru.

Sementara Kepala Inspektorat Bombana, Mohammad Sabur, mengakui adanya verifikasi kehadiran yang dilakukan instansinya. "Inspektorat ada enam dinas yang diverifikasi kehadiran PHTT nya," katanya.

Subur menjelaskan, verifikasi kehadiran PHTT dilakukan mulai Januari sampai September. Dari verifikasi absensi selama sembilan bulan, memang banyak ditemukan tingkat kehadiran honorer dibawah 50 persen.

Verifikasi kehadiran honorer dilakukan sebagai pemutahiran jumlah honorer untuk 2012 nanti. Dari sini nanti lalu dilaporkan kepada bupati untuk selanjutnya dibuatkan rekomendasi untuk menyusun regulasi honorer yang baik.

Subur membantah keras bila hasil verifikasi honorer yang dilakukan menjadi salah satu rekomendasi untuk memecat honorer di SKPD manapun. "Bukan begitu (verifikasi kehadiran honorer untuk memecat). Tapi sebagai laporan kepada bupati, sebelum diberlakukan plat form yang baik seperti apa. Verifikasi ini juga bisa menjadi warning bagi kepala dinas, bagaimana mengurusi honorernya. Kalau sudah main pecat, itu jadi tanggung jawab sendiri kepala dinas yang bersangkutan. Sebab kami (inspektorat) tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pemecatan dari verifikasi tersebut," ungkapnya. (kp/awa/jpnn)

Sumber : JPNN

Diberhentikan Bupati, Ratusan Pekerja Honorer Demo

2012-01-16T16:14:00.000-08:00

Liputan6.com, Labuhan Batu: Ratusan pekerja tenaga honorer Pemerintah Kabupten Labuhan Batu Selatan, Sumatra Utara, beserta seluruh keluarganya berunjuk rasa ke kantor Bupati setempat, Senin (16/1). Mereka menuntut dipekerjakan kembali sebagai tenaga honorer. Menurut mereka kebijakan Bupati Labuhan Batu Selatan Wildan Aswan Tanjung yang secara sepihak memberhentikannya dinilai tidak mempunyai dasar hukum.

Ratusan demonstran nyaris bentrok dengan puluhan petugas Satpol PP di depan pintu masuk kantor bupati. Pengunjuk rasa yang marah lalu membakar ban bekas dan seragam kerja mereka sebagai bentuk kekesalan terhadap tindakan bupati yang dianggap bersikap semena-mena. Para pengunjuk rasa pun memaksa masuk dengan cara merusak pagar kantor bupati hingga roboh.(IAN)

Sumber : Liputan6.Com

Status Kepegawaian Guru Honor Masih Bermasalah

2012-01-16T16:13:00.000-08:00

JAKARTA, KOMPAS.com- Status kepegawaian guru-guru honor di sekolah negeri dan swasta masih bermasalah. Para guru honor yang mengabdi belasan tahun atau bahkan lebih itu terus berjuang untuk menjadi guru calon pegawai negeri sipil maupun guru tetap yayasan di sekolah swasta.
Ribuan guru bantu yang dibiayai APBN berunjuk rasa di Istana Negara. Jakarta, Senin (16/1/2012). Mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menandatangani peraturan pemerintah soal pengangkatan tenaga honorer di instansi pemerintah menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), termasuk guru.
Sanjaya, guru bantu di SDN Lebak, Banten, mengatakan, para guru bantu diangkat tahun 2003-2004 dengan gaji dari APBN. Para guru tiap tahun harus menandatangi perjanjian kerjasama dengan kepala dinas pendidikan setempat.
Seharusnya, tahun 2011 guru bantu yang tersisa sudah diangkat jadi CPNS bersama tenaga honorer lainnya. Tetapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. "Sampai sekarang belum ada penandatangan perjanjian kerja dengan kepala dinas dan gaji yang mestinya diterima tiap tanggal 5 belum ada," ujar Sanjaya.
Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia Ayub Joko Pramono mengatakan, sesuai janji pemerintah, sekitar 261.000 guru bantu yang memegang surat pengangkatan dari Menteri Pendidikan bakal diangkat menjadi guru PNS. Secara bertahap, pengangkatan dilakukan tahun 2005-2007. Namun, saat ini terhenti.
Padahal, ada sekitar 10.000 guru bantu yang sudah terdata dan disetujui untuk diangkat menjadi guru PNS. Para guru yang tersisa ini telah berusia 45 tahun ke atas.
Ani Agustina, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI), mengatakan, berdasarkan pendataan, guru dan pegawai honorer yang penggajiannya non-APBN serta non-APBD jumlahnya sekitar 600.000 orang. Selain itu, ada sekitar 47.000 guru dan pegawai yang tercecer pengangkatannya sehingga masih mendapat honor dari daerah.
Guru honorer kebanyakan guru yang diangkat untuk mengatasi kekurangan guru di sejumlah sekolah. Guru-guru tersebut sebagian mendapat honor dari anggaran sekolah.
Guru honorer ini tersebar di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga SMP dan SMA/ SMK. Sementara itu, guru-guru di sekolah swasta berjuang untuk menjadi guru tetap yayasan. Namun, banyak sekolah swasta yang juga lebih suka memiliki guru honor karena tidak mampu menggaji.
"Untuk sekolah swasta kecil, tidak mampu mengangkat guru tetap. Lebih banyak guru honor. Apalagi bantuan pemerintah untuk memberi guru PNS di sekolah swasta juga tidak ada lagi," kata Kepala SMK Nasional Jakarta.
Persoalan status kepegawaian guru ini berdampak juga pada kebijakan sertifikasi guru. Pemerintah mensyaratkan guru yang ikut haruslah guru PNS atau guru tetap yayasan.
Ramlis, Kepala SMK kelas jauh Legonkulon, Kabupaten Subang, mengatakan, guru-guru honor di sekolah negeri saat ini resah. Para guru yang dibutuhkan sekolah diangkat hanya dengan surat keputusan kepala sekolah. Guru-guru yang sudah mengabdi lima tahun lebih tetap tidak bisa dapat hak untuk ikut sertifikasi.
"Guru honor di sekolah negeri sulit untuk dapat SK Bupati/Walikota untuk pengangkatan. Banyak guru honor di sekolah negeri yang resah tidak bisa mengikuti sertifikasi," kata Ramlis.
Padahal, SMK kelas jauh dibuka untuk melayani anak-anak SMP yang umumnya putus sekoalh karena tidak ada sekolah menengah di wilayah ini. Di sekolah ini ada 23 orang guru honor yang sudah berpendidikan S1.

Sumber : Kompas.Com

Honorer di Kabupaten Bone Bolango Ditantang Jadi Pengusaha

2012-01-15T22:06:00.000-08:00

Bone Bolango, Info Publik Pengembangan usaha kecil menengah jadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dan kesempatan ini pun diberikan kepada tenaga honorer lewat bantuan usaha mini mikro guna mencetak wirausaha muda baru di Kabupaten Bone Bolango.

Seperti ditegaskan plt Bupati Bone Bolango Hamim Pou saat apel kerja di lingkungan Pemda Bonbol Senin (16/1) di halaman kantor Bupati Bone Bolango.

Hamim mengatakan, tenaga-tenaga honorer diberi kesempatan pemerintah daerah untuk berwiswasta jadi wirausaha baru lewat penyaluran kredit mini mikro dengan besaran bantuan sebesar Rp5 juta hingga Rp10 juta.

“Nanti tenaga honorer akan diberi pelatihan, dan jaminannya akan ditanggung oleh pemerintah daerah," tegas Hamim sambil menambahkan, selain penyaluran kredit mini mikro, tenaga honorer juga bakal diberi kesempatan untuk berkarier di PT Gorontalo Mineral.

Kesempatan ini diberikan, mengingat belum adanya kejelasan soal pengangkatan tenaga honorer kategori dua. "Kalau mau menunggu silakan ditunggu. Jika tidak, masih ada pilihan-pilihan tadi yang ditawarkan pemerintah daerah,” katanya. (MC Bone Bolango/hmsafik/toeb)

Sumber : bipnewsroom

Kontrak Diputus, 80 Honorer jadi Relawan tanpa Bayaran

2012-01-15T17:12:00.001-08:00

KENDARI - Sebanyak 80 tenaga honorer yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sultra berubah menjadi tenaga suka rela menyusul adanya putusan dari pemerintah pusat untuk segera melakukan resionalisasi terhadap tenaga honorer yang ada di seluruh wilayah.

Humas RSUD Sultra, Masyita mengatakan perubahan status ini karena pihak rumah sakit juga tidak dapat memberikan gaji. Pasalnya, gaji yang diberikan kepada tenaga honorer bersumber dari APBD, namun karena tahun 2012 sudah tidak dianggarkan lagi, maka gaji bagi tenaga honorer juga dihapuskan.

"Kontrak yang diberikan bagi tenaga honorer berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, setelah itu dapat diperpanjang lagi dengan adanya SK dari Gubernur Sultra, namun hingga saat ini belum ada kejelasan sehingga kami tidak melakukan perpanjangan kontrak," jelas Masyita ketika dihubungi Kendari Pos (JPNN Group).

Tenaga honorer yang tidak diperpanjang kontraknya itu terdiri dari tenaga administrasi dan teknis. Meskipun kontraknya tidak diperpanjang, namun 80 tenaga honorer tersebut hingga saat ini masih melakukan aktivitasnya seperti biasa.

"Setelah kontraknya tidak diperpanjang, ternyata mereka masih ingin bekerja namun dengan kesepakatan rela untuk tidak digaji sebab anggaran rumah sakit untuk menggaji tenaga honorer tidak ada, namun 80 tenaga honorer masih bersedia untuk bekerja meskipun tidak digaji," katanya.

Sementara itu, Direktur RSUD Sultra, Nurjajadin Aboe Kasim mengatakan bahwa hingga saat ini ia belum bisa memastikan nasib 80 tenaga honorer sebab pihaknya masih menunggu arahan dari Gubernur Sultra.

"Saya tidak memiliki kapasitas untuk mengatakan bahwa tenaga honorer itu telah diberhentikan, kami masih menunggu SK dari Gubernur Sultra, kalau SK yang lama memang sudah mati, kita lihat saja kedepannya apakah masih bisa diperpanjang," katanya. (lina/awa/jpnn)

Sumber : JPNN

Menpan: 65.000 CPNS Diterima Tahun Ini

2012-01-13T22:32:00.001-08:00

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar memperkirakan lowongan sekitar 50.000 hingga 65.000 calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seluruh Indonesia tahun 2012 ini.
"Saya perkirakan sekitar 50.000 hingga 65.000 sudah cukup," kata Azwar di kompleks Istana Kepresidenan RI Jakarta, Jumat (6/1/2012), sore.
Penerimaan CPNS tahun ini turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai di atas 100.000 CPNS. Menurut, Azwar ini disebabkan penerimaan CPNS tahun ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pada sektor tertentu saja. "Kita tidak akan menerima CPNS yang tidak dibutuhkan. Itu prinsip," kata dia.
Karena itu, lanjut Azwar, maka formasi penerimaan CPNS akan diumumkan lebih cepat. 'Sehingga ada persiapan," ujarnya. Mantan Anggota DPR RI dari Aceh ini mewanti-wanti penerimaan CPNS tahun ini bebas dari main uang. "Itu tidak fair," kata dia. (aco)

Sumber : Tribun News

Merauke Pangkas Tenaga Honorer

2012-01-13T22:04:00.001-08:00

MERAUKE, KOMPAS.com — Pemerintah Kabupaten Merauke berencana memangkas jumlah pegawai honorer yang bekerja di lingkungan Pemkab Merauke. Saat ini jumlah tenaga honorer dinilai terlalu banyak dan telah menyedot anggaran APBD sekitar Rp 24 miliar setahun.
”Jumlah tenaga honorer mencapai sekitar 1.000 orang,” kata Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Daniel Pauta di Merauke. Dengan jumlah tenaga honorer itu, gaji yang harus dibayarkan mencapai Rp 2 miliar per bulan atau Rp 24 miliar per tahun.
”Anggaran itu lebih besar dari anggaran satu SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” ungkap Daniel.
Daniel mengatakan, Pemkab Merauke kini sedang melakukan evaluasi dan penilaian kinerja para tenaga honorer. Mereka yang bekerja sungguh-sungguh dan memang dibutuhkan keahlian dan tenaganya akan dipertahankan. Namun, mereka yang jarang atau tidak pernah masuk akan diberhentikan. ”Kami sudah punya datanya,” ujarnya.
Menurut Daniel, Pemkab tidak semata-mata akan memangkas tenaga honorer. Tenaga honorer yang tetap mau bekerja akan diberdayakan untuk ditugaskan di kampung-kampung sebagai petugas pendamping kampung.

Sumber : Kompas.Com

Komisi A DPRD Riau Minta BKD Menginventarisir Pegawai Honorer

2012-01-11T18:33:00.000-08:00

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi A DPRD Riau melakukan dengar pendapat atau hearing dengan pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau menyangkut adanya kebijakan pemerintah monitoring penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

Hearing itu dipimpin langsung Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso dan dihadiri Asisten III Setdaprov Riau, Joni Irwan, Kepala Biro Hukum Kasiarudin, Kepala BKD Riau Said Saqlul Amri dan sejumlah anggota Komisi A lainnya, seperti Zukri, Jabarullah dan anggota dewan lainnya.

Bagus Santoso dalam pertemuan itu menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan pemerintah kabupaten/kota yang lainnya sudah terlanjur mengeluarkan SK pengangkatannya pegawai honorer, tenaga kontrak dan pegawai tidak tetap. Makanya, tenaga honorer ini terutama guru honor dan guru tidak tetap untuk tetap dipertahankan.

“Kita ketahui di Provinsi Riau saat ini terhadap sekitar 6.600 guru honor, guru tidak tetap dan guru bantu. Bayangkan saja, mereka tidak lagi dipertahankan, sudah didapat dipastikan dunia pendidikan Riau akan menjadi chaos,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Komisi A DPRD Riau meminta BKD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di Riau untuk segera menginventarisir permasalahan menyangkut pegawai honorer ini. Sehingga nanti akan diperoleh solusi untuk anggaran untuk gaji atau honor mereka.*** (son)

Sumber : Riau Terkini

1.159 Honorer Diusulkan jadi PNS

2012-01-11T18:32:00.001-08:00

Aiapacah, Padek—Kabar gembira bagi pegawai honorer di lingkungan Pemko Padang. Tahun ini, rencananya 1.159 pegawai honorer akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Pengangkatan tenaga honorer tersebut berdasarkan KemenPAN No 05/2010, tentang Pendataan Tenaga Honorer di instansi pemerintah.
Namun demikian, kebijakan tersebut kontraproduktif dengan penghentian sementera (moratorium) pengangkatan PNS, yang dikeluarkan Mendagri.

“Ini keputusan pusat dan kita yang bernaung di bawahnya harus melakukan kebijakan itu. Karena ada permintaan dari pusat tersebut, maka kami mengajukan dan mengusulkan untuk pengangkatan pegawai honorer dari Pemko Padang,” jelas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Padang, Hiptonius Damanhuri kepada Padang Ekspres, kemarin (10/1).

Menurut Hiptonius, pengangkatan pegawai honorer tersebut ditetapkan dua kategori. Pertama, tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS dan tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah dan dibiayai APBD atau APBN minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dengan pengangkatan tanggal 2 Januari 2005.

Yang diangkat pada tanggal tersebut hanya 47 orang. Dari 47 orang tersebut, 2 guru dan 45 tenaga teknis. Sementara untuk tenaga honorer yang lain, akan diangkat pada bulan berikutnya, asal mereka tetap masuk dalam kategori yang telah ditentukan.

Kedua, tenaga honorer tapi tidak dibiayai APBD atau APBN dan terhitung minimal sudah bekerja pada 2 Januari 2005, juga diusulkan ke pusat. Untuk tenaga honorer kategori II tersebut, tercatat sekitar 1.112 tenaga honorer, terdiri dari 517 guru, dan 522 tenaga teknis.

“Tenaga honorer tahap dua, mereka juga harus menunggu kebijakan pusat untuk pengangkatan mereka. Kalau nantinya pemerintah pusat telah memberikan lampu hijau, maka seluruhnya akan segera menjadi PNS,” jelasnya.

Data itu, kata Hiptonius, sudah dikirim ke pusat. “Saat ini masih menunggu perintah dan waktu yang tepat untuk mengangkat pegawai honorer tersebut menjadi PNS di lingkup Pemko Padang,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Padang, Muharlion menyebut pihaknya belum menerima kabar pengusulan tenaga honorer lingkungan Pemko Padang untuk menjadi PNS. “Saya belum tahu itu,” katanya kepada Padang Ekspres tadi malam.

Dia menyebut seharusnya untuk pengusulan itu, mesti dilakukan terlebih dahulu koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), dan konsolidasi dengan DPRD Padang. Namun sampai saat ini dia mengaku belum menerima informasi pengajuan dari Pemko Padang.

”Sah-sah saja pengajuan itu dilakukan. Tetapi harus dikoordinasikan terlebih dahulu, karena ini menyangkut penggunaan anggaran,” katanya.
Menurutnya jangan sampai setelah pengangkatan pemerintah daerah justru tidak mampu mengeluarkan gajinya, akibat keterbatasan anggaran dan tidak adanya koordinasi dengan DPRD.

“Karena, pengganggarannya kan melalui perencanaan kerja. Kalau tiba-tiba saja sudah diangkat, tetapi tidak dianggarkan, lah gaji mereka dari mana,” sebutnya.

Dia menyebut dalam hal itu Pemko juga harus siap dengan konsekuensi pembengkakan anggaran. Karena secara jelas akan terjadi penambahan anggaran untuk menggaji pegawai termasuk tunjangan melalui APBD. Dengan demikian anggaran untuk pembangunan jelas berkurang. (kd/mg8)

Sumber : Padang Express

10 Honorer DPRD Sultra Bakal Dipecat

2012-01-11T18:31:00.002-08:00

INILAH.COM, Kendari - Sekretaris DPRD Sultra Iskandar mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pihaknya, 10 dari 208 tenaga honorer di DPRD Sultra pada 2012 ini akan dipecat karena malas melaksanakan tugas.
Kendati Iskandar tidak bersedia menyebutkan nama ke-10 orang tersebut, namun ia mengatakan bahwa pemberhentian itu dilakukan karena mereka sering tidak menjalankan tugasnya dan dianggap malas untuk berkantor.
“Evaluasi ini akan terus kami lakukan hingga akhir Januari 2012. Karena boleh saja jumlah yang akan diberhentikan bertambah, ”paparnya saat ditemui di Kendari, Rabu (11/1).
Ia mengatakan, bahwa jumlah tenaga honorer di DPRD Sultra merupakan terbanyak ketiga setelah Sekretariat Pemprov Sultra dan Satuan Polisi Pamong Praja.
“Anggaran untuk tenaga honorer itu sebvenarnya sudah ada. Hanya saja, berdasarkan evaluasi dari Mendagri, tenaga honorer ini perlu dikurangi, ”paparnya.
Iskandar mengemukakan, berdasarkan rencana anggaran yang dimiliki, tenaga honorer pada 2012 ini akan digaji Rp1 juta/bulan.
“Jumlah ini baru rencana. Finalnya nanti tergantung SK gubernur,” jelas Iskandar seraya mengatakan bahwa penerimaan tenaga honor akan dihentikan. [mor]

Sumber : Inilah.Com

12.000 Guru Honorer Resah

2012-01-11T18:31:00.000-08:00

CICALENGKA,(GM)-
Menyusul wacana pengguliran dana stimulan Rp 3 miliar bagi guru honorer, sekitar 12.000 guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Indonesia (FHI) Kab. Bandung, kini resah. Mereka khawatir dana tersebut akan menghambat pengangkatan guru menjadi pegawai negeri sipil (PNS), khususnya mereka yang masuk format 2. Dana stimulan itu akan diterima masing-masing guru honorer sebesar Rp 250.000.

Demikian diungkapkan Sekretaris FGHI Kab. Bandung, Drs. Ahmad Lutfi kepada "GM" di Cicalengka, Kab. Bandung, Rabu (11/1). Menurut Ahmad, 4.000 guru honorer yang masuk format 2 itu khawatir mereka tidak akan segera diangkat menjadi CPNS. Bahkan isunya guru honorer yang masuk format 2 kurang dari 4.000 orang atau sekitar 2.400 orang. Mereka rencananya akan diposisikan untuk menjadi CPNS.

"Rencana pengangkatan para guru honorer yang masuk format 2 itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 5/2010 tentang Pendataan Guru Honorer. Para guru honorer tersebut masuk pada format 2, berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan masing-masing sekolah di mana mereka mengajar," katanya.

Menurut Ahmad, jika dana stimulan ini benar-benar digulirkan Pemkab. Bandung, peluang diangkat menjadi CPNS kian tidak jelas. "Jika benar-benar dana stimulan itu digulirkan, peluang para guru honorer untuk diangkat akan terus tertunda," katanya.

Wewenang pemkab

Lebih jauh Ahmad mengatakan, pengangkatan guru honorer baik SD, SMP, SMA maupun SMK di Kab. Bandung menjadi CPNS, dilaksanakan dan wewenang Pemkab Bandung. Sementara pemerintah pusat hanya menerima laporan dari pemerintah daerah.

"Jadi jangan sampai pemerintah daerah melaporkan kondisi guru honorer di daerah-daerah ke pemerintah pusat dengan prinsip asal bapak senang. Soalnya pemerintah pusat 'kan bagaimana laporan dari daerah saja. Sementara yang melaksanakan pengangkatan guru honorer pemerintah daerah," ujarnya.

Dikatakan, rencana pengangkatan guru honorer menjadi CPNS itu, mengacu pada data format 2 yang sebagai database. Data tersebut berdasarkan SK untuk guru honorer yang dikeluarkan masing-masing sekolah pada 1 Januari 2005. Untuk itu, katanya, rencana dana stimulan yang mencapai miliaran itu, diduga memiliki muatan politis, khususnya pemerintah terkait untuk meredam gejolak di kalangan guru honorer.

Ia juga menyatakan tidak setuju jika Kab. Bandung dinyatakan sebagai pelaksana pendidikan terbaik. "Yang jadi pertanyaan kami, indikator pelaksana/penyelenggara pendidikan terbaik itu dari mana? Sementara saat ini masih banyak guru honorer yang belum jelas nasibnya," katanya.

Ahmad pun mengatakan, terkait wacana menggelontorkan dana stimulan bagi ribuan guru honorer di Kab. Bandung ini, pihaknya sangat berharap agar wacana tersebut dikaji ulang. "Terus terang, nasib guru honorer di Kab. Bandung kian tak menentu. Bayangkan, dari ribuan guru honorer di Kab. Bandung, ada yang telah mengabdi belasan tahun, namun belum juga diangkat menjadi PNS," katanya. (B.105)**

Sumber : Galamedia

677 Honorer Siluman Terancam Diberhentikan

2012-01-11T18:30:00.001-08:00

SOFIFI – Sebanyak 677 tenaga honorer di Pemprov Sulut terancam diberhentikan. Inti status pengangkatan mereka sebagai tenaga honorer tak jelas, bahkan bertentangan dengan peraturan pemerintah yang melarang perekrutan tenaga honor, paska 2005.

Gubernur Thaib Armaiyn sendiri mengambil sikap tegas atas perekrutan tenaga honorer di luar ketentuan ini. Gubernur menginstruksikan kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera mengevaluasi tenaga honorer di masing-masing SKPD. Apabila tenaganya tidak dibutuhkan lagi agar segera diberhentikan.

Hal ini tertuang dalam surat edaran gubernur bernomor 810/504/2011 tentang larangan menerima atau mengangkat tenaga honorer di lingkup pemprov. Surat edaran yang dikeluarkan pada 14 Desember 2011 itu, merupakan surat edaran yang ketiga kali. Surat ini mempertegas kembali larangan penerimaaan tenaga honorer di pemprov.

Pasalnya, dua surat edaran gubernur yang dikeluarkan sebelumnya, ternyata tak diindahkan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemprov. Buktinya, hasil pendataan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut pada Agustus 2010, sebagaimana tertuang juga dalam surat edaran gubernur kali ini, ditemukan sebanyak 677 orang yang menjadi tenaga honorer di lingkungan pemprov.

Surat edaran gubernur kali ini, juga melampirkan dua surat edaran sebelumnya, masing-masing bernomor 814/388/2005, bertanggal 14 April 2005 dan 814/154/2009, tertanggal 23 Februari 2009 ditandatangani Sekretaris Provinsi (Sekprov) Muhadjir Albaar atas nama gubernur.

Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokoler Setdaprov Suleman Tengkulu SH kepada wartawan di kantor gubernur kemarin (9/1), membenarkan adanya surat edaran gubernur yang terbaru tentang larangan menerima tenaga honorer di lingkungan pemprov. Suleman lantas memberikan copy-an surat edaran gubernur tersebut kepada wartawan. Dalam surat edaran tersebut, gubernur mengingatkan pimpinan SKPD tidak lagi melakukan penerimaan tenaga honorer atau sejenisnya. Larangan ini berdasarkan peraturan pemerintah (PP) nomor 48/ 2005 jo, PP nomor 43/ 2007. Pemprov sendiri    dalam kurun waktu 2005 -2009 telah mengangkat 813 tenaga honorer menjadi PNS. Paska 2005, tidak ada lagi rekrutmen tenaga honorer.

Anehnya, hasil pendataan BKD Malut, menemukan 677 orang yang masih bekerja sebagai honorer. Pendataan itu dilakukan pada Agutus 2005. Disinyalir, penerimaan tenaga honorer tersebut atas kemauan pimpinan SKPD sendiri.

“Karena itu, gubernur mengeluarkan edaran lagi, yang lebih tegas ditujukan kepada kepala badan, dinas, kantor, secretariat DPRD, KPUD,KORPRI, direktur RSUD di lingkungan pemprov untuk tidak menerima atau mengangkat tenaga honorer lagi,” jelas Sulemen.

Surat edaran gubernur tersebut berisikin enam poin penegasan. Salah satu poin disebutkan, pimpinan SKPD akan dikenai sanksi dengan segala resikonya, apabila masih menerima tenaga honorer. Sementara para honorer yang masih bekerja saat ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pimpinan SKPD atau unit kerja di mana tenaga honorer tersebut berada. Pemprov, sebagaimana isi surat edaran gubernur,   tidak mengalokasikan anggaran khusus bagi tenaga honorer. Selain itu, tenaga honorer tersebut tidak boleh menuntut menjadi PNS. Gubernur juga menginstruksikan kepada pimpinan SKPD untuk mengevaluasi keberadaan tenaga honorer di masing-masing SKPD. Apabila tenaganya tidak dibutuhkan lagi agar segera diberhentikan. (wat/fai)

Sumber : JPNN

Untuk Honor GTT/PTT Tak Boleh Lebih dari 20%

2012-01-09T16:54:00.001-08:00

SEMARANG- Penggunaan dana BOS untuk pembayaran honorarium bulanan guru dan tenaga kependidikan honorer (GTT/PTT) tidak boleh lebih dari 20%. Kebijakan ini berdasarkan Permendikbud No 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Laporan Keuangan Dana BOS 2012.

Berbeda dengan BOS tahun 2011, pada belanja pegawai dibatasi tidak boleh lebih dari 20%. Namun, di BOS 2012 honorarium GTT/PTT yang dibatasi tidak lebih dari 20% agar dapat dialokasikan untuk keperluan lain, misalnya pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, kegiatan penerimaan siswa baru, pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian, perawatan sekolah.

Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, dan sebagainya. Kepala SMP 18 Semarang Ringsung Suratno mengatakan, selain berubah pada mekanisme penyaluran, yakni yang sebelumya melalui kabupaten/kota dan kini lewat provinsi, isi petunjuk teknis juga berbeda. ”Salah satu yang berubah yaitu penggunaan BOS bagi honorarium GTT dan PTT yang tidak boleh lebih dari 20%. Karena itu, sekolah harus bisa merealisasikan,” ungkapnya, kemarin.

Kepala SD Lamper Kidul Sapto Legowo mengatakan, dana BOS untuk honorarium tenaga honorer di tempatnya juga sudah cukup, meskipun pada kebijakan baru penggunaannya tidak boleh lebih dari 20%. ”Untuk menggaji 16 guru yang terdiri atas guru kelas, bahasa Inggris, petugas perpustakaan, dan lainnya masih sangat cukup,” katanya.

Hingga hari yang dijadwalkan BOS cair, Senin (9/1), di SMP 18 dan SD Lamper Kidul, dana tersebut belum masuk ke rekening sekolah. ”Kami masih menunggu dana tersebut akan cair, karena masa pencairan diberi tenggang waktu hingga 16 Januari 2012,” ungkap Sapto. (K3-37)

Sumber : Suara Merdeka

Pemkab TTU Evaluasi Tenaga Honorer

2012-01-09T16:53:00.001-08:00

TRIBUNNEWS.COM,KEFAMENANU - Pemerintah Kabupaten,TTU,NTT, Senin (9/1/2012) mengevaluasi perekrutan tenaga honorer di daerah itu.
Dalam evaluasi itu ditemukan, banyak tenaga honorer yang berprofesi sebagai guru atau pengajar tidak memiliki ijazah guru.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTU, Jacobus Amfotis pun geram dan meminta para tenaga pengajar yang tidak memiki ijazah atau latarbelakang pendidikan guru berhenti mengajar.

“Yang bukan ijazah guru, jangan mengajar,” tegas Amfotis di depan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten TTU yang menghadiri rapat evaluasi tenaga kontrak di aula serbaguna Lantai II, Kantor Bupati TTU, Senin siang.
Rapat evaluasi tenaga honorer yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan para pimpinan SKPD di daerah dilakukan dalam rangka merasionalisasi kebutuhan tenaga honorer dengan beban kerja pemerintah daerah.
Pasalnya, ribuan tenaga honorer yang direkrut dua tahun sebelumnya tidak sesuai dengan kebutuhan dan membebani APBD daerah.
Untuk membayar honor tenaga honorer dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten TTU harus mengeluarkan biaya hampir Rp 13 miliar. Bahkan jika tidak ada rasionalisasi, 1.498 tenaga kontrak yang ada akan menghabiskan sekitar Rp 16 miliar APBD TTU tahun 2012 melebihi target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten TTU tahun 2012, sebesar Rp 15 miliar.

Sumber : Tribun News

Pengangkatan Guru Honorer Tak Kunjung Terealisasi

2012-01-09T16:52:00.000-08:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Janji pemerintah mengangkat ratusan ribu guru honorer SD-SMA sederajat menjadi guru pegawai negeri sipil pada 2011 tidak kunjung terealisasi.

Guru-guru honorer pun merasa resah karena peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS sampai awal tahun 2012 juga tidak jelas.
"Kami kecewa karena janji pemerintah tidak kunjung terealisasi. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan nasib guru dan tenaga pendidik honorer di sekolah-sekolah yang sudah puluhan tahun setia mengabdi," kata Ani Agustina, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di Jakarta, Senin (1/9/2011).
Menurut Ani, para guru honorer mendapat dukungan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) untuk memperjuangkan kepastian pengangkatan mereka menjadi PNS. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Sulistiyo meminta supaya pemerintah tidak menzolimi guru honorer yang memenuhi syarat untuk menjadi guru PNS.
Ani mengatakan, jika hingga akhir Januari pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS tidak juga jelas, para guru honorer yang tergabung dalam FTHSNI dan Asosiasi Kepala Tata Usaha Seluruh Indonesia akan berunjuk rasa secara besar-besaran di Ibu Kota. Sasaran tenaga honorer ini mendapat perhatian dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Ani, pengangkatan sekitar 647.000 guru honorer SD/SMP hingga SMA/SMK menjadi calon PNS sampai saat ini terkatung-katung. Ini disebabkan rancangan peraturan pemerintah yang mengatur soal itu belum juga disahkan.
Berdasarkan pendataan, guru dan pegawai honorer yang penggajiannya non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jumlahnya sekitar 600.000 orang. Selain itu, ada sekitar 47.000 guru dan pegawai yang tercecer pengangkatannya sehingga masih mendapat honor dari daerah.
Guru honorer kebanyakan guru yang diangkat untuk mengatasi kekurangan guru di sejumlah sekolah. Guru-guru tersebut sebagian mendapat honor dari anggaran sekolah. Guru honorer ini tersebar di semua jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMP dan SMA/SMK.
Menurut Ani, para guru honorer saat ini resah karena janji pemerintah untuk memberikan status guru PNS bagi pendidik yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun ini tidak juga terealisasi.

Sumber : Kompas.Com

UP Karimun Stop Terima Tenaga Honorer

2012-01-08T20:04:00.000-08:00

INILAH.COM, Karimun - Kepala Bagian Urusan Kepegawaian (Kabag UP) Kabupaten Karimun, Kamarulazi mengatakan, keberadaan 1.500 tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) tidak bisa dikurangi. Namun, langkah yang diambil hanya menyetop penerimaan tenaga honorer.
"Kalau dikurangi itu saya tidak bisa jawab. Silahkan tanyakan kepada pimpinan. Upaya yang dilakukan untuk menekan angka pegawai honorer adalah tidak lagi menerima pegawai honorer," ujar Kamarulazi, akhir pekan.
Kamarulazi menjelaskan, 1.500 tenaga honorer di lingkungan Disdik Karimun bukan sebagai honorer daerah, melainkan honorer insentif. Dan untuk honorer insentif merupakan kebijakan kepala dinas yang bersangkutan dalam hal penerimaan.
"Tapi harus ada persetujuan dari tim anggaran untuk menerima honorer," jelasnya.
Mengenai data dari 1.500 honorer insentif di Disdik lanjut Kamarulazi, kesemuanya berada di Disdik dan tidak di UP. Dan UP hanya menerima laporan dari Disdik terkait pegawai honorer insentif.
"Kecuali data honorer daerah baru ada di kita. Yang jelas, secara administrasi itu adanya di UP, tapi kalau kebijakan ada pada pimpinan, atau paling tidak Sekda," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karimun Jamaluddin mengatakan, hingga saat ini di lingkungan Dinas Pendidikan Karimun terdapat sekitar 1.500 tenaga honorer. Kelebihan tenaga honorer itu mengakibatkan terjadinya pembengkakkan di mata anggaran tahun 2012.
Dari Rp227 miliar anggaran untuk sektor pendidikan di APBD Karimun 2012, Rp183 miliar dihabiskan untuk belanja pegawai dan tenaga honorer. Sisanya, digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.
"Informasi yang saya peroleh, sekitar 1.500 tenaga honorer menumpuk di lingkungan Dinas Pendidikan. Mereka pada umumnya adalah guru honorer yang tersebar di sekolah-sekolah. Meningkatnya jumlah tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan itu terjadi sejak dua tahun belakangan ini," ujar Jamaluddin, Kamis (5/1).
Menurut Jamaluddin, harusnya Dinas Pendidikan tidak menerima tenaga honor lagi karena Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN dan Reformasi Birokrasi) sejak 2006 telah melarang perekrutan tenaga honor. Kalau ternyata Pemkab Karimun masih juga merekrut tenaga honor, maka jelas telah mengangkangi peraturan yang berlaku. [mor]

Sumber : Inilah.Com

Akhir 2011 Belum Ada Pengangkatan, Honorer Kota Tangerang Gundah

2012-01-07T22:38:00.001-08:00

Jkt-HUMAS BKN, Para tenaga honorer di Kota Tangerang merasa gundah. Kegundahan ini disebabkan karena sampai akhir tahun 2011 regulasi tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) belum ditetapkan. Pernyataan ini disampaikan pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kunker tersebut diterima oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Aris Windiyanto, Kepala Sub Bagian Publikasi Petrus Sujendro, Kepala Sub Direktorat Administrasi Pengadaan Alwazir dan Kasubdit Perencanaan Formasi Pegawai Tri Priyo Sudarmanto di ruang Rapat Gedung I Lt. 2 Kantor Pusat BKN, Rabu (4/1).

Dalam paparan konsultasinya pimpinan Komisi I DPRD Kota Tangerang Gatot Purwanto menyampaikan kegalauan para tenaga honorer Kota Tangerang hasil pendataan tahun 2010 yang ingin diangkat CPNS. Gatot Purwanto menambahkan menurut informasi dari tenaga honorer Kota Tangerang sebelumnya bahwa regulasi honorer akan terbit ahir 2011 namun sampai awal 2012 ternyata belum juga terbit. “Sedikitnya terdapat 269 tenaga honorer Kategori I di Kota Tangerang,” jelas Gatot Purwanto. Selain itu Gatot Purwanto juga mempertanyakan kelanjutan proses pendataan terhadap 269 orang Ketegori I (K I) dan tenaga honorer Kategori II (K II) lainnya di Kota Tangerang.

Menanggapi pernyataan tersebut, Aris Windiyanto menyampaikan bahwa BKN sendiri sampai saat ini juga sangat menunggu regulasi tersebut. “BKN sangat menunggu disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi PP agar segera dapat melangkah,” ujar Aris Windiyanto. Aris menambahkan bahwa berdasarkan hasil RDP dengan Komisi II DPR RI pada akhir Desember 2011 RPP regulasi honorer tersebut masih di Sekretariat Negara dan menunggu perkembangan selanjutnya.

Sumber data BKN menyebutkan dari 269 tenaga honorer K I Kota Tangerang, hanya 157 yang Memenuhi Kriteria (MK) sementara 112 orang lainnya dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). (bal)

Sumber : BKN

Januari 2012, 14 Ribu Guru Honorer Bandung Akan Dapat Tunjangan

2012-01-07T22:27:00.001-08:00

BANDUNG - Sekira 14 ribu guru honorer Kota Bandung akan mendapat tunjangan daerah dari Pemerintah Kota Bandung pada Januari 2012.

Tunjangan daerah bisa mereka peroleh setelah sebelumnya para guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung tersebut rajin melakukan demonstrasi menuntut perbaikan kesejahteraan.

"Rencananya pada Januari tunjangan daerah mulai dicairkan," kata Ketua FKGH Kota Bandung Yanyan Erdiyan, kepada okezone di sela pendataan guru honorer yang akan menerima Tunda, di Bandung, kemarin.

Yanyan menjelaskan, nantinya Pemkot Bandung akan menyalurkan tunjangan daerah melalui rekening PGRI Kota Bandung. Selanjutnya, FKGH Bandung akan membuat rekening sendiri supaya tunjangan tersebut bisa langsung sampai ke rekening-rekening guru honorer.

Saat ini, pihaknya masih melakukan pendataan untuk melakukan uji kelengkapan administrasi bagi guru honorer yang berhak menerima tunjangan daerah. Data tersebut diminta DPRD Kota Bandung ketika sejak 24 November lalu ketika FKGH getol unjuk rasa dan audiensi.

Dia menyebutkan, FKGH ditantang DPRD untuk menyiapkan data jumlah guru honorer di Bandung. Maka, sejak Rabu 4 Januari 2012 hingga Senin 9 Januari 2012, FKHG melakukan pendataan di Gedung Indonesia Menggugat Bandung. Setiap hari, ribuan guru honorer mendatangi gedung tersebut.

Selanjutnya, data tersebut akan disampaikan kepada DPRD Bandung. Berdasarkan hasil audiensi FKGH dengan DPRD, selama dua tahun ke depan guru honorer yang terdata akan mendapat tunjangan daerah sebesar Rp300 ribu per bulan.

Yanyan berharap, Tunda bisa dicairkan satu tahun sekali secara penuh. "Tunjangan daerah ini untuk semua guru honorer di Bandung. Kita berharap hingga minimal lima tahun ke depan. Tapi, DPRD sanggup dua tahun saja. Ya mudah-mudahan ke depan meningkat lagi," katanya.

Menurut Yayan, guru honorer di kota lain memang sudah mendapat tunjangan daerah. "Soal tunjangan ini Bandung memang tertinggal dibandingkan kota lain. Kota Cimahi saja sudah dapat sejak 2010," ujarnya.

Selama ini, penghasilan guru honorer di Kota Bandung hanya bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat sebesar Rp300 ribu per bulan. Bagi guru honorer yang beruntung, bisa mendapat tunjangan fungsional dari pusat sebanyak Rp300 ribu.

"Namun, guru honorer yang mendapat tunjangan fungsional ini tidak jelas. Tiap tahun, jumlah penerimanya menurun dan tidak diperjuangkan Disdik," ujarnya.

Seharusnya, kata Yanyan, Disdik Kota Bandung lah yang mengurus tunjangan daerah maupun tunjangan fungsional ini, termasuk pendataan. "Tetapi mungkin karena Disdik kekurangan tenaga, kita yang urus. Dengan tunjangan daerah ini seluruh guru honorer mendapat tunjangan tanpa melihat masa kerja dan usianya," paparnya.

Hasil pendataan sementara, jumlah guru honorer yang sudah didata mencapai 14 guru. Kemungkinan hingga besok, jumlahnya akan terus meningkat.(mrg)(rhs)

Sumber : Okezone

RPP Honorer Tertinggal Belum Ditetapkan, Dewan Datangi BKN

2012-01-07T17:43:00.001-08:00

JAKARTA - Belum ditetapkannya RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Honorer Tertinggal menimbulkan kekhawatiran di kalangan honoter. Mereka was-was tidak diangkat CPNS sesuai janji pemerintah.

"Memang banyak yang datang ke BKN menanyakan tentang status honorer tertinggal. Ada kekhawatiran kalau molornya penetapan RPP hanya akal-akalan pemerintah saja," ungkap Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto, Sabtu (7/1).

Kebanyakan laporan pengaduan ini disampaikan anggota DPRD. Meski ada juga dari LSM maupun honorer. Rata-rata menanyakan, apakah honorer tertinggal akan diangkat atau tidak.

"Baru-baru ini Komisi I DPRD Tangerang datang ke BKN. Mereka membawa aspirasi tenaga honorer Kota Tangerang. Para honorer ini katanya jadi galau karena sampai akhir 2011 regulasi tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS belum ditetapkan," kata Aris.

Para honorer ini, lanjutnya, jadi kurang percaya dengan janji-janji pemerintah. Sebab, sebelumnya dikatakan, RPP tersebut turun akhir 2011. Namun sampai awal 2012 ternyata belum juga terbit. Malah yang muncul kemudian pemberlakukan moratorium CPNS.

"Bukan hanya honorer kategori satu yang bertanya-tanya, kategori dua juga galau. Dengan belum diangkatnya kategori satu, otomatis kategori dua jadi tertunda," terangnya. Aris mengaku, bukan hanya honorer yang menunggu penetapan RPP, BKN pun demikian. Tanpa PP, BKN tidak bisa berbuat banyak.

Lantas di mana posisi RPP honorer tertinggal? Menurut Aris, saat ini masih di Sekretariat Negara dan menunggu perkembangan selanjutnya. (esy/jpnn)

Sumber : JPNN

Inilah Nasib Pekerja Honorer Siluman Kab Kupang

2012-01-06T17:31:00.001-08:00

INILAH.COM, Kupang - Pasca moratorium PNS, ratusan tenaga honorer Kab Kupang tidak mengantongi SK Bupati. Alhasil, nasih mereka semakin tak jelas.
Dari seribu tenaga honorer di Kab Kupang, sekitar 200 yang dibekali SK. Sisanya tak jelas alias honorer siluman. Akibatnya, tenaga honorer banyak yang belum menerima gaji.

Namun di balik sengsaranya njasib tenaga honorer, ternyata adapula yang berasal dari keluarga pejabat daerah. Yang baru masuk Desember 2011, tetapi sudah menerima gaji sejak Januari 2011. Inilah yang memicu kecemburuan sosial.

Adanya fenomena tersebut, diakui Wakil Ketua DPRD Kab Kupang, Johanis Mase kepada wartawan di gedung DPRD Kabupaten Kupang, Jumat (6/1).
Dia mengaku mendapat banyak laporan baik melalui telepon maupun pesan singkat (short massage service/SMS) dari beberapa tenaga honorer yang belum menerima honor.

"Yang jadi soal sekarang adalah kita belum ada kejelasan soal pegawai honorer. Mereka hanya sebatas telepon sebagai pegawai honorer, tapi pegawai honorer yang di mana? Tetapi, sebagai wakil rakyat kita telah perintahkan kepada Pemkab Kupang,'' jelasnya.
''Agar pegawai honorer yang telah di-SK-kan dan yang telah menggunakan ABPD dalam tahun anggaran 2011 segera dibayar. Tetapi waktu itu jawaban pemerintah adalah banyak pegawai honorer yang tidak ada SK. Katakanlah pegawai siluman," katanya.

Meski demikian, Ketua DPC PDI Perjuangan Kupang, meragukan laporan via telepon dan SMS berasal dari tenaga honorer. Beberapa waktu lalu, DPRD telah membicarakan masalah ini dengan Pemkab Kupang.
"Data yang kita miliki jumlah pegawai honorer 1.000 lebih. Tetapi menurut pemerintah, yang baru di SK-kan sebanyak 200 lebih,'' jelasnya.
Artinya, lanjut Johanis, lebih dari 800 pekerja honorer tidak memiliki SK atau siluman. Padahal, untuk menjadi tenaga honorer harus melalui satu pintu yaitu harus melalui Bagian Umum Setda Kab Kupang.
''Sehingga mereka diterbitkan oleh bupati SK. Supaya mereka bisa bekerja dan kerja mereka bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada. Ini yang terjadi," ungkapnya. [ipe]

Sumber : Inilah.Com

Uji Publik Hindari Manipulasi Data 13.000 Guru Honorer Sebagai Calon Penerima Tunjangan

2012-01-06T17:30:00.001-08:00

BANDUNG, (PRLM).- Sekitar 13.000 guru honorer di Kota Bandung telah terdata sebagai calon penerima tunjangan daerah yang bersumber dari APBD Kota Bandung 2012. Selama empat hari, seluruh data guru honorer ini diujipublikkan untuk menghindari manipulasi data, nama-nama double, dan juga nama honorer siluman.
“Sejak Rabu (4/1) kemarin sudah dilaksanakan uji publik. Empat hari sampai Sabtu (7/1). Sejauh ini ada beberapa nama- yang tercatat double tapi sudah diselesaikan. Ada juga beberapa nama ‘siluman’, artinya nama guru yang tercantum sebenarnya tidak ada. Itu juga sudah dihapus. Tidak banyak memang, hanya beberapa,” kata Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kota Bandung, Yanyan Erdiyan saat dihubungi Jumat (6/1).
Menurut Yanyan, kemungkinan besar uji publik ini akan dilaksanakan lagi pekan depan. Hal ini untuk meminimalisir adanya data-data yang tidak akurat. Sebab hanya dengan uji publik seperti ini semua data kelihatan dan ketahuan kalau ada yang tidak benar. “Rencananya pekan depan akan uji publik lagi dan secepatnya data kita serahkan agar prosesnya bisa lebih cepat,” ujarnya.
Saat ini, kata Yanyan, dari data yang dihimpun FKGH sudah terdata sekitar 13.000 guru honorer di Kota Bandung. Mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs., SMA/SMK/MA baik di sekolah negeri ataupun swasta. Mayoritas guru honorer yang terdata mengajar di sekolah dasar dengan jumlah sekitar 6.000. “Tingkat TK/RA sekitar 4 ribu, SMP/MTs. sekitar 2 ribu, dan SMA/SMK/MA sekitar 1.000. Jadi paling banyak di tingkat sekolah dasar,” tuturnya.
FKGH berharap, seluruh guru honorer yang jumlahnya mencapai 13.000 ini menerima tunjangan daerah dari pemkot tanpa kecuali. Pasalnya sudah cukup lama guru honorer tidak menerima tunjangan dari pemerintah Kota Bandung.
“Jangan lagi ada diskriminasi. Dulu ketika terakhir diberikan tahun 2008, honorer di negeri memperoleh Rp 75 ribu per bulan, sementara honorer di sekolah swasta Rp 25 ribu per bulan. Untuk tahun ini informasinya Rp 300 ribu per bulan untuk kuota 14.000. Kami berharap semua dapat dengan besaran yang sama. Baik itu guru honorer di negeri ataupun swasta, termasuk guru yang berada di bawah Dinas Pendidikan ataupun juga guru honorer di bawah Departemen Agama. Sekarang pun kami mendata seluruh guru tanpa kecuali,” ungkapnya.
Hal lainnya Yanyan menambahkan, untuk memperlancar proses pencairan, sebaiknya ditunjuk satu bank agar seluruh honorer memiliki rekening atas nama bank yang sama. Selain itu pencairan pun sebaiknya langsung transfer ke rekening guru untuk menghindari pemotongan dana tunjangan.
“Kami harapkan langsung ke rekening guru, supaya efektif. Dari informasi terakhir pencairan dikelola oleh PGRI sebab FKGH belum berbadan hukum sehingga tidak bisa dikelola oleh kami. Bagi kami tidak masalah asalkan fokus dan tidak terjadi masalah. Kami juga selalu siap untuk bekerjasama dengan siappun demi peningkatan kesejahteraan guru-guru honorer ini,” ucapnya. (A-157/A-147)***

Sumber : Pikiran Rakyat Online

DPR Perjuangkan Upah Minimal Guru Honorer

2012-01-06T17:29:00.002-08:00

SUKOHARJO (KR) - Minimnya pendapatan yang diterima para guru honorer baik di sekolah negeri terlebih lagi swasta membuat DPR RI prihatin. Mereka siap memperjuangkan adanya aturan terkait upah minimal yang diterima guru sesuai usulan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Perjuangan tersebut dilakukan sebagai upaya perbaikan tingkat kesejahteraan guru honorer.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Dr H Marzuki Alie MM dalam sambutannya saat acara seminar bersama PGRI di pendapa Graha Satya Praja (GSP) Sukoharjo, Rabu (4/1). ”Awalnya saya tidak respek dengan keberadaan PGRI karena hanya memperhatikan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan yang swasta belum. Terlebih lagi guru honorer yang juga menjadi bagian memajukan pendidikan justru nasibnya sangat memprihatinkan. Namun semua pandangan itu berubah setelah PGRI ternyata ikut memikirkan, jadi sudah sepantasnya DPR RI membantu memperjuangkan perbaikan tingkat kesejahteraan bagi guru honorer di sekolah negeri maupun swasta,” jelas Marzuki Alie.
Ia menyebutkan, kondisi kesejahteraan guru PNS sangat menjanjikan. Sebab, dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir terjadi kenaikan peningkatan pendapatan. Termasuk di antaranya tunjangan sertifikasi guru. Bahkan hasil dari tunjangan tersebut mampu mencukupi kebutuhan para PNS untuk menunaikan ibadah haji.
Berdasarkan hal tersebut membuat DPR RI berusaha memperjuangkan untuk perbaikan peningkatan kesejahteraan guru honorer. Salah satu bentuk perjuangan tersebut yakni memperjuangkan adanya aturan tentang upah minimal yang diterima guru honorer. ”PGRI sudah menyampaikan mengenai masalah upah minimal ini. Ini penting untuk diperjuangkan,” tegasnya.
Menurut Marzuki, saat ini guru negeri atau guru PNS bisa dikatakan sudah sejahtera. Apalagi, guru yang sudah lolos sertifikasi mendapat tambahan tunjangan profesi. Di sisi lain, guru honorer dan guru swasta belum mendapatkan upah yang layak, sehingga belum sejahtera.
Saat ini, masih ada guru honorer yang mendapat upah Rp 150.000 atau Rp 200.000 perbulan. Nantinya, DPR akan mendorong pemerintah membuat aturan tentang upah minimal bagi guru honorer dan guru swasta.
Dengan gaji serta tunjangan yang sangat besar diharapkan kinerja para guru PNS meningkat. Pasalnya, banyak juga masukan ke DPR yang menyebutkan kinerja guru belum meningkat meski sudah mendapat tunjangan profesi.
Marzuki juga mengatakan, saat ini anggaran pendidikan dari APBN sudah 20 persen atau sekitar Rp 280 triliun. Jumlah itu naik Rp 40 triliun dibandingkan tahun lalu. Hanya saja, ia mengakui dana pendidikan tidak terkonsentrasi di Kemdikbud. Karena, dana tersebar terbagi di 20 kementerian. (*-2)-c

Sumber : Kedaulatan Rakyat

Gaji Honorer bakal Telat

2012-01-06T17:29:00.000-08:00

Bukittinggi, Padek—Ini berita kurang menggembirakan bagi pegawai honorer di lingkungan pemko Bukittinggi. Pasalnya, penerimaan honor mereka akan sedikit tertunda. Hal ini disebabkan, hingga saat ini APBD 2012 belum kunjung dibahas. Sementara pembia

yaan gaji honorer dan sejumlah kegiatan belum bisa dilakukan hingga APBD 2012 ketok palu.
Salah seorang pegawai honorer di lingkungan Pemko Bukittinggi, Dina Sulastri, mengatakan sudah biasa gaji para honor sedikit terlambat. Namun, harapannya agar APBD 2012 di Bukittinggi dapat segera disahkan. Sehingga tidak terlalu lalu lama gajinya molor.

Sekretaris Komisi C, M Ridha menyebutkan, kesalahan itu terletak pada pimpinan daerah yang memegang kendali manajerial. “Ibarat permainan sepakbola, kepala daerah adalah manajer tim. Jika pemain yang ada tidak lagi mampu mengerjakan tugasnya, ya terpaksa didatangkan dari luar. Sehingga keterlambatan seperti saat ini tidak lagi terjadi,” ujar politisi PAN ini.

Begitu juga dengan percepatan yang harus dilakukan untuk mengejar keterlambatan. Trik permainan yang dilakukan harus lebih agresif. “Di pemerintahan, membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan khusus untuk mengejar keterlambatan,” terangnya.

Soal APBD Bukittinggi yang disebut-sebut paling telat di Sumbar, Sekko Bukittinggi, Yuen Karnova menampiknya. Menurut dia, rasanya masih ada yang paling telat dari Bukittinggi saat ini.
“Namun kita akan segera melakukan pembahasan Rancangan APBD besok, Kamis (5/1) (hari ini, red),” pungkas Yuen. (fd)

Sumber : Padang Ekspress

Rencana Perampingan Honorer Ditolak Ketua DPRD Rohul

2012-01-06T17:28:00.000-08:00

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Wacana rasionalisasi perampingan 1.900 tenagahonor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ditolak Ketua DPRDRohul Hasanudin Nasution. Menurutnya, wacana itu tidak mendasar dan tidaksesuai peraturan berlaku.

“Itu terlalu mengada-ngada dan tidak mendasar. Kebijakan itu tidak sesuaikepentingan rakyat dan peraturan perundang-undangan,” katanya kepadawartawan.

Ia beranggapan, wacana dan kebijakan pemerintah tidak untuk kepentinganmasyarakat. Sebab itu pihaknya tidak menyetujui rencana rasionalisasitenaga honor, sebab hanya berupa anjuran dari Kementrian PemberdayaanAparatur Negara, bukan peraturan perundang-undangan dan peraturanpemerintahan.

“Kalau wacana tetap dilakukan, dikhawatirkan akan mengancam stabilitasekonomi dan keamanan daerah kita, sebab pemerintah kabupaten salahmengambil kebijakan rasionaliasi tenaga honor tersebut,” sarannya.

Ia sangat berharap, Pemkab keluarkan kebijakan dengan didasari peraturanberlaku, tidak berpatokkan terhadap kebijakan pemerintah dari daerah lain,juga anjuran pihak lain, sehingga tidak mencederai nilai-nilai kemanusian,dan menganggu stabilitas keamanan daerah.***(zal)

Sumber : Riau terkini

58 Honorer BPUD Bengkalis Dirumahkan

2012-01-06T17:27:00.001-08:00

Sebanyak 58 pegawai honorer BPUAD Kabupaten Bengkalis dirumahkan. Langkah tersebut bagian dari penertiban pegawai tidak tetap, sebagai dampak revisi PP 48/2005.

Riauterkini-BENGKALIS- Berimbas belum direvisinya Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 48/2005 tentang Larangan Pengangkatan Tenaga Honor dariPemerintah Pusat. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, terpaksa merumahkansejumlah tenaga honor.

Seperti yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BadanPerpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi (BPUAD) Kabupaten Bengkalissedikitnya telah merumahkan 58 tenaga honorer.

“Kita rumahkan sementara hingga menunggu revisi PP itu keluar. Secaraumum jumlahnya 58 orang. Akan tetapi, merumahkan ini kita lakukanpeninjauan kembali karena akan disesuaikan dengan kebutuhan palingpenting,” ungkap Kepala BPUAD Khairudin, saat dihubungiriauterkini.com, Kamis (5/1/12).

Ketua DPRD Sesalkan

Menanggapi kebijakan untuk merumahkan sejumlah tenaga honorertersebut, Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah sangat menyayangkan.“Mestinya SKPD tidak gegabah merumahkan tenaga honorer. Kita kesalkankebijakan kepala SKPD yang merumahkan tenaga honorer ini,” ungkapnyakepada wartawan belum lama ini.

Lebih lanjut disampaikan Jamal, dengan kebijakan yang diambil itudikhawatirkan menimbulkan rasa kecemburuan. Karena tidak semua SKPDmerumahkan tenaga honorer, sebagian mereka tetap dipekerjakan denganhonor dibayar sesuai kegiatan.

“Dengan demikian, saya berharap Bupati Bengkalis mengambillangkah-langkah kongkrit terkait persoalan ini,” pinta Jamal.

Politisi muda dari Partai PKS ini menambahkan, pada Tahun Anggara 2012ini, khusus pembayaran gaji tenaga honorer di Kabupaten Bengkalistetap dialokasikan. Langkah itu sebagai antisipasi, apabilasewaktu-waktu terbitnya revisi Peraturan Pemerintah diperbolehkannyatenaga honorer dibayar melalui anggaran APBD.

“Kita berharap, seluruh tenaga honorer jangan resah. Tetap bekerjaseperti biasa. Pemerintah tetap berusaha dan memperjuangkan agar honormereka bisa dibayarkan dengan dana APBD. Persoalan ini adalah masalahbersama, kita siap duduk bersama mencarikan solusi menyelesaikan ini,”pintanya.***(dik)

Sumber : Riau Terkini

Gaji Honorer Pemprov Sultra Dialokasikan Rp 30 Miliar

2012-01-04T17:16:00.000-08:00

KENDARI - Pemerintah pusat memang telah menerbitkan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2012 ini. Dan, Pemprov Sultra pun telah memberikan respon positif melalui penegasan penghapusan perekrutan maupun penganggarannya. Sayang, dalam prakteknya upah bagi 2400 honorer lingkup Pemprov itu ternyata masih dianggarkan dalam APBD.Wakil Ketua DPRD Sultra, La Pili pun membenarkan bila usai pembahasan bersama gabungan komisi, legislatif menyetujui kembali pengalokasian Rp 30 miliar untuk tenaga honorer. Alasannya, jika menghilangkan ploting anggaran tersebut sama saja dengan menciptakan pengangguran besar di masyarakat."DPRD mengupayakan dan itu sudah ketok palu. Harus dianggarkan secara menyeluruh. Perbulannya honorer akan menerima masing-masing Rp 1 juta. Jadi kepada honorer jangan khawatir lagi," katanya, Rabu (4/1).Meski demikian, Senator PKS itu menerangkan, dalam pembayaran honerer hanya berlaku bagi mereka yang memiliki SK Gubernur terhitung hingga tahun 2011. Jika hanya mengantongi SK kepala dinas, itu tidak dianggarkan."DPRD juga telah melakukan konsultasi terhadap Mendagri dan tidak menjadi masalah. Hanya saja, penghapusan database honorer tersebut merupakan atas usul dari instansi masing-masing yang diajukan ke BKN. Dari usul tersebut, dijelaskan bahwa tenaga honorer yang dihapus tersebut disebabkan karena banyak hal diantaranya yang bersangkutan ada sudah tidak aktif lagi, kontrak tak diperpanjang, diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal dunia dan setelah diverifikasi ternyata yang bersangkutan bukan tenaga honorer yang gajinya dibiayai oleh APBN/APBD," urai La Pili.Untuk diketahui, pemberhentian honorer dilakukan sesuai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan mengacu pada surat edaran Mendagri nomor 5 tahun 2010 yang melarang daerah mengangkat lagi tenaga honorer. (kp/awa/jpnn)

Sumber : JPNN

Guru Honorer Tak Terima Insentif

2012-01-04T17:14:00.003-08:00

INILAH.COM, Sekupang - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Muslim Bidin mengatakan, insentif bagi guru honorer komite untuk bulan Desember 2011 sebesar Rp500 ribu tidak akan diberikan. Namun, guru honor komite tetap mendapatkan gaji sebesar Rp900 ribu.
Kata Muslim, tidak diberikannya insentif tersebut merupakan kesepakatan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Batam.
"Seharusnya gaji bulan Desember itu juga tidak ada, namun tetap diberikan sesuai kebijjakan Pemko Batam dan sesuai dengan kesepakatan bersama," ujar Muslim, Selasa (3/1) di Sekupang.
Muslim meminta para guru honorer komite bersabar. Tidak diberikannya insentif tersebut, menurut dia, karena akhir-akhir ini pemerintah kekurangan anggaran pembelanjaan sampai Rp3 milliar.
"Harusnya bersyukur karena masih ada kebijakan Pemko untuk membayar gaji para honorer, walaupun tidak menerima insentif. Mudah-mudahan tahun 2012 ini dapat dirapel dan menjadi lebih baik," katanya.
Ditemui terpisah, Harianto, guru honorer komite salah satu SMP negeri di Sagulung mengaku belum ada menerima informasi kalau insentif bulan Desember tidak dibayarkan. Karena itu, dia merasa kaget saat mengambil gaji pada awal bulan Desember, uang yang diterima tak seperti biasa.
"Kalau cuma menerima gaji Rp900 ribu ini cukup apa? Anak dan istri cukup makan apa," kata Harianto dengan nada sedih.
"Kalau masih lajang, mungkin masih memungkinkan. Tapi kalau seperti kami yang sudah punya anak dan istri, sampai dimana uang segitu, mas," ujarnya. [mor]

Sumber : Inilah.Com

Peprov Riau Biarkan 'Carut-marut' Pegawai Honorer

2012-01-04T17:14:00.001-08:00

Meskipun mayoritas pegawai honorer dianggap ilegal, namun sejauh ini Pemprov Riau terkesan membiarkan carut-marut tersebut. Belum ada langkah kongkrit penertiban.

Riauterkini-Berdasarkan data Badan Adminitrasi Kepegawaian (BKD) Provinsi Riau, hanya pegawai honor di RSUD Arifin Achmad dan Satpol Pamong Praja yang proses rekrutmennya mengikuti ketentuan. Selain itu, di Pemprov Riau juga terdapat pegawai honorer kategori I sebanyak 153 orang dan kategori II 127 orang. Selain yang di RSUD dan Satpol PP serta dua kategori di atas tidak terdata.

Padahal faktanya sangat banyak pegawai honorer yang dikaryawan di seluruh satuan kerja. Mereka bekerja tanpa kotrak dan tanpa ketentuan yang bisa menjadi payung hukum sama sekali. Bahkan, ada anggapan, para pegawai honor tersebut merupakan kenalan atau bahkan famili sejumlah pejabat di masing-masing satuan kerja.

Terhadap carut-marut pendataan pegawai honor tersebut, sejauh ini belum ada langkah kongkrit Pemprov Riau untuk melakukan penertiban. "Kita lihat saja bagaimana prosedur perekrutannya. Apakah sudah sesuai ketentuan atau belum," jawab Wakil Gubernur Riau Raja Mambang Mit ketika ditanya mengenai upaya Pemprov Riau untuk menertibkan keberadaan pegawai honorer yang tidak terdata.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan Pemprov Riau melakukan penertiban, Wagubri tidak memberikan jawaban yang mengisyaratkan langkah tersebut dilakukan. Ia hanya menjawab secara normatif, bahwa kalau semua perekrutan tenaga honorer harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Hal serupa juga disampaikan Asisten III Setdaprov Riau Joni Irwan. Bahkan menurutnya, rekrutmen pegawai honor diserahkan kepada satuan kerja masing-masing. "Kalau satuan kerjanya memang membutuhkan dan bisa membiayai, ya silahkan saja," tukasnya menjawab wartawan kemarin.

Padahal, sudah ada beberapa ketentuan pemerintah pusat yang melarang penggunaan pegawai honorer selepas tahun 2005. Namun faktanya, sampai sekarang keberadaan pegawai honorer di Pemprov Riau masih sangat banyak, meskipun tanpa payung hukum sama sekali.***(mad)

Sumber : Riau Terkini

Pemprov Riau Pertahankan Tenaga Honor

2012-01-03T18:19:00.000-08:00

INILAH.COM, Pekanbaru - Kendati pemerintah pusat mengeluarkan instruksi tenaga honorer tidak boleh dibayar menggunakan dana APBD mulai 2012 ini, namun Pemprov Riau tetap akan mempertahankan tenaga honorer yang sudah diangkat.
Sedangkan untuk membayar honor mereka, Asisten III Setdaprov Riau Joni Irwan mengatakan akan mengupayakan cara lain. Salah satunya dengan melibatkan tenaga honorer dalam berbagai kegiatan yang dilakukan.
"Tentu ada cara lain untuk membayar tenaga honor ini. Sepanjang anggaran kita memungkinkan, maka kita bisa melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan," kata Joni Irwan yang dikonfirmasi, Selasa (3/1).
Meski demikian, Joni mengakui solusi melibatkan tenaga honorer dalam berbagai kegiatan tidak akan menjamin penyelesaian masalah dan honornya juga tidak mempunyai standar yang baku.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Joni berjanji Pemprov Riau akan mengupayakan tenaga honor yang diangkat hingga 2009, bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
"Pembayaran honor melalui kegiatan tentu tidak akan terjamin dan terstandar. Karena itu, kita akan upayakan tenaga honor yang ada bisa jadi PNS. Terakhir kita mengangkat tenaga honor tahun 2009," jelasnya.
Terkait adanya permintaan dari pemerintah kabupaten/kota di Riau agar Pemprov mendudukkan masalah tenaga honor ini, Joni mengaku akan mengkoordinasikannya dengan pimpinan.
Namun Pemprov Riau tetap akan memfasilitasi masalah ini, walaupun keputusan tetap mempertahankan atau memberhentikan tenaga honor ada di kabupaten/kota masing-masing.
"Kita hanya bisa memfasilitasi, tapi tentu keputusan ada pada pemegang anggaran. Sepanjang anggaran masih memungkinkan, daerah bisa saja mempertahankan tenaga honor. Namun kita tentu harus punya payung hukum yang jelas," ucap Joni.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit mengatakan hal yang senada. Pemprov Riau akan mengupayakan jalur lain untuk membayar tenaga honorer. Misalnya dengan melibatkan tenaga honorer menjadi kepanitian di berbagai kegiatan seperti di PB PON.
"Nanti kita coba dicarikan melalui dana kepanitiaan. Misalnya di PB PON sebagian besar yang direkrut tenaga honorer," ungkap Wagubri.
Sementara itu Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Suratno ketika dihubungi wartawan mengatakan proses perekrutan tenaga honor yang sesuai dengan prosedur hanya di lakukan di RSUD Arifin Ahmad dan tenaga honorer Satpol PP.
Hal ini karena proses perekrutannya melalui pengumuman resmi ke masyarakat. Karena itu, seharusnya tenaga honorer yang ada lebih pantas disebut buruh harian lepas.
Di Bengkalis, Badan Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kabupaten Bengkalis juga sudah memberhentikan tenaga honornya, tidak tertutup kemungkinan SKPD lain akan melakukan langkah yang sama. Apalagi sampai detik ini belum ada kejelasan dari pusat yang katanya akan mengeluarkan peraturan pemerintah yang baru terkait tenaga honorer ini.
Jika kondisi serupa juga dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, dikhawatirkan bisa mengganggu aktivitas pendidikan. Pasalnya, ada ribuan guru honorer baik di sekolah umum maupun madrasah yang mengajar.
“Aktivitas pendidikan di Bengkalis bisa terganggu, terutama di desa-desa yang sebagian besar masih menggunakan jasa guru honor. Jumlah guru honorer baik di sekolah umum maupun madrasah jumlahnya mencapai ribuan. Seperti kita maklumi, ada beberapa sekolah yang jumlah guru PNS nya sangat terbatas, selebihnya tenaga honorer,” ujar anggota DPRD Bengkalis, Sofyan, Selasa (3/1).
Persoalannya tidak hanya sektor pendidikan saja yang bisa terganggu, pegawai honorer bersangkutan juga akan kehilangan mata pencarian sehingga berakibat bertambahnya angka pengangguran.
“Mestinya pusat tidak menyamakan kondisi di Pulau Jawa dengan Kabupaten Bengkalis karena kita masih sangat membutuhkan tenaga honor tersebut, khususnya untuk tenaga pendidik. Secara finansial kita juga mampu untuk membayar gaji tenaga honorer dan sama sekali tidak membebankan APBN,” tegas Sofyan.
Sofyan mengaku prihatin atas apa yang dialami tenaga honorer di Badan Perpustakaan Umum dan Arsip Kabupaten Bengkalis. Mestinya kata Sofyan ada kebijakan yang bisa dilakukan Kepala Badan Perpustakaan ketimbang merumahkan puluhan tenaga honorer.
Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis ini juga berharap ada upaya dan langkah kongkrit yang bisa dilakukan Pemkab Bengkalis untuk memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer ini.
Kadis Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbuparpora) Kabupaten Bengkalis, H Aryanto ditemui di ruang kerjuanya, Selasa (3/1), mengaku baru saja memanggil sejumlah tenaga honorer yang bekerja di SKPD yang dipimpinnya itu.
Menurut Yanto, dirinya tidak merumahkan tenaga honorer tersebut, hanya memberi masukan dan beberapa pengertian tentang persoalan yang terjadi saat ini.
“Saya tidak merumahkan mereka, saya hanya sampaikan bahwa mereka tetap bekerja seperti biasa. Kalau memang honor mereka nanti tidak bisa dibayarkan melalui APBD, akan kita cari solusinya. Mungkin dibayarkan melalui kegiatan, walau honornya tidak sebesar yang mereka terima sebelumnya,” papar Yanto.
Guru Bantu Aman
Sementara itu, menyikapi banyaknya tenaga honor seperti guru bantu di Riau, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Herry Indraputra melalui Kepala Bidang Kepegawaian .Nurliah mengatakan tetap akan dipertahankan mengingat Riau masih membutuhkan tenaga guru.
"Tenaga guru bantu ini tetap akan kita pertahankan. Lagipula anggarannya untuk 2012 sudah disetujui," ucapnya.
Lebih jauh dijelaskannya, saat ini sebanyak 6.000 tenaga guru bantu menerima tunjangan sebesar Rp1,1 juta per bulan. Dengan keberadaan guru bantu ini, juga terbukti mampu mengangkat level nilai ujian negara (UN) bagi para lulusan.
"Ada 6.000 guru bantu di Riau dengan honor Rp1,1 juta sebulan. Kehadiran guru bantu ini sangat kita rasakan, terutama mampu mengangkat nilai UN lulusan," ungkapnya. [mor]

Sumber : Inilah.Com

Marzuki Dorong Penghasilan Guru Rp15 Juta Per Bulan

2012-01-03T18:18:00.001-08:00

KARANGANYAR- Anggaran pendidikan sebesar ratusan triliun rupiah yang disalurkan ke-20 kementerian kurang mendukung terciptanya kualitas guru dan pembentukan karakter anak-anak bangsa.

Ketua DPR RI, Marzuki Alie menyebutkan, 20 kementerian mendapatkan bagian dari anggaran pendidikan dari APBN 2012 sebesar Rp 288,957 triliun atau sekitar 20 persen dari APBN 2012 negara.

"Tetapi sejauh mana mereka mampu memanfaatkan anggaran sebesar itu secara maksimal sesuai visi pendidikan untuk membentuk karakter anak bangsa masih diragukan. Nah tugas DPR untuk mengawal penggunaan uang negara sebesar itu sehingga dapat dimanfaatkan maksimal demi dunia pendidikan,” kata Ketua DPR RI, Marzuki Alie di hadapan 4.500 anggota PGRI di Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa siang (3/1).

Marzuki mengatakan, masing-masing kementerian mendapat Rp 102,518 triliun. Sisanya sebesar Rp 186,439 triliun diserahkan ke sesuai UU Otonami Daerah. Namun Marzuki khawatir dana itu tidak pernah memberikan dampak maksimal terhadap hasil pendidikan itu sendiri. Ini karena visi dan misi masing-masing kementerian itu berbeda.

”Masalahnya karena mereka (20 kementrian) tidak ada yang sama dalam arah membangun. Juga beda dalam menciptakan anak bangsa yang mampu bersaing dalam dunia global sekaligus mempunyai akhlak yang baik. Ini yang seharusnya dievaluasi. Cita-cita saya setiap guru mendapat penghasilan setidaknya Rp 15 juta sebulan. Nah sekarang penghasilan sudah mulai meningkat, guru-guru yang sudah disertifikasi pendapatannya Rp 4 jutaan sebulan karena mendapatkan tunjangan profesi, yang belum lulus sertifikasi pendapatannya pun tidak kurang dari Rp 2 juta,” paparnya panjang lebar.

Selain itu, lanjutnya, untuk meningkatkan kualitas guru, pihaknya mengharapkan pemerintah mendirikan sekolah guru yang terpusat dan memiliki standar tinggi yang dapat bersaing dengan dunia internasional secara global. Ia mencontohkan, bagaimana kepolisian mempunyai Akademi Kepolisian, PTIK hingga Sekolah Staf Pimpinan (Sespim) dan Sekolah Staf Perwira Tinggi (Sespati) maupun sekolah bintara untuk anggota Polri.

”Harapan saya semua guru di negara ini punya sekolah yang tersentralisasi seperti di Polri itu. Sekolah pendidikan guru itu akan mengatasi sistem rekrutmen yang masih bermasalah. Saya inginkan kualitas guru yang sama, baik di perkotaan maupun pelosok,” jelasnya.

Hal lain yang menjadikan pendidikan mempunyai posisi strategis dalam keberlangsungan berbangsa dan bernegara, lanjut Marzuki, apabila rakyat dan generasi muda bangsa mendapat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan yang maksimal dan murah dari negara. ”Tiga faktor inilah yang paling vital. Pendidikan generasi muda berkualitas harus dari guru yang berkualitas. Ini yang terus diperjuangkan DPR,” ujarnya.

Marzuki menyayangkan pengelolaan pendidikan di daerah sesuai UU Otda yang dikelola Pemda. ”Apa yang kita lihat sekarang, guru honorer saja ada yang pendapatannya Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu, guru TK honorer malah ada yang pendapatannya Rp 60 ribu sebulan. Dengan yang pendapatan sebesar itu bagaimana mau diharapkan guru yang berkualitas dengan out pun pengajaran yang berkualitas pula,” ungkapnya.

Ketua Umum PGRI Sulistyo mengakui minimnya pendapatan para guru honorer. Ia mempertanyakan mengapa buruh saja memiliki aturan Upah Minimal Provinsi sementara guru tidak.

”Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN, BOS sudah 12 tahun dilaksanakan. Tapi banyak guru yang masih tidak sejahtera khususnya guru honorer. Ini yang diperjuangkan PGRI. Makanya kami usulkan supaya pendapatan guru non-PNS dan honorer dibuatkan standar minimalnya yang masuk akal,” lontarnya.

Soal kebijakan otonomi daerah yang cenderung arogan dan sewenang-wenang juga disoroti Sulistyo. ”Otda malah sewenang-wenangnya menindas guru karena golongannya diturunkan dengan dalih menghemat anggaran,” pungkasnya. (ind)

Sumber : JPNN